PEKANBARU, RIAU — Jumat, 25 September 2026 Pemerintah Kota Pekanbaru melaporkan telah memperbaiki jalan rusak sepanjang 34 kilometer melalui pengaspalan ulang atau overlay selama 2026. Pekerjaan tersebut tersebar di 22 ruas jalan dan masih berlanjut untuk mengejar target penanganan sepanjang 55 kilometer hingga akhir tahun.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, mengatakan percepatan perbaikan jalan dilaksanakan sesuai arahan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar.

Pemko Pekanbaru menempatkan perbaikan jalan sebagai bagian dari upaya menyediakan infrastruktur yang memadai, memperlancar mobilitas masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi kota.

Pemerintah juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila pelaksanaan pekerjaan untuk sementara mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Sejalan dengan pembangunan konektivitas nasional

Percepatan perbaikan jalan di Pekanbaru sejalan dengan arah pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan konektivitas sebagai salah satu fondasi kegiatan ekonomi, ketahanan pangan, dan pemerataan pembangunan.

Pada 23 Juni 2026, Presiden Prabowo meresmikan 1.151 kilometer jalan daerah yang tersebar di 37 provinsi melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas antara pusat produksi, permukiman, pasar, dan fasilitas pelayanan masyarakat.

Presiden menekankan bahwa kondisi jalan yang memadai dapat menurunkan biaya angkut sekaligus memperlancar pergerakan masyarakat dan distribusi barang. Pemerintah pusat memandang pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan instrumen untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Ketua Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang (DPK ETH) Pekanbaru, Muflihun, S.STP., M.AP., menilai penanganan jalan sepanjang 34 kilometer merupakan perkembangan penting yang harus dilanjutkan secara konsisten.

“Perbaikan jalan di Pekanbaru harus dipandang sebagai bagian dari pembangunan ekonomi masyarakat. Jalan yang baik mempercepat warga menuju tempat kerja, memudahkan distribusi barang, mengurangi biaya perawatan kendaraan, serta memperluas akses menuju sekolah dan fasilitas kesehatan,” kata Muflihun.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo yang menempatkan infrastruktur jalan sebagai penghubung pusat produksi, permukiman, dan kegiatan ekonomi rakyat.

Prioritaskan ruas dengan manfaat terbesar

Muflihun mengingatkan agar penentuan ruas prioritas menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Pemerintah kota sebaiknya mendahulukan jalan dengan tingkat kerusakan berat, volume kendaraan tinggi, riwayat kecelakaan, serta peran penting dalam menghubungkan permukiman dengan pusat perekonomian.

Akses menuju sekolah, puskesmas, rumah sakit, pasar, kawasan UMKM, pusat distribusi, dan pusat pelayanan pemerintahan juga perlu menjadi pertimbangan utama.

“Panjang jalan yang diperbaiki memang penting, tetapi manfaat yang diterima masyarakat jauh lebih penting. Satu ruas yang menghubungkan ribuan warga dengan pasar, sekolah, atau fasilitas kesehatan dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar,” ujarnya.

Pemko Pekanbaru juga diharapkan membuka informasi mengenai 22 ruas yang telah ditangani, meliputi nama dan lokasi ruas, panjang pekerjaan, nilai anggaran, sumber pembiayaan, pelaksana proyek, serta waktu penyelesaiannya.

Keterbukaan informasi tersebut akan membantu masyarakat mengetahui perkembangan pekerjaan sekaligus berpartisipasi mengawasi kualitas hasil pembangunan.

Angka capaian perlu diperjelas

Dalam keterangan resminya, Pemko Pekanbaru menyebut pekerjaan sepanjang 34 kilometer telah mencapai lebih dari 70 persen target tahunan sepanjang 55 kilometer. Namun, berdasarkan perbandingan langsung, 34 kilometer dari target 55 kilometer setara dengan sekitar 61,8 persen.

Perbedaan tersebut perlu dijelaskan kepada publik, termasuk apakah angka lebih dari 70 persen dihitung berdasarkan nilai pekerjaan, jumlah paket, ruas yang sedang dikerjakan, progres fisik keseluruhan, atau indikator lainnya.

Muflihun menilai penjelasan itu penting agar informasi pemerintah tetap akurat dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

“Transparansi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan publik memperoleh data yang benar. Jika dasar perhitungannya berbeda, pemerintah cukup menjelaskannya secara terbuka,” katanya.

Perbaikan jalan harus disertai penanganan drainase

Muflihun menekankan bahwa pengaspalan ulang perlu dilaksanakan bersamaan dengan penanganan drainase. Permukaan jalan yang baru diperbaiki dapat kembali rusak apabila saluran air tersumbat, elevasi jalan tidak sesuai, atau genangan terus terjadi.

Pemeriksaan terhadap kualitas tanah dasar, ketebalan lapisan aspal, sistem pembuangan air, bahu jalan, dan utilitas bawah tanah juga harus dilakukan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai.

Ia meminta pemerintah memperkuat pengawasan lapangan dan memastikan kontraktor memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Masa pemeliharaan juga harus dimanfaatkan untuk memperbaiki kerusakan yang muncul setelah jalan digunakan.

“Jangan sampai jalan baru terlihat baik selama beberapa bulan, kemudian kembali berlubang ketika hujan datang. Setiap rupiah anggaran masyarakat harus menghasilkan infrastruktur yang kuat dan berumur panjang,” tegasnya.

Keselamatan pengguna jalan harus dijaga

Selama proyek berlangsung, pelaksana pekerjaan harus memasang rambu, pembatas, penerangan pada malam hari, dan petunjuk pengalihan arus. Material proyek tidak boleh diletakkan sembarangan karena dapat memicu kecelakaan dan kemacetan.

Informasi mengenai lokasi dan jadwal pengerjaan juga sebaiknya diumumkan melalui kanal resmi Pemko Pekanbaru. Dengan pemberitahuan lebih awal, masyarakat dapat memilih jalur alternatif dan menyesuaikan waktu perjalanan.

Muflihun turut mengajak warga melaporkan jalan rusak melalui kanal pengaduan pemerintah dengan menyertakan lokasi, foto, dan keterangan mengenai kondisi kerusakan. Laporan tersebut dapat menjadi data tambahan bagi pemerintah dalam menentukan prioritas pekerjaan berikutnya.

DPK ETH Pekanbaru menyatakan siap membantu menyampaikan informasi pembangunan sekaligus menghimpun masukan masyarakat mengenai ruas jalan yang membutuhkan penanganan.

Menurut Muflihun, pembangunan yang sejalan dengan agenda Presiden Prabowo harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, yaitu mobilitas warga menjadi lebih mudah, biaya distribusi menurun, kegiatan usaha berkembang, dan pelayanan dasar semakin mudah dijangkau.

“Target 55 kilometer harus dikejar dengan tetap menjaga mutu. Pekanbaru membutuhkan jalan yang bukan hanya selesai dikerjakan, tetapi benar-benar aman, tahan lama, dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat,” tutup Muflihun.

Redaksi: Elang Tiga Global News

Sumber: Pemerintah Kota Pekanbaru, 23 September 2026; Sekretariat Negara Republik Indonesia, 23 Juni 2026.