Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan jutaan pekerja informal memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan pada 2027. DPN Elang Tiga Hambalang mendesak pemerintah memastikan perlindungan buruh bukan sekadar janji, melainkan hak nyata yang dapat diakses, diawasi, dan dirasakan oleh pekerja serta keluarganya.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Senin, 9 November 2026

ELANG TIGA HAMBALANG NEWS — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan perluasan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 5,4 juta pekerja informal pada tahun 2027, termasuk pekerja industri kecil yang selama ini belum memperoleh perlindungan memadai ketika menghadapi kecelakaan kerja.

Kebijakan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ketika menghadiri kegiatan peluncuran program gentengisasi di Kabupaten Majalengka, Minggu (8/11/2026).

Namun, di tengah rencana perlindungan jutaan pekerja tersebut, muncul persoalan mendasar yang menyangkut keselamatan dan masa depan keluarga buruh.

Mengapa masih terdapat pekerja yang setiap hari menjalankan aktivitas berisiko, tetapi belum mempunyai jaminan perlindungan yang memadai ketika mengalami kecelakaan atau kehilangan kemampuan bekerja?

Lebih jauh, bagaimana pemerintah memastikan target 5,4 juta pekerja benar-benar terlindungi, bukan hanya tercatat sebagai sasaran program?

Persoalan tersebut menjadi perhatian Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH).

Organisasi ini menilai perluasan jaminan sosial merupakan kebijakan positif yang harus didukung melalui pengawasan ketat, kepastian pembiayaan, dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

DPN ETH menegaskan bahwa pekerja merupakan bagian penting dari kekuatan ekonomi nasional.

Negara harus memastikan mereka yang bekerja membangun perekonomian Indonesia tidak dibiarkan menghadapi risiko kehilangan penghasilan dan masa depan keluarga tanpa perlindungan sosial yang memadai.

Dedi Mulyadi targetkan 5,4 juta pekerja terlindungi pada 2027

Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 8 November 2026, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyiapkan program perlindungan ketenagakerjaan bagi 5,4 juta warga pada 2027.

Kebijakan tersebut terutama diarahkan kepada pekerja informal dan kelompok pekerja yang selama ini belum memperoleh perlindungan jaminan sosial secara memadai.

Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah pekerja industri genteng rakyat di Majalengka.

Dedi menjelaskan bahwa sebagian pekerja industri genteng menghadapi kesulitan pembiayaan ketika mengalami kecelakaan kerja.

Kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi sebagian pengusaha industri kecil untuk membiayai kepesertaan jaminan sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi menyampaikan gambaran manfaat santunan sebesar Rp72 juta serta dukungan pendidikan bagi dua anak pekerja.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan pelaksanaan program akan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dan berbagai pihak terkait.

Namun, angka 5,4 juta merupakan target perlindungan pada 2027, bukan jumlah pekerja yang telah dipastikan menerima manfaat pada 9 November 2026.

Besaran santunan juga tidak berlaku otomatis untuk setiap kecelakaan kerja. Manfaat yang diterima harus mengikuti jenis program, kondisi risiko, status kepesertaan, dan persyaratan peraturan yang berlaku.

Perlindungan pekerja informal menjadi persoalan penting

Rencana perluasan perlindungan sosial tersebut bukan kebijakan yang baru pertama kali diperkenalkan.

Berdasarkan keterangan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 24 September 2026, target 5,4 juta pekerja informal merupakan perluasan program dari sekitar satu juta pekerja pada 2026.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota berencana menanggung pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja informal yang memenuhi persyaratan.

Kelompok sasaran antara lain mencakup petani, nelayan, buruh bangunan, pengemudi ojek daring, pengemudi ojek pangkalan, pedagang asongan, dan asisten rumah tangga.

Pemerintah daerah sebelumnya menjelaskan bahwa salah satu kriteria bantuan adalah pekerja informal berusia 18–64 tahun yang termasuk kelompok desil 1–4.

Pemerintah juga menyediakan layanan melalui fitur Asuransi Aing pada aplikasi Sapawarga.

Rincian pelaksanaan 2027 tetap memerlukan kepastian melalui ketentuan resmi dan penganggaran pemerintah daerah.

DPN ETH menilai kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan perlindungan sosial secara signifikan apabila dilaksanakan secara konsisten.

Namun, pemerintah harus mengantisipasi persoalan pendataan, keberlanjutan pembayaran iuran, serta kemampuan pekerja mengakses manfaat.

Safrizal: Buruh bukan sekadar alat produksi, tetapi manusia yang harus dilindungi negara

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, melalui rumusan sikap organisasi menegaskan bahwa perlindungan terhadap buruh dan pekerja harus menjadi bagian penting dari pembangunan nasional.

Menurutnya, keberhasilan perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kontribusi jutaan pekerja yang menggerakkan sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa.

“Kami mendukung langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berupaya memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan bagi jutaan pekerja. Namun, pemerintah harus memastikan perlindungan tersebut benar-benar terlaksana. Buruh dan pekerja bukan sekadar alat produksi untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi manusia yang mempunyai hak atas keselamatan, perlindungan, dan kehidupan yang bermartabat.”

Safrizal menilai masih adanya pekerja tanpa perlindungan menunjukkan pentingnya pembenahan sistem ketenagakerjaan.

“Jangan sampai pekerja setiap hari mempertaruhkan tenaga dan keselamatannya untuk mencari nafkah, tetapi ketika mengalami kecelakaan, keluarganya harus menanggung seluruh beban ekonomi sendirian. Negara harus membangun sistem perlindungan yang mampu menjangkau pekerja sektor formal maupun informal sesuai ketentuan yang berlaku.”

Menurut Safrizal, pembangunan ekonomi harus dilaksanakan dengan menempatkan kesejahteraan pekerja sebagai salah satu ukuran utama keberhasilan.

“Indonesia tidak boleh hanya mengejar peningkatan investasi, pertumbuhan industri, dan besarnya nilai produksi. Pemerintah juga harus memastikan pekerja mendapatkan perlindungan sosial, keselamatan kerja, serta kesempatan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan bersama keadilan sosial.”

DPN ETH soroti kondisi buruh industri kecil

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menilai pekerja industri kecil merupakan salah satu kelompok yang membutuhkan perhatian dalam kebijakan ketenagakerjaan.

Industri kecil mempunyai peran penting dalam membuka lapangan pekerjaan dan menopang ekonomi daerah.

Namun, kemampuan keuangan dan pengelolaan usaha pada setiap perusahaan berbeda.

Sebagian industri kecil menghadapi keterbatasan modal, persaingan pasar, perubahan harga bahan baku, dan kebutuhan modernisasi peralatan.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam meningkatkan fasilitas keselamatan kerja.

DPN ETH menilai pemerintah perlu memberikan pembinaan kepada pengusaha kecil agar mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan sekaligus memenuhi kewajiban perlindungan pekerja.

Namun, keterbatasan ekonomi perusahaan tidak boleh dijadikan alasan otomatis untuk mengabaikan kewajiban hukum yang berlaku.

Kewajiban pemberi kerja terhadap pekerjanya harus dibedakan dari program bantuan iuran pemerintah bagi pekerja informal yang memenuhi persyaratan.

Perlindungan sosial yang baik harus memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus keberlanjutan dunia usaha.

Safrizal: Pengusaha kecil perlu dibantu, tetapi hak pekerja tidak boleh dikorbankan

Safrizal menegaskan bahwa penguatan perlindungan buruh harus berjalan bersama kebijakan pemberdayaan industri kecil.

Menurutnya, pemerintah perlu mengembangkan pendekatan yang memberikan kepastian hukum sekaligus membantu perusahaan meningkatkan kemampuan usaha.

“Pemerintah harus memperjuangkan hak buruh tanpa mengabaikan keberlanjutan dunia usaha. Industri kecil membutuhkan akses pembiayaan, peningkatan teknologi, dan pasar yang lebih luas. Namun, perlindungan keselamatan pekerja tidak boleh diabaikan dengan alasan keterbatasan kemampuan ekonomi perusahaan.”

Safrizal mendorong pemerintah memperkuat pembinaan hubungan industrial.

“Negara harus membangun hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan pengusaha. Pekerja harus memperoleh haknya sesuai ketentuan, sementara pengusaha mendapatkan kepastian berusaha dan dukungan untuk meningkatkan produktivitas. Keduanya harus berjalan bersama agar perekonomian nasional semakin kuat.”

DPN ETH menilai pendekatan tersebut penting untuk mencegah konflik hubungan industrial dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

Ganda Satria Dharma: Target 5,4 juta pekerja harus dibuktikan melalui data kepesertaan

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, mempertegas bahwa perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan harus mempunyai mekanisme pelaksanaan yang transparan.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan besarnya target penerima manfaat.

Setiap pekerja yang memenuhi persyaratan harus memperoleh kepastian mengenai proses pendaftaran, pembayaran iuran, status kepesertaan, dan mekanisme pengajuan klaim.

“Kami mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota dan BPJS Ketenagakerjaan memastikan target 5,4 juta pekerja diterjemahkan menjadi data kepesertaan yang benar-benar aktif dan dapat diperiksa. Jangan sampai masyarakat dinyatakan sebagai sasaran program, tetapi ketika mengalami kecelakaan kerja ternyata belum mempunyai perlindungan yang efektif.”

Ganda menekankan pentingnya transparansi penggunaan anggaran.

“Pemerintah harus menjelaskan sumber pembiayaan, besaran iuran, jumlah peserta aktif, serta mekanisme pembayaran kepada penyelenggara jaminan sosial. Setiap anggaran yang digunakan harus mempunyai dasar hukum, perencanaan, dan pertanggungjawaban yang jelas.”

Menurut Ganda, pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi dengan instansi ketenagakerjaan.

“Pendataan pekerja harus dilakukan secara objektif berdasarkan kriteria yang berlaku. Pemerintah perlu menghindari data ganda, kesalahan identitas, kepesertaan tidak aktif, dan hambatan administratif yang dapat menyebabkan pekerja kehilangan akses terhadap manfaat.”

Santunan Rp72 juta perlu dijelaskan secara rinci

DPN ETH menilai informasi mengenai manfaat perlindungan ketenagakerjaan harus disampaikan secara tepat.

Pernyataan mengenai santunan Rp72 juta dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila masyarakat menganggap setiap kecelakaan kerja otomatis menghasilkan pembayaran sebesar itu.

Padahal, BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa program dengan jenis manfaat berbeda.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan perlindungan apabila peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang memenuhi persyaratan.

Manfaatnya dapat mencakup pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, santunan berdasarkan kondisi peserta, serta manfaat lain sesuai ketentuan.

Sementara itu, Jaminan Kematian (JKM) memberikan manfaat kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, dengan persyaratan yang berlaku.

Manfaat beasiswa bagi maksimal dua anak juga mempunyai ketentuan tertentu, termasuk berkaitan dengan kondisi peserta dan persyaratan penerima manfaat.

Karena itu, istilah pendidikan gratis hingga perguruan tinggi perlu dijelaskan sesuai bentuk, nilai, batasan, dan masa pemberian manfaat yang diatur dalam program.

DPN ETH juga mengingatkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program berbeda.

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak secara otomatis menggantikan kebutuhan kepesertaan BPJS Kesehatan untuk pelayanan kesehatan umum.

Ganda Satria Dharma: Jangan sampai pekerja salah memahami haknya

Ganda Satria Dharma menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat.

“Pemerintah perlu menjelaskan perbedaan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan jaminan kesehatan secara terbuka. Setiap pekerja harus mengetahui haknya, persyaratan pengajuan klaim, serta dokumen yang diperlukan apabila mengalami risiko.”

Menurut Ganda, kejelasan informasi akan membantu mencegah sengketa pelayanan.

“Jangan sampai masyarakat menerima informasi bahwa dirinya memperoleh perlindungan, tetapi ketika membutuhkan manfaat justru menghadapi ketidakjelasan prosedur. Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan harus menyediakan layanan informasi serta pengaduan yang mudah diakses sampai tingkat daerah.”

DPN ETH minta pemerintah memperketat pengawasan kewajiban perusahaan

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menilai perluasan program bagi pekerja informal harus berjalan bersama pengawasan kepatuhan perusahaan.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai program jaminan sosial yang diikuti.

Pelaksanaan kewajiban tersebut harus memperhatikan ketentuan mengenai jenis kepesertaan dan program yang berlaku.

DPN ETH mendorong pemerintah memperkuat pemeriksaan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban jaminan sosial.

Namun, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif.

Tidak semua perusahaan yang mengalami kesulitan ekonomi dapat langsung dinyatakan melakukan tindak pidana.

Penentuan pelanggaran dan penerapan sanksi harus didasarkan pada pemeriksaan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Safrizal menegaskan:

“Perlindungan pekerja merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan negara dan kewajiban para pihak sesuai hukum. Pemerintah harus memastikan perusahaan melaksanakan kewajibannya, sekaligus membantu pengusaha kecil meningkatkan kemampuan usaha. Penegakan aturan harus dilakukan secara adil, profesional, dan tidak diskriminatif.”

Keselamatan kerja harus diperkuat sebelum kecelakaan terjadi

DPN ETH menilai keberhasilan perlindungan ketenagakerjaan tidak hanya diukur dari kemampuan membayar santunan setelah kecelakaan.

Pemerintah dan perusahaan juga harus memperkuat upaya pencegahan.

Pekerja industri genteng, konstruksi, pertanian, transportasi, dan berbagai sektor lain mempunyai jenis risiko kerja yang berbeda.

Karena itu, upaya keselamatan harus disesuaikan dengan kondisi pekerjaan.

Pemerintah perlu memastikan pembinaan penggunaan alat pelindung diri, pemeliharaan peralatan, pemeriksaan lingkungan kerja, dan pelatihan keselamatan dilaksanakan sesuai persyaratan.

Safrizal menegaskan:

“Keselamatan pekerja tidak boleh hanya dibicarakan setelah terjadi kecelakaan. Pemerintah harus membangun budaya keselamatan kerja sejak awal. Melindungi nyawa pekerja jauh lebih penting daripada sekadar menyiapkan santunan setelah musibah terjadi.”

Ganda Satria Dharma mempertegas:

“Pengawasan ketenagakerjaan harus mampu mendeteksi risiko sebelum menimbulkan kecelakaan. Pemerintah perlu memastikan perusahaan dan pekerja memahami standar keselamatan sesuai bidang pekerjaannya. Setiap hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti melalui pembinaan atau penegakan aturan berdasarkan temuan yang sah.”

DPN ETH ajukan tujuh langkah strategis kepada pemerintah

Sebagai bentuk kontrol sosial dan kontribusi terhadap pembangunan nasional, Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang mengusulkan tujuh langkah perbaikan.

Pertama, memastikan target 5,4 juta pekerja dilaksanakan secara terukur.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menetapkan tahapan pelaksanaan, target per kabupaten/kota, serta mekanisme evaluasi jumlah peserta aktif.

Kedua, memperkuat transparansi anggaran dan pembayaran iuran.

Pemerintah perlu memastikan sumber pembiayaan, besaran iuran, realisasi pembayaran, dan status kepesertaan dapat diperiksa sesuai kewenangan.

Ketiga, memperluas perlindungan bagi pekerja informal berpenghasilan rendah.

Program harus memperhatikan kebutuhan petani, nelayan, pedagang kecil, pekerja bangunan, pengemudi transportasi informal, dan kelompok pekerja lain yang memenuhi ketentuan.

Keempat, memperketat pengawasan kepatuhan perusahaan.

Pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan perlu memastikan perusahaan memenuhi kewajiban kepesertaan pekerja sesuai ketentuan.

Kelima, meningkatkan edukasi hak pekerja dan manfaat jaminan sosial.

Pekerja harus mendapatkan informasi mengenai manfaat, prosedur pendaftaran, pelaporan kecelakaan, serta persyaratan klaim.

Keenam, memperkuat pencegahan kecelakaan kerja.

Pemerintah perlu meningkatkan pembinaan keselamatan kerja, terutama pada industri kecil dan sektor pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi.

Ketujuh, menyediakan mekanisme pengaduan yang cepat dan dapat ditelusuri.

Pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan perlu memastikan setiap pengaduan mengenai kepesertaan, pembayaran iuran, dan klaim mempunyai proses tindak lanjut yang jelas.

DPN ETH menilai ketujuh langkah tersebut dapat membantu membangun sistem perlindungan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Safrizal: Pembangunan ekonomi Indonesia harus dibangun di atas kesejahteraan pekerja

Safrizal menegaskan bahwa pembangunan nasional harus memberikan manfaat kepada seluruh kelompok masyarakat yang berkontribusi terhadap perekonomian.

Menurutnya, pekerja dan pengusaha mempunyai peran yang sama-sama penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah perlu membangun kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap pekerja sekaligus kepastian bagi kegiatan usaha.

“Indonesia harus menjadi negara yang mampu menghargai tenaga dan pengabdian para pekerjanya. Kita tidak boleh membangun kemajuan ekonomi dengan membiarkan sebagian pekerja hidup tanpa perlindungan. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan industri, peningkatan investasi, dan kemajuan usaha berjalan bersama kesejahteraan buruh serta perlindungan keluarganya.”

Safrizal juga menekankan pentingnya pemerataan perlindungan sosial.

“Perlindungan pekerja tidak boleh hanya tersedia bagi mereka yang bekerja pada perusahaan besar. Buruh industri kecil, petani, nelayan, pekerja bangunan, pedagang kecil, dan pekerja informal lainnya juga harus mempunyai kesempatan memperoleh perlindungan sesuai ketentuan.”

Menurutnya, program Jawa Barat dapat menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pengembangan perlindungan pekerja di daerah lain.

Namun, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan efektivitas pelaksanaannya.

Ganda Satria Dharma: Program harus mempunyai hasil yang dapat diperiksa

Ganda Satria Dharma mempertegas bahwa penyelenggaraan jaminan sosial harus mengutamakan kepastian manfaat bagi pekerja.

Menurutnya, penambahan jumlah peserta harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan.

“Kami meminta pemerintah menjadikan kepesertaan aktif, ketepatan pembayaran iuran, akses pelayanan, penyelesaian klaim, dan kepuasan peserta sebagai indikator evaluasi. Jangan sampai target besar hanya menjadi capaian administratif tanpa manfaat nyata ketika pekerja mengalami risiko.”

Ganda juga mendorong sinergi antarlembaga.

“Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, pengusaha, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat perlu membangun koordinasi yang baik. Pengawasan dan pembinaan harus berjalan secara terbuka agar setiap pekerja memperoleh perlindungan sesuai haknya.”

DPN ETH: Buruh terlindungi, keluarga sejahtera, ekonomi Indonesia semakin kuat

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa program perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Barat merupakan langkah yang patut didukung.

Namun, pelaksanaannya harus memastikan pekerja memperoleh perlindungan yang benar-benar dapat digunakan ketika menghadapi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, atau risiko lain yang dijamin sesuai ketentuan.

Pemerintah juga perlu menjaga keberlanjutan pembiayaan program agar kepesertaan tidak terhenti akibat persoalan administrasi maupun penganggaran.

DPN ETH menilai pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap manusia yang bekerja di dalamnya.

Bagi DPN Elang Tiga Hambalang, keberhasilan program perlindungan 5,4 juta pekerja tidak cukup dibuktikan melalui angka yang diumumkan pemerintah.

Keberhasilan sesungguhnya harus terlihat ketika buruh memperoleh perlindungan yang aktif, kecelakaan kerja dapat dicegah, hak peserta dapat diakses, dan keluarga pekerja tidak kehilangan masa depan akibat risiko yang seharusnya dapat dijamin.

DPN Elang Tiga Hambalang menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, kritis, profesional, dan berdasarkan ketentuan hukum.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG

Ketua Umum: Safrizal

Sekretaris Jenderal: Ganda Satria Dharma