Pemerintah menyatakan lebih dari 45 ribu anak telah memperoleh akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat. DPN Elang Tiga Hambalang mendesak peningkatan mutu pendidikan, transparansi pelaksanaan program, perlindungan peserta didik, dan jaminan agar kemiskinan tidak lagi menjadi penghalang masa depan generasi bangsa.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Senin, 9 November 2026

ELANG TIGA HAMBALANG NEWS — Pemerintah Republik Indonesia menyatakan sebanyak 265 Sekolah Rakyat telah selesai dibangun hingga Oktober 2026 dan tersebar di 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Program pendidikan yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut diklaim telah membuka kesempatan belajar bagi lebih dari 45 ribu anak dari kelompok masyarakat kurang mampu.

Namun, di balik besarnya jumlah sekolah dan peserta didik yang diumumkan pemerintah, muncul pertanyaan penting yang menyangkut masa depan generasi bangsa.

Apakah pembangunan ratusan Sekolah Rakyat benar-benar mampu memutus rantai kemiskinan, atau keberhasilannya masih lebih banyak diukur dari jumlah gedung dan peserta didik?

Pertanyaan tersebut menjadi perhatian Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH).

Organisasi ini menilai program Sekolah Rakyat merupakan langkah penting untuk memperluas akses pendidikan, tetapi pelaksanaannya harus disertai pengawasan terhadap mutu pengajaran, kesejahteraan tenaga pendidik, keselamatan peserta didik, dan keberlanjutan pendidikan.

DPN ETH menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu instrumen paling penting untuk membangun Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan.

Pemerintah sebut 265 Sekolah Rakyat telah dibangun

Berdasarkan keterangan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang diberitakan ANTARA pada 7–8 November 2026, pemerintah menyatakan sebanyak 265 Sekolah Rakyat telah selesai dibangun hingga Oktober 2026.

Sekolah-sekolah tersebut tersebar di 131 kabupaten/kota.

Menurut Teddy, lebih dari 45 ribu anak telah memperoleh kesempatan kembali mengenyam pendidikan melalui program tersebut.

Sekolah Rakyat diselenggarakan secara gratis dengan prioritas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Program ini menyediakan fasilitas pendidikan yang terintegrasi dengan tempat tinggal, makanan bergizi, kegiatan olahraga, serta pelayanan kesehatan.

Pemerintah menyatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak untuk meningkatkan kemampuan serta memperbaiki masa depan.

Teddy juga mengajak masyarakat mengunjungi Sekolah Rakyat untuk melihat fasilitas pendidikan dan memberikan dukungan kepada peserta didik.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi.

DPN ETH: Jumlah sekolah harus diikuti keterbukaan data operasional

DPN Elang Tiga Hambalang menilai capaian pembangunan Sekolah Rakyat harus disampaikan secara terukur.

Terdapat perbedaan kategori data yang memerlukan penjelasan pemerintah.

Dalam pemberitaan ANTARA tanggal 5 November 2026, data Kementerian Sosial menunjukkan sebanyak 182 Sekolah Rakyat telah beroperasi, menampung sekitar 44 ribu siswa.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 Sekolah Rakyat dilaporkan telah memiliki gedung permanen.

Sementara itu, Sekretariat Kabinet menyampaikan angka 265 sekolah yang telah dibangun hingga Oktober 2026.

Perbedaan tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya kesalahan atau penyimpangan.

Namun, angka pembangunan, sekolah yang telah beroperasi, sekolah rintisan, serta sekolah yang memiliki gedung permanen perlu dibedakan secara jelas.

Pemerintah perlu menjelaskan dasar penghitungan masing-masing kategori agar masyarakat memperoleh gambaran yang akurat mengenai perkembangan program.

Menurut DPN ETH, transparansi menjadi penting karena keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur.

Sekolah yang telah selesai dibangun masih membutuhkan pengelolaan, tenaga pengajar, pembiayaan operasional, pengawasan, serta sistem pembelajaran yang berkelanjutan.

Safrizal: Pendidikan bukan sekadar pembangunan gedung

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, melalui rumusan sikap organisasi menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat harus diarahkan untuk menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat miskin.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program tersebut menghasilkan generasi yang mempunyai kemampuan, karakter, keterampilan, dan kesempatan memperbaiki kehidupan keluarganya.

“Kami mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun, pemerintah tidak boleh hanya berbangga dengan jumlah sekolah yang dibangun. Pendidikan bukan sekadar menyediakan gedung dan ruang kelas, tetapi membangun kemampuan manusia agar generasi penerus bangsa mempunyai kesempatan keluar dari kemiskinan.”

Safrizal menilai pendidikan merupakan hak mendasar yang harus dapat dinikmati seluruh anak Indonesia.

“Jangan sampai masa depan seorang anak ditentukan oleh kemiskinan orang tuanya. Negara harus memastikan anak petani, anak nelayan, anak buruh, anak pedagang kecil, dan anak-anak dari keluarga tidak mampu memperoleh kesempatan pendidikan yang bermutu dan setara.”

Menurut Safrizal, kemajuan Indonesia membutuhkan generasi muda yang mempunyai kemampuan bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan.

“Apabila pemerintah ingin membangun Indonesia yang maju, maka pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama. Negara harus menyiapkan generasi yang cerdas, berkarakter, terampil, sehat, dan mempunyai kesempatan melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja secara layak.”

Kemiskinan tidak boleh diwariskan kepada generasi berikutnya

DPN Elang Tiga Hambalang menilai pendidikan mempunyai hubungan langsung dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Anak-anak dari keluarga tidak mampu sering menghadapi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.

Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan biaya, fasilitas belajar, akses transportasi, dan kondisi ekonomi keluarga.

Program Sekolah Rakyat berpotensi membantu mengurangi sebagian hambatan tersebut.

Namun, DPN ETH menilai pemerintah harus memperhatikan keberlanjutan program.

Peserta didik membutuhkan kepastian bahwa pendidikan dapat diselesaikan sesuai jenjang dan memperoleh pengakuan sebagaimana ditentukan dalam sistem pendidikan nasional.

Selain itu, program harus memperhatikan hubungan anak dengan keluarga serta kebutuhan psikologis peserta didik yang tinggal di asrama.

Keberhasilan Sekolah Rakyat juga harus dinilai dari perkembangan kemampuan peserta didik, bukan hanya jumlah siswa yang diterima.

Safrizal: Pemerintah harus menjamin pendidikan sampai anak mampu mandiri

Safrizal menilai pembangunan pendidikan harus mempunyai arah jangka panjang.

Menurutnya, Sekolah Rakyat seharusnya menjadi salah satu pintu pembuka kesempatan bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi atau memperoleh keterampilan yang dapat digunakan dalam kehidupan.

“Pemerintah harus memastikan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin tidak berhenti setelah mereka menyelesaikan satu jenjang sekolah. Harus ada kesinambungan pendidikan, pelatihan keterampilan, kesempatan memperoleh beasiswa, dan pendampingan agar mereka dapat membangun kehidupan yang lebih baik.”

Safrizal juga mendorong keterlibatan dunia usaha dalam mendukung pendidikan.

“Pemerintah perlu membuka kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia industri, pelaku usaha, koperasi, serta lembaga pendidikan keterampilan. Tujuannya bukan menjadikan anak sebagai tenaga kerja murah, tetapi memperluas kesempatan mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan masa depan yang bermartabat.”

DPN ETH menilai program pendidikan dan pengentasan kemiskinan harus berjalan bersama.

Pendidikan anak perlu didukung kebijakan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Apabila kondisi ekonomi keluarga terus memburuk, terdapat risiko munculnya hambatan baru terhadap keberlanjutan pendidikan.

KPAI mendorong pengawasan perlindungan anak di Sekolah Rakyat

Pada 5 November 2026, Kementerian Sosial bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membahas penguatan pengawasan, pengasuhan, dan perlindungan anak dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah menerima masukan dan rekomendasi KPAI untuk memperkuat pelaksanaan program.

KPAI menekankan pentingnya sistem perlindungan anak yang menyeluruh, khususnya karena Sekolah Rakyat menerapkan model pendidikan berasrama.

Pengawasan tersebut mencakup standar pengasuhan, pencegahan kekerasan, mekanisme pengaduan, dan perlindungan peserta didik dari berbagai bentuk perlakuan yang melanggar hak anak.

KPAI juga mendorong peningkatan akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

Kementerian Sosial menyatakan Sekolah Rakyat terbuka bagi anak-anak penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan hasil asesmen kebutuhan masing-masing anak.

Hal tersebut menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pendidikan yang inklusif.

DPN ETH: Sekolah harus menjadi tempat paling aman bagi anak

DPN Elang Tiga Hambalang menilai sistem pendidikan berasrama membutuhkan pengawasan yang lebih menyeluruh.

Peserta didik menghabiskan sebagian besar waktunya di lingkungan sekolah.

Karena itu, lembaga penyelenggara mempunyai tanggung jawab besar terhadap keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan peserta didik.

Sekolah harus mempunyai tenaga pengasuh yang kompeten, sistem pengaduan yang aman, serta prosedur penanganan apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap hak anak.

DPN ETH menegaskan bahwa setiap dugaan kekerasan atau pelanggaran harus diperiksa secara objektif berdasarkan bukti.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan melalui tindakan yang justru mengabaikan hak dan martabat peserta didik.

Ganda Satria Dharma: Transparansi anggaran dan pengawasan sekolah harus diperketat

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, mempertegas bahwa pembangunan Sekolah Rakyat harus disertai tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan program mempunyai sistem pengawasan yang dapat mengukur perkembangan setiap sekolah.

“Kami mendorong pemerintah memperkuat transparansi pelaksanaan program Sekolah Rakyat, mulai dari pembangunan sarana pendidikan, penyediaan fasilitas, pengadaan kebutuhan operasional, hingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Setiap penggunaan anggaran harus mempunyai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.”

Ganda menekankan bahwa pengawasan tidak boleh hanya dilakukan terhadap pembangunan fisik.

“Pemerintah harus memastikan guru tersedia sesuai kebutuhan, fasilitas berfungsi dengan baik, makanan dan pelayanan kesehatan memenuhi standar, serta peserta didik memperoleh perlindungan selama tinggal di asrama. Keberhasilan program harus dinilai dari kondisi nyata di lapangan.”

Menurut Ganda, pemerintah perlu membangun sistem informasi yang memberikan gambaran mengenai perkembangan Sekolah Rakyat.

“Data jumlah sekolah yang selesai dibangun, sekolah yang sudah beroperasi, jumlah peserta didik aktif, tenaga pengajar, dan kesiapan fasilitas perlu disampaikan secara jelas. Keterbukaan data akan membantu pemerintah melakukan evaluasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.”

DPN ETH soroti proses penerimaan peserta didik

DPN Elang Tiga Hambalang juga meminta pemerintah memastikan penerimaan peserta didik dilakukan secara objektif.

Kementerian Sosial sebelumnya menjelaskan bahwa seleksi Sekolah Rakyat menggunakan mekanisme penjangkauan keluarga berdasarkan kriteria kesejahteraan.

Prioritas utama diberikan kepada anak-anak dari keluarga pada desil 1 dan desil 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sesuai ketentuan penjangkauan dan penerimaan.

Proses tersebut melibatkan pendamping sosial, pemerintah daerah, serta instansi terkait.

Kementerian Sosial menegaskan bahwa penentuan calon siswa harus dilakukan berdasarkan kriteria dan pemeriksaan kondisi keluarga, bukan melalui praktik titipan.

DPN ETH menilai mekanisme tersebut harus disertai pembaruan data kesejahteraan masyarakat secara berkala.

Masyarakat yang memenuhi kriteria tetapi belum tercatat dalam data resmi harus memiliki mekanisme pengusulan dan pemeriksaan sesuai ketentuan.

Ganda Satria Dharma menegaskan:

“Kami meminta pemerintah memastikan tidak ada diskriminasi dalam proses penetapan peserta didik. Seleksi harus berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat keluarga yang memenuhi persyaratan tetapi belum terdata, pemerintah harus menyediakan mekanisme pemeriksaan dan perbaikan data.”

DPN ETH minta pengawasan mutu guru dan pendidikan

Selain pembangunan gedung dan penerimaan siswa, DPN ETH menilai kualitas tenaga pendidik menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan Sekolah Rakyat.

Guru membutuhkan dukungan kompetensi, fasilitas pembelajaran, serta kondisi kerja yang layak.

Model pendidikan berasrama juga membutuhkan tenaga pengasuh yang memahami perlindungan anak dan perkembangan psikologis peserta didik.

Safrizal menegaskan:

“Pemerintah tidak boleh membangun sekolah yang megah tetapi mengabaikan kualitas tenaga pendidiknya. Guru merupakan fondasi pendidikan nasional. Negara harus memastikan tenaga pengajar mempunyai kemampuan profesional, dukungan pembelajaran, serta penghargaan yang sesuai dengan tanggung jawabnya.”

Ganda menambahkan:

“Evaluasi pendidikan harus mencakup kompetensi guru, metode pembelajaran, perkembangan kemampuan siswa, kualitas fasilitas, dan efektivitas pengasuhan. Pemerintah perlu memastikan standar pelayanan pendidikan dilaksanakan secara konsisten di seluruh daerah.”

DPN ETH mengusulkan tujuh langkah perbaikan nasional

Sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan pendidikan nasional, DPN Elang Tiga Hambalang menyampaikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah.

Pertama, memastikan seluruh Sekolah Rakyat mempunyai standar pelayanan pendidikan yang jelas.

Pemerintah perlu menetapkan indikator mutu pembelajaran, kelengkapan fasilitas, kompetensi tenaga pendidik, dan pelayanan peserta didik yang dapat dievaluasi secara berkala.

Kedua, memperkuat transparansi pembangunan dan operasional sekolah.

Pemerintah didorong mempublikasikan data sekolah berdasarkan status pembangunan, operasional, kesiapan fasilitas, dan jumlah peserta didik, tanpa membuka informasi pribadi anak.

Ketiga, memperketat pengawasan perlindungan anak.

Kementerian Sosial bersama instansi pendidikan, KPAI, dan pemerintah daerah perlu memastikan sekolah menerapkan sistem pencegahan kekerasan, perlindungan peserta didik, serta mekanisme pengaduan yang aman.

Keempat, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.

Pemerintah perlu menyediakan pengembangan kompetensi berkelanjutan, dukungan pembelajaran, serta kondisi kerja yang memadai bagi guru dan tenaga pengasuh.

Kelima, memperkuat pendidikan keterampilan dan pengembangan bakat.

Sekolah Rakyat perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan akademik, teknologi, seni, olahraga, dan keterampilan yang sesuai dengan usia serta minat mereka.

Keenam, memastikan keberlanjutan pendidikan dan akses beasiswa.

Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme pendampingan lulusan agar anak-anak mempunyai kesempatan melanjutkan pendidikan dan memperoleh dukungan pengembangan kemampuan.

Ketujuh, menghubungkan program pendidikan dengan pengentasan kemiskinan keluarga.

Pemerintah perlu memperkuat koordinasi program pendidikan dengan perlindungan sosial, peningkatan keterampilan orang tua, dukungan usaha produktif, serta pemberdayaan ekonomi keluarga sesuai kebutuhan dan ketentuan.

Ketujuh rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadikan Sekolah Rakyat sebagai program pendidikan yang memberikan manfaat berkelanjutan.

Safrizal: Indonesia maju harus dimulai dari anak-anak yang paling membutuhkan

Safrizal menilai pembangunan nasional harus memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh generasi muda.

Anak-anak dari keluarga miskin tidak boleh hanya menjadi penerima bantuan, tetapi harus diberikan kemampuan untuk berkembang dan mandiri.

“Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang benar-benar maju apabila masih terdapat anak-anak yang kehilangan masa depannya karena kemiskinan. Pemerintah harus memastikan pembangunan pendidikan menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin, pengusaha, ilmuwan, tenaga profesional, dan generasi penerus bangsa.”

Menurut Safrizal, pembangunan pendidikan membutuhkan kesinambungan lintas pemerintahan.

“Program pendidikan yang baik harus dibangun untuk kepentingan bangsa dalam jangka panjang. Jangan sampai keberlanjutan pendidikan anak bergantung pada perubahan kebijakan politik. Negara harus menjamin bahwa masa depan peserta didik tetap terlindungi melalui sistem pendidikan yang kuat.”

Ganda Satria Dharma: Jangan hanya menghitung sekolah, ukur masa depan anak

Ganda Satria Dharma mempertegas bahwa evaluasi Sekolah Rakyat harus mengukur hasil pendidikan dan kesejahteraan peserta didik.

“Pemerintah harus mempunyai indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan program secara nyata. Jumlah sekolah dan siswa memang penting, tetapi evaluasi juga harus mencakup kemampuan belajar, keberlanjutan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu.”

Menurut Ganda, laporan evaluasi perlu disampaikan secara berkala tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi anak.

“Kami mendorong pemerintah membangun sistem evaluasi yang transparan dan bertanggung jawab. Setiap temuan kekurangan harus ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang jelas. Pengawasan harus menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.”

DPN ETH: Pendidikan harus menjadi jalan keluar dari kemiskinan

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menegaskan dukungannya terhadap upaya pemerintah memperluas pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu.

Pembangunan Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu anak-anak memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik.

Namun, keberhasilan program harus dinilai secara menyeluruh.

Negara harus memastikan peserta didik memperoleh pengajaran berkualitas, perlindungan yang memadai, serta kesempatan melanjutkan pendidikan dan mengembangkan kemampuan.

Pemerintah juga perlu memastikan pemanfaatan anggaran berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi DPN Elang Tiga Hambalang, keberhasilan pembangunan 265 Sekolah Rakyat tidak cukup dibuktikan melalui jumlah gedung yang berdiri.

Keberhasilan sesungguhnya harus terlihat ketika anak-anak dari keluarga miskin mampu menyelesaikan pendidikan, mengembangkan potensinya, dan memperoleh kesempatan membangun kehidupan yang lebih baik.

DPN Elang Tiga Hambalang menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pembangunan nasional secara konstruktif, profesional, dan berdasarkan kepentingan rakyat Indonesia.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG

Ketua Umum: Safrizal

Sekretaris Jenderal: Ganda Satria Dharma