Jakarta — Sejumlah kalangan masyarakat sipil dan praktisi hukum menyoroti pentingnya pembenahan dalam proses penegakan hukum di Indonesia agar lebih profesional, objektif, dan menjunjung tinggi asas keadilan bagi seluruh masyarakat.

Salah satu praktisi hukum, Zulkiram, menyampaikan bahwa dalam praktiknya masih ditemukan berbagai keluhan masyarakat terkait proses penegakan hukum yang dinilai belum sepenuhnya berjalan secara proporsional.

Menurutnya, hukum seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat, bukan justru menimbulkan rasa takut atau kekhawatiran bagi warga yang mencari keadilan.

“Penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang kuat. Jangan sampai hukum justru digunakan secara keliru sehingga berpotensi merugikan masyarakat yang sebenarnya tidak bersalah,” ujar Zulkiram.

Ia menilai bahwa kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, setiap proses penanganan perkara harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan akuntabel.

“Jika penegakan hukum dilakukan secara tergesa-gesa tanpa memperhatikan fakta dan bukti yang ada, maka bukan tidak mungkin akan muncul kasus-kasus di mana masyarakat yang sebenarnya tidak bersalah justru berpotensi kehilangan hak kemerdekaannya,” lanjutnya.

Dalam konteks tersebut, berbagai pihak berharap adanya pengawasan yang lebih kuat terhadap proses penegakan hukum agar tidak terjadi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan kesan kriminalisasi terhadap masyarakat.

Ia juga berharap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terus melakukan pembenahan internal demi memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

“Masyarakat tentu berharap Polri semakin profesional, semakin transparan, dan semakin dipercaya oleh publik sebagai institusi yang benar-benar berdiri di atas hukum dan keadilan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zulkiram berharap pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Listyo Sigit Prabowo, dapat terus memperkuat pengawasan terhadap jajarannya agar setiap proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan tidak merugikan masyarakat.

Ia juga berharap perhatian dari pemerintah, termasuk Prabowo Subianto, agar reformasi di tubuh institusi penegak hukum terus diperkuat demi menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Harapan kita semua tentu sederhana, yaitu agar hukum benar-benar menjadi alat untuk menegakkan keadilan, bukan justru menjadi alat yang menimbulkan ketakutan bagi masyarakat,” tutupnya.