Pemerintah menyatakan Indonesia semakin mandiri dalam produksi beras, tetapi temuan dugaan penyimpangan distribusi beras SPHP memunculkan persoalan serius. DPN Elang Tiga Hambalang mendesak pemerintah menjamin kesejahteraan petani, keterjangkauan harga, dan pengawasan pangan hingga ke tangan konsumen.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Senin, 9 November 2026

ELANG TIGA HAMBALANG NEWS — Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia telah memasuki tahun kedua tanpa impor beras untuk kebutuhan konsumsi umum, di tengah meningkatnya tekanan krisis pangan dan ketidakpastian ekonomi global.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Namun, di balik klaim keberhasilan memperkuat produksi dan cadangan beras nasional, muncul persoalan yang tidak boleh diabaikan.

Mengapa pemerintah masih harus memperketat pengawasan distribusi beras murah, sementara sejumlah kasus dugaan pengemasan ulang beras bersubsidi justru ditemukan di berbagai daerah?

Lebih jauh, apakah keberhasilan produksi nasional benar-benar telah meningkatkan kesejahteraan petani dan menjamin masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau?

Persoalan tersebut mendapat perhatian serius Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH).

Organisasi ini menilai keberhasilan kebijakan pangan tidak boleh hanya diukur dari besarnya produksi, jumlah cadangan nasional, atau berkurangnya kebutuhan impor.

Keberhasilan sesungguhnya harus terlihat dari meningkatnya pendapatan petani, stabilnya harga pangan, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pemerintah klaim ketahanan beras nasional semakin kuat

Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada Minggu, 8 November 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia memasuki tahun kedua tanpa impor beras untuk kebutuhan konsumsi umum.

Pemerintah menyampaikan bahwa penguatan produksi dalam negeri menjadi salah satu langkah strategis untuk menghadapi ketidakpastian pasokan pangan dunia.

Dalam keterangannya, Amran menjelaskan bahwa kondisi global masih menghadapi tekanan geopolitik, krisis energi, serta berbagai hambatan distribusi perdagangan internasional.

Pemerintah memperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 286 juta jiwa sehingga kecukupan pangan menjadi prioritas nasional.

Menurut data yang disampaikan Menteri Pertanian, hingga akhir Oktober 2026, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai sekitar 4,5 juta ton.

Pemerintah juga menyebut potensi beras dari tanaman yang siap dipanen serta persediaan yang berada di sektor perdagangan dan jasa pangan.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah menyatakan stok beras nasional berada dalam posisi yang relatif kuat untuk menghadapi ketidakpastian global.

Namun, angka cadangan dan perkiraan ketersediaan harus tetap dibedakan berdasarkan sumber serta kategori stok agar tidak menimbulkan perhitungan ganda.

Klaim tanpa impor harus dijelaskan secara terbuka

DPN Elang Tiga Hambalang menilai masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang tepat mengenai istilah swasembada dan tanpa impor.

Pasalnya, data perdagangan masih mencatat masuknya beras dalam kategori tertentu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah Katadata, Indonesia mencatat impor beras sekitar 450,73 ribu ton sepanjang 2025.

Sementara itu, data Kementerian Pertanian yang dikutip Katadata menunjukkan impor sekitar 47,25 ribu ton dalam kategori gabah, beras, dan beras pecah selama semester pertama 2026.

Kementerian Pertanian sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah tidak melakukan impor beras medium untuk konsumsi masyarakat umum, sedangkan beras khusus dan kebutuhan industri masih dapat diimpor sesuai ketentuan.

Dengan demikian, klaim pemerintah mengenai kemandirian beras perlu dipahami sesuai jenis komoditas dan kebijakan yang dimaksud.

DPN ETH menilai keterbukaan data merupakan syarat penting agar masyarakat dapat menilai keberhasilan kebijakan pangan secara objektif.

Safrizal: Swasembada pangan harus membuat petani sejahtera

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, melalui rumusan sikap organisasi, menilai bahwa peningkatan kemampuan produksi pangan nasional merupakan langkah positif yang harus terus diperkuat.

Namun, menurutnya, swasembada pangan tidak boleh hanya menjadi pencapaian statistik pemerintah.

“Kami mendukung langkah Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor beras konsumsi. Namun, pemerintah tidak boleh merasa telah menyelesaikan persoalan pangan hanya karena stok beras nasional meningkat. Keberhasilan swasembada harus dapat dirasakan petani melalui peningkatan kesejahteraan dan dirasakan rakyat melalui harga kebutuhan pokok yang terjangkau.”

Safrizal menegaskan bahwa petani merupakan salah satu fondasi utama pembangunan ekonomi Indonesia.

Menurutnya, produksi pangan nasional tidak mungkin dapat dipertahankan secara berkelanjutan apabila petani terus menghadapi persoalan biaya produksi, keterbatasan teknologi, akses pembiayaan, dan ketidakpastian harga hasil panen.

“Petani tidak boleh hanya dijadikan tulang punggung ketahanan pangan ketika negara membutuhkan peningkatan produksi, tetapi kemudian dibiarkan menghadapi persoalan ekonomi sendirian. Pemerintah harus memastikan petani memperoleh pupuk, benih, sarana produksi, pengairan, pembiayaan, serta pasar yang memberikan harga layak.”

Safrizal menilai kebijakan pangan harus mempertemukan dua kepentingan yang sama-sama penting, yaitu kesejahteraan produsen dan keterjangkauan harga bagi konsumen.

“Negara harus mampu membangun sistem pangan yang adil. Petani harus mendapatkan keuntungan yang wajar dari hasil pekerjaannya, sementara masyarakat harus mampu membeli beras dengan harga yang tidak memberatkan. Pemerintah harus membenahi seluruh rantai pangan, mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penjualan kepada konsumen.”

Beras SPHP disorot, pemerintah perketat pengawasan

Perhatian terhadap tata kelola pangan semakin besar setelah Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Satgas Pangan Polri memperketat pengawasan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Berdasarkan keterangan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, yang diberitakan ANTARA pada 8 November 2026, pengawasan diperketat menyusul pengungkapan sejumlah kasus dugaan penyalahgunaan beras SPHP.

Modus yang menjadi perhatian pemerintah antara lain pembongkaran kemasan asli, pengemasan ulang, dan penjualan dengan harga lebih tinggi daripada ketentuan.

Bapanas juga meminta pengawasan terhadap mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang menunjukkan volume pemesanan tidak wajar.

Data Bapanas menunjukkan bahwa dalam penugasan pertama periode Maret hingga September 2026, penyaluran SPHP mencapai 828 ribu ton.

Dari jumlah tersebut, sekitar 193,8 ribu ton disalurkan melalui RPK.

Sementara itu, pada penugasan tambahan yang bergulir sejak Oktober 2026, realisasi penyaluran hingga 5 November mencapai sekitar 155,3 ribu ton.

Sebanyak 46,2 ribu ton di antaranya disalurkan melalui jaringan RPK.

Bapanas menyatakan perlunya pemeriksaan lebih ketat untuk memastikan beras yang mendapat dukungan pemerintah benar-benar sampai kepada konsumen sesuai tujuan program.

Namun, volume pembelian yang besar tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana.

Setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa berdasarkan data transaksi, aturan distribusi, dan alat bukti yang sah.

DPN ETH: Jangan sampai beras murah menjadi keuntungan pihak yang menyalahgunakan program

DPN Elang Tiga Hambalang menilai program SPHP mempunyai fungsi penting dalam menjaga keterjangkauan harga beras.

Program tersebut menggunakan dukungan pemerintah agar masyarakat mempunyai akses terhadap beras dengan harga sesuai ketentuan.

Karena itu, dugaan penyalahgunaan distribusi harus mendapatkan perhatian serius.

Apabila beras program pemerintah dialihkan atau diperdagangkan tidak sesuai aturan, tujuan stabilisasi harga dapat terganggu.

Safrizal menegaskan:

“Pemerintah harus memastikan beras yang disiapkan untuk membantu rakyat benar-benar sampai kepada rakyat. Jangan sampai negara telah mengeluarkan anggaran besar untuk menstabilkan harga pangan, tetapi manfaatnya berkurang karena kelemahan pengawasan distribusi.”

Menurut Safrizal, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui penegakan hukum sekaligus pembenahan sistem.

“Apabila terdapat pihak yang terbukti menyalahgunakan beras program pemerintah, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil. Namun, pemerintah juga harus memperbaiki kelemahan tata kelola yang memungkinkan penyimpangan terjadi. Jangan hanya menindak pelaku apabila sistem pengawasan yang lemah tetap dibiarkan.”

DPN ETH juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap pedagang dan pelaku usaha pangan yang menjalankan kegiatan secara sah.

Tidak seluruh pedagang maupun mitra distribusi dapat dianggap melakukan pelanggaran hanya karena ditemukan kasus pada sebagian pelaku.

Ganda Satria Dharma: Periksa alur distribusi dari Bulog sampai konsumen

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, mempertegas bahwa keberhasilan program pangan harus didukung sistem pengawasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap tahapan penyaluran beras SPHP mempunyai catatan distribusi yang jelas.

“Kami mendorong Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, pemerintah daerah, dan Satgas Pangan Polri memperkuat pengawasan distribusi beras SPHP secara menyeluruh. Pemeriksaan harus mencakup jumlah beras yang disalurkan, pihak penerima, volume penjualan, harga transaksi, serta kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku.”

Ganda menilai pengawasan harus memanfaatkan sistem pencatatan digital.

“Pemerintah perlu memperkuat sistem pelacakan penyaluran beras agar setiap distribusi dapat diketahui asal, tujuan, dan jumlahnya. Jika terdapat perbedaan data atau pola transaksi yang tidak wajar, harus ada mekanisme pemeriksaan yang cepat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Menurutnya, transparansi juga diperlukan untuk memudahkan pengawasan oleh masyarakat.

“Masyarakat harus dapat mengetahui harga resmi beras SPHP di wilayah masing-masing. Pemerintah perlu menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan memastikan setiap laporan diperiksa berdasarkan bukti. Penanganan pelanggaran harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah.”

Harga beras menjadi ujian nyata kebijakan pangan

DPN ETH menilai persoalan ketahanan pangan tidak cukup diselesaikan melalui penambahan produksi.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa hasil produksi dapat disalurkan secara efisien.

Dalam kebijakan SPHP, Badan Pangan Nasional menetapkan harga eceran tertinggi berdasarkan wilayah.

Berdasarkan ketentuan yang diumumkan Bapanas pada 2026, HET beras SPHP adalah:

• Zona I: Rp12.500 per kilogram.
• Zona II: Rp13.100 per kilogram.
• Zona III: Rp13.500 per kilogram.

Perbedaan harga tersebut berkaitan dengan pengaturan wilayah distribusi.

Namun, penetapan HET harus disertai pengawasan terhadap ketersediaan barang serta kepatuhan penjualan.

Harga yang ditetapkan pemerintah tidak akan sepenuhnya memberikan manfaat apabila masyarakat kesulitan memperoleh produknya.

Bapanas juga telah mengingatkan adanya kenaikan harga beras medium dan premium pada sebagian wilayah Zona II dan Zona III.

Karena itu, pemerintah meminta Bulog, pemerintah daerah, serta Satgas Pangan mempercepat penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan untuk membantu stabilisasi harga.

Safrizal: Pemerintah harus memperkuat petani, bukan hanya pasar

Safrizal menilai kebijakan pangan nasional memerlukan pendekatan jangka panjang.

Menurutnya, keberhasilan ketahanan pangan tidak boleh hanya bergantung pada kemampuan pemerintah mengeluarkan cadangan beras ketika harga meningkat.

Negara juga harus membangun sistem pertanian yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan.

“Indonesia mempunyai sumber daya pertanian yang besar. Pemerintah harus mampu mengelolanya untuk kemakmuran rakyat. Jangan sampai petani menghadapi biaya produksi yang tinggi, keterbatasan alat pertanian, dan kesulitan pemasaran, sementara negara terus mengeluarkan anggaran untuk mengatasi persoalan distribusi pangan.”

Safrizal mendorong pemerintah memperkuat kelembagaan petani.

“Kelompok tani dan koperasi harus diberdayakan sebagai bagian dari sistem pangan nasional. Petani perlu diberikan akses terhadap teknologi, pembiayaan, gudang penyimpanan, pengolahan hasil panen, dan pemasaran yang adil agar mereka tidak selalu berada dalam posisi tawar yang lemah.”

DPN ETH juga memandang penting pengembangan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan yang belum dikelola secara optimal.

Namun, pelaksanaan program harus memperhatikan status hukum tanah, tata ruang, kelestarian lingkungan, serta hak masyarakat.

Ganda Satria Dharma: Subsidi pangan harus diawasi sampai penerima akhir

Ganda Satria Dharma menekankan perlunya penguatan akuntabilitas kebijakan pangan.

Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya mengukur jumlah bantuan atau komoditas yang keluar dari gudang pemerintah.

“Pemerintah harus memastikan bantuan dan subsidi pangan benar-benar memberikan manfaat kepada penerima yang dituju. Jumlah beras yang telah disalurkan bukan satu-satunya indikator keberhasilan. Pemerintah juga harus memeriksa keterjangkauan harga, ketersediaan di pasar, kesesuaian mutu, dan dampak kebijakan terhadap pengeluaran rumah tangga.”

Ganda juga meminta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Setiap daerah mempunyai kondisi produksi, distribusi, dan kebutuhan pangan yang berbeda. Pemerintah perlu menggunakan data wilayah yang akurat agar kebijakan stabilisasi harga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.”

Menurutnya, sistem pangan nasional juga memerlukan evaluasi terhadap biaya transportasi dan penyimpanan.

“Pengawasan perlu mencakup biaya logistik, kapasitas gudang, kualitas penyimpanan, dan ketepatan pengiriman. Transparansi pengelolaan cadangan pangan akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih efektif serta mencegah pemborosan anggaran.”

DPN ETH sampaikan tujuh usulan strategis kepada pemerintah

Sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus kontribusi terhadap pembangunan nasional, DPN Elang Tiga Hambalang mengajukan tujuh rekomendasi kebijakan.

Pertama, memperkuat perlindungan pendapatan petani.

Pemerintah perlu memastikan kebijakan pembelian hasil panen, dukungan sarana produksi, dan pemasaran mampu memberikan keuntungan yang wajar kepada petani sesuai ketentuan.

Kedua, memperluas dukungan pupuk, benih, dan alat pertanian.

Bantuan sarana produksi perlu diarahkan berdasarkan kebutuhan lapangan, data penerima yang akurat, dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan.

Ketiga, memperketat pengawasan distribusi beras SPHP.

Bapanas, Bulog, pemerintah daerah, dan Satgas Pangan perlu memperkuat pengawasan rantai distribusi berdasarkan transaksi dan risiko penyimpangan.

Keempat, meningkatkan transparansi harga beras.

Pemerintah perlu menyediakan informasi harga, ketersediaan, dan lokasi penyaluran yang mudah diakses masyarakat.

Kelima, memperkuat koperasi dan kelompok tani.

Pemerintah didorong membuka kerja sama yang lebih luas dengan koperasi serta organisasi petani untuk meningkatkan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian.

Keenam, mengembangkan sarana penyimpanan dan logistik pangan.

Pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan gudang, pengeringan hasil panen, transportasi, dan fasilitas pendukung agar kehilangan hasil dan biaya distribusi dapat dikurangi.

Ketujuh, melakukan evaluasi nasional atas efektivitas subsidi pangan.

Evaluasi perlu mengukur dampak program terhadap harga konsumen, pendapatan petani, jumlah penerima manfaat, serta kepatuhan distribusi.

DPN ETH menilai ketujuh langkah tersebut dapat membantu pemerintah membangun sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

DPN ETH dorong pembangunan pertanian berbasis kesejahteraan

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian dari kedaulatan dan keamanan nasional.

Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya akan mempunyai ketahanan lebih kuat menghadapi tekanan ekonomi dan perubahan kondisi global.

Namun, kemampuan produksi harus berjalan bersama perlindungan terhadap petani dan konsumen.

Safrizal kembali menekankan:

“Kami menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat dan mandiri dalam bidang pangan. Namun, kemandirian tersebut harus menghadirkan kesejahteraan bagi petani dan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Negara harus memastikan pembangunan pertanian benar-benar meningkatkan kualitas hidup rakyat.”

Ganda Satria Dharma mempertegas:

“DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah membangun sistem pangan yang transparan, terukur, dan dapat diawasi. Setiap kebijakan harus mempunyai target yang jelas, data pelaksanaan yang akurat, serta evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.”

Swasembada pangan harus dirasakan seluruh rakyat Indonesia

Pernyataan pemerintah mengenai keberhasilan memperkuat kemandirian beras merupakan perkembangan penting dalam pembangunan nasional.

Namun, ketahanan pangan harus terus dijaga melalui peningkatan produktivitas, perlindungan petani, pengelolaan cadangan, dan distribusi yang tertib.

DPN Elang Tiga Hambalang menilai keberhasilan swasembada tidak boleh hanya menjadi kebanggaan pemerintah dalam laporan capaian pembangunan.

Keberhasilan tersebut harus nyata dalam kehidupan rakyat: petani memperoleh penghasilan yang layak, pedagang dapat menjalankan usaha secara sehat, dan masyarakat mampu membeli beras dengan harga terjangkau.

DPN Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa kedaulatan pangan harus menjadi jalan menuju kesejahteraan nasional, bukan sekadar keberhasilan angka produksi dan besarnya cadangan beras negara.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG

Ketua Umum: Safrizal

Sekretaris Jenderal: Ganda Satria Dharma