Tragedi kecelakaan helikopter pemadam karhutla di Sungai Barito, Kalimantan Selatan, menewaskan seorang petugas dan mendorong evaluasi keselamatan penerbangan. DPN Elang Tiga Hambalang mendesak pemerintah memperketat pengawasan armada, memastikan keselamatan personel, serta meningkatkan akuntabilitas penanggulangan bencana.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Senin, 9 November 2026

ELANG TIGA HAMBALANG NEWS — Kecelakaan helikopter yang sedang menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Sungai Barito, Kalimantan Selatan, pada Minggu (8/11/2026), kembali menyisakan duka bagi Indonesia.

Satu petugas dinyatakan meninggal dunia, sementara dua awak lainnya berhasil diselamatkan.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian nasional karena terjadi ketika personel sedang menjalankan tugas kemanusiaan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Namun, di balik musibah tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh pemerintah.

Apakah sistem keselamatan operasi udara dalam penanggulangan bencana telah dilaksanakan secara optimal untuk melindungi para petugas yang mempertaruhkan keselamatannya demi kepentingan masyarakat?

Lebih jauh, apakah pengawasan terhadap kesiapan armada, prosedur penerbangan, kondisi personel, dan penggunaan anggaran penanggulangan bencana telah berjalan secara efektif?

Persoalan tersebut mendapat perhatian Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH).

Organisasi ini menilai keselamatan petugas harus menjadi bagian utama dari setiap kebijakan penanggulangan bencana nasional.

Negara tidak boleh hanya menuntut keberhasilan pemadaman kebakaran, tetapi juga harus memastikan setiap petugas dapat menjalankan tugas dengan sistem perlindungan yang memadai.

Helikopter Super Puma jatuh ketika menjalankan operasi pemadaman

Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, helikopter jenis Eurocopter EC225LP Super Puma II+ atau Airbus Helicopters H225 dengan nomor registrasi VH-HGM mengalami kecelakaan pada Minggu, 8 November 2026.

Helikopter tersebut sedang menjalankan misi pendukung penanganan karhutla yang dikoordinasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Insiden terjadi ketika helikopter melakukan pengambilan air di kawasan Sungai Barito untuk keperluan operasi water bombing.

Kementerian Perhubungan menerima laporan bahwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 11.56 WIB.

Helikopter membawa tiga personel yang terdiri atas dua pilot dan seorang Helicopter Landing Officer (HLO).

Lokasi kejadian berada di sekitar Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah.

Kementerian Perhubungan menyatakan telah melakukan koordinasi dengan operator penerbangan, BNPB, serta instansi terkait untuk memperoleh informasi dan mendukung pemeriksaan teknis.

Dalam perkembangan awal, informasi mengenai kondisi awak sempat berubah seiring berlangsungnya operasi pencarian dan penyelamatan.

Data yang telah diperbarui BNPB pada Minggu malam memastikan seorang awak meninggal dunia, sementara dua awak lainnya selamat.

Satu petugas meninggal dunia, dua awak selamat

BNPB memastikan korban meninggal dunia bernama Yayan Supyansuri, warga negara Indonesia yang bertugas sebagai Helicopter Landing Officer.

Korban sebelumnya dilaporkan hilang setelah kecelakaan.

Tim pencarian dan pertolongan gabungan berhasil menemukan serta mengevakuasi korban pada Minggu sore.

Sementara itu, dua awak yang berhasil diselamatkan adalah Michael John Betterridge, warga negara Australia, dan Hugh Andrew John Page, warga negara Selandia Baru.

Kedua awak mendapatkan penanganan medis setelah dievakuasi dari lokasi kejadian.

Operasi penyelamatan melibatkan Basarnas, BNPB, BPBD, unsur TNI, Polri, serta masyarakat setempat.

Pada Senin, 9 November 2026, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyampaikan bahwa jenazah Yayan Supyansuri telah diberangkatkan menuju Jakarta untuk dimakamkan.

Pemerintah daerah juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

DPN Elang Tiga Hambalang turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Yayan Supyansuri serta berharap keluarga yang ditinggalkan memperoleh perhatian dan perlindungan sesuai haknya.

Safrizal: Negara harus melindungi mereka yang bekerja menyelamatkan rakyat

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, melalui rumusan sikap organisasi, menilai kecelakaan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem keselamatan penanggulangan bencana nasional.

Menurutnya, petugas yang menjalankan operasi kemanusiaan mempunyai tanggung jawab besar dan menghadapi risiko pekerjaan yang tidak ringan.

Karena itu, negara harus memastikan setiap penugasan didukung kesiapan peralatan, personel, prosedur operasional, dan perlindungan yang memadai.

“Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya petugas dalam kecelakaan helikopter pemadam kebakaran hutan dan lahan. Setiap petugas yang menjalankan misi kemanusiaan merupakan bagian penting dari upaya negara melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan keselamatan mereka menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas.”

Safrizal menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak boleh hanya diukur dari luas kebakaran yang berhasil dipadamkan.

“Jangan sampai negara hanya berfokus pada keberhasilan operasi pemadaman, tetapi mengabaikan keselamatan orang-orang yang menjalankannya. Keberhasilan penanggulangan bencana harus mencakup keselamatan masyarakat, perlindungan petugas, serta kemampuan pemerintah mengurangi risiko sebelum menimbulkan korban.”

Menurut Safrizal, pemerintah juga harus menjadikan keselamatan kerja sebagai bagian dari kebijakan pembangunan nasional.

“Indonesia membutuhkan sistem penanggulangan bencana yang kuat, modern, dan profesional. Pemerintah harus memastikan seluruh petugas memperoleh pelatihan, perlengkapan keselamatan, perlindungan sosial, serta dukungan operasional yang sesuai dengan tingkat risiko pekerjaannya.”

Dua kecelakaan helikopter karhutla dalam satu pekan menjadi perhatian

Kecelakaan Super Puma di Sungai Barito bukan satu-satunya insiden penerbangan dalam operasi pemadaman karhutla pada awal November 2026.

Sebelumnya, pada Rabu, 4 November 2026, helikopter Mi-17V5 milik TNI Angkatan Darat dengan registrasi HA-5235 mengalami kecelakaan di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Helikopter tersebut sedang menjalankan misi pemadaman karhutla di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Dua prajurit TNI AD dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut.

Rangkaian peristiwa itu menimbulkan perhatian terhadap kesiapan operasi penerbangan dalam penanganan karhutla.

Namun, kedua kecelakaan melibatkan armada dan penyelenggara operasi yang berbeda.

Kedekatan waktu kejadian tidak boleh dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa kedua kecelakaan mempunyai penyebab yang sama.

Penentuan penyebab masing-masing peristiwa harus dilakukan melalui pemeriksaan teknis oleh instansi yang berwenang.

BNPB akan mengevaluasi keselamatan operasi udara

BNPB pada Senin, 9 November 2026, menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan operasi udara dalam penanganan karhutla.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan bahwa evaluasi akan mencakup kesiapan teknis armada, prosedur pengambilan air, kelaikan awak pesawat, serta kondisi cuaca dan karakteristik lokasi operasi.

BNPB juga memastikan penanganan karhutla tetap dilanjutkan dengan memperkuat operasi darat.

Sementara itu, pengerahan armada udara akan dievaluasi secara lebih ketat.

Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk meninjau kembali aspek keselamatan setelah terjadinya kecelakaan.

Namun, DPN ETH menilai evaluasi tidak boleh berhenti pada penyusunan laporan.

Hasil evaluasi harus menghasilkan perbaikan sistem, prosedur, pelatihan, dan pengawasan yang dapat dilaksanakan secara nyata.

Safrizal: Pemerintah harus memperkuat pencegahan, bukan hanya bereaksi setelah musibah

Safrizal menilai kebijakan keselamatan seharusnya dibangun sebelum terjadi kecelakaan.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap operasi berisiko tinggi mempunyai standar yang jelas.

“Pemerintah tidak boleh hanya memperbaiki sistem setelah terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban. Negara harus memperkuat pencegahan sejak awal, mulai dari pemeriksaan kesiapan armada, kompetensi personel, penilaian risiko, hingga pengawasan pelaksanaan tugas di lapangan.”

Safrizal menekankan bahwa penggunaan teknologi dalam operasi penanggulangan bencana harus berjalan bersama kesiapan sumber daya manusia.

“Kita boleh mempunyai armada penerbangan yang modern, tetapi teknologi tidak akan memberikan manfaat optimal apabila sistem keselamatan, pemeliharaan, dan kemampuan personel tidak diperkuat. Pembangunan kemampuan penanggulangan bencana harus dilakukan secara menyeluruh.”

DPN ETH juga menilai pemerintah perlu meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui pengawasan kawasan rawan, pengelolaan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat.

Semakin efektif pencegahan karhutla, semakin kecil pula kebutuhan operasi pemadaman berisiko tinggi.

Ganda Satria Dharma: Audit keselamatan helikopter harus transparan dan objektif

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, mempertegas pentingnya pemeriksaan teknis yang independen dan berbasis bukti.

Menurutnya, setiap kecelakaan penerbangan harus ditangani berdasarkan prosedur resmi.

“Kami mendorong pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, BNPB, serta instansi berwenang untuk memastikan pemeriksaan dilakukan secara objektif dan profesional. Evaluasi harus mencakup kondisi teknis armada, catatan pemeliharaan, prosedur pengoperasian, kesiapan personel, kondisi lingkungan, serta faktor-faktor lain yang relevan dengan kecelakaan.”

Ganda menekankan bahwa penyebab kecelakaan tidak boleh disimpulkan berdasarkan video yang beredar atau spekulasi masyarakat.

“Setiap dugaan mengenai penyebab kecelakaan harus diuji melalui pemeriksaan teknis. Jangan sampai muncul tuduhan kelalaian, kerusakan peralatan, ataupun pelanggaran prosedur tanpa hasil investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Menurutnya, hasil pemeriksaan perlu dijadikan dasar penyusunan rekomendasi keselamatan.

“Kami meminta pemerintah memastikan setiap rekomendasi hasil investigasi mempunyai mekanisme tindak lanjut. Perbaikan harus dilaksanakan berdasarkan temuan yang sah, mempunyai penanggung jawab, dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya.”

Badan helikopter berhasil dievakuasi, investigasi menunggu pemeriksaan teknis

Pada Senin, 9 November 2026, badan helikopter Super Puma yang mengalami kecelakaan berhasil diangkat dari Sungai Barito.

Kapolres Barito Selatan AKBP Eko Mardianto menjelaskan bahwa proses pengangkatan melibatkan kepolisian bersama instansi terkait dan didukung peralatan berat.

Pengangkatan dimulai sekitar pukul 10.00 dan berhasil diselesaikan sekitar pukul 13.20 waktu setempat.

Setelah berhasil diangkat, badan helikopter diamankan untuk kepentingan pemeriksaan.

Kepolisian memasang garis pengamanan guna menjaga kondisi objek kecelakaan.

Menurut keterangan kepolisian yang diberitakan ANTARA pada 9 November, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dijadwalkan melakukan pemeriksaan pada Selasa, 10 November 2026.

Hingga informasi yang tersedia untuk naskah tertanggal 9 November ini, penyebab pasti kecelakaan belum diumumkan secara resmi.

DPN ETH: Pengawasan anggaran dan kontrak operasi harus diperkuat

DPN Elang Tiga Hambalang menilai penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang membutuhkan pembiayaan, peralatan, dan koordinasi yang besar.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat menggunakan dukungan penyedia jasa penerbangan sesuai ketentuan.

BNPB menjelaskan bahwa helikopter Super Puma VH-HGM merupakan armada milik swasta yang dikontrak untuk membantu operasi pemadaman karhutla.

Menurut DPN ETH, penggunaan jasa pihak ketiga harus disertai pengawasan terhadap standar keselamatan, tanggung jawab operator, serta pelaksanaan kontrak.

Namun, penggunaan armada sewaan atau kontrak tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran.

Kepatuhan operator dan pelaksanaan kontrak harus dinilai berdasarkan ketentuan dan hasil pemeriksaan.

Ganda Satria Dharma menegaskan:

“Pengawasan terhadap penggunaan anggaran penanggulangan bencana harus dilakukan secara akuntabel. Apabila pemerintah menggunakan dukungan pihak ketiga, persyaratan teknis, tanggung jawab keselamatan, kewajiban operator, dan mekanisme pengawasan harus diatur secara jelas.”

Ganda meminta sistem pengawasan tidak hanya mengutamakan kelengkapan administrasi.

“Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada dokumen kontrak. Pemerintah perlu memastikan standar keselamatan benar-benar dilaksanakan, peralatan dipelihara sesuai persyaratan, personel mempunyai kompetensi yang sesuai, dan pelaksanaan operasi diawasi secara profesional.”

DPN ETH menegaskan bahwa rekomendasi audit tersebut merupakan langkah pencegahan dan perbaikan tata kelola, bukan tuduhan bahwa telah terjadi penyimpangan anggaran dalam kecelakaan Sungai Barito.

Perlindungan keluarga korban harus menjadi perhatian pemerintah

DPN ETH juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi keluarga petugas yang meninggal dunia ketika menjalankan tugas.

Kecelakaan kerja dapat menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang besar bagi keluarga.

Pemerintah dan pemberi kerja perlu memastikan hak korban dipenuhi berdasarkan status hubungan kerja, kepesertaan jaminan sosial, kontrak, serta ketentuan yang berlaku.

Perlindungan dapat mencakup hak ketenagakerjaan, jaminan sosial, asuransi, dan manfaat lain apabila memenuhi persyaratan.

Namun, bentuk maupun besaran manfaat yang menjadi hak keluarga Yayan Supyansuri belum dapat dipastikan tanpa pemeriksaan dokumen kepesertaan dan hubungan kerja.

Safrizal menegaskan:

“Negara harus memberikan perhatian kepada keluarga petugas yang kehilangan nyawa ketika menjalankan misi kemanusiaan. Pemerintah dan pihak yang mempunyai tanggung jawab sesuai hukum harus memastikan hak keluarga korban dipenuhi. Pengabdian para petugas tidak boleh berakhir dengan ketidakpastian masa depan keluarga yang ditinggalkan.”

Ganda Satria Dharma menambahkan:

“Kami mendorong instansi terkait membantu pemeriksaan hak korban secara transparan, termasuk hubungan kerja, jaminan sosial, dan perlindungan lain yang mungkin berlaku. Setiap proses harus dilakukan secara profesional dan menghormati privasi serta martabat keluarga.”

DPN ETH sampaikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah

Sebagai bentuk kontrol sosial dan kontribusi terhadap pembangunan nasional, Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang mengajukan tujuh langkah strategis.

Pertama, melakukan evaluasi keselamatan operasi penerbangan penanggulangan bencana.

BNPB bersama instansi penerbangan berwenang perlu meninjau prosedur keselamatan, kesiapan armada, serta mekanisme pengawasan operasi berisiko tinggi.

Kedua, memastikan investigasi kecelakaan dilaksanakan secara profesional.

Pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan bukti dan kewenangan yang berlaku, serta diarahkan untuk mengetahui faktor penyebab dan menghasilkan rekomendasi keselamatan.

Ketiga, memperkuat pemeriksaan teknis dan pemeliharaan armada.

Pemerintah dan operator perlu memastikan pesawat yang digunakan memenuhi persyaratan kelaikudaraan serta mempunyai catatan pemeliharaan yang dapat diperiksa.

Keempat, meningkatkan pelatihan dan perlindungan personel.

Setiap awak yang bertugas perlu mempunyai kompetensi yang sesuai, memahami prosedur keselamatan, serta memperoleh dukungan peralatan dan perlindungan kerja.

Kelima, memperketat pengawasan penggunaan anggaran dan pelaksanaan kontrak.

Pengawasan harus memastikan penggunaan dana negara dan penyediaan jasa pendukung sesuai ketentuan, kebutuhan operasional, dan standar keselamatan.

Keenam, memastikan perlindungan terhadap keluarga korban.

Pemerintah dan pihak terkait perlu membantu pemenuhan hak keluarga sesuai hubungan kerja dan program perlindungan yang berlaku.

Ketujuh, memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan kawasan rawan karhutla, pengelolaan lingkungan, sistem deteksi dini, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan.

DPN ETH menilai ketujuh langkah tersebut perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pembagian kewenangan yang jelas.

Safrizal: Indonesia membutuhkan sistem penanggulangan bencana yang kuat dan manusiawi

Safrizal menilai kemampuan negara menghadapi bencana merupakan salah satu ukuran penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Indonesia mempunyai kondisi geografis serta karakteristik lingkungan yang membutuhkan sistem penanggulangan bencana yang kuat.

Karena itu, pemerintah harus membangun kemampuan pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan, dan pemulihan secara berkelanjutan.

“Indonesia membutuhkan sistem penanggulangan bencana yang tidak hanya kuat secara teknologi, tetapi juga manusiawi. Negara harus melindungi masyarakat yang menghadapi bencana sekaligus melindungi para petugas yang bekerja menyelamatkan mereka.”

Safrizal menegaskan pentingnya pembenahan jangka panjang.

“Kami mendorong pemerintah memperkuat kemampuan penanggulangan bencana nasional melalui teknologi, pelatihan, pengawasan, serta kerja sama antarlembaga. Keselamatan manusia harus menjadi dasar utama setiap keputusan.”

Menurutnya, kecelakaan Sungai Barito harus menjadi momentum pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

Ganda Satria Dharma: Jangan hanya evaluasi, pastikan rekomendasi dilaksanakan

Ganda Satria Dharma mempertegas bahwa setiap hasil evaluasi harus memiliki tindak lanjut yang jelas.

Menurutnya, kelemahan sistem tidak akan selesai apabila rekomendasi hanya dicatat dalam laporan administratif.

“Pemerintah harus memastikan hasil pemeriksaan dan evaluasi diterjemahkan menjadi langkah perbaikan. Setiap rekomendasi perlu mempunyai penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, serta indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilannya.”

Ganda juga menekankan perlunya keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Informasi mengenai perkembangan penanganan kecelakaan dan pelaksanaan rekomendasi keselamatan perlu disampaikan sesuai ketentuan. Keterbukaan akan membantu mencegah spekulasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.”

Menurut Ganda, pengawasan keselamatan harus dijalankan secara berkelanjutan.

“Jangan sampai perhatian terhadap keselamatan hanya meningkat ketika terjadi kecelakaan. Pengawasan harus menjadi bagian dari kegiatan operasional sehari-hari, sehingga risiko dapat diidentifikasi dan dikurangi sebelum menimbulkan korban.”

DPN ETH: Keselamatan petugas adalah tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab besar yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah, aparat, operator, tenaga profesional, dan masyarakat.

Kecelakaan helikopter di Sungai Barito menjadi pengingat pentingnya kesiapan teknis dan perlindungan terhadap seluruh personel.

Pemerintah telah menyampaikan komitmen untuk mengevaluasi sistem keselamatan.

DPN ETH berharap evaluasi tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan menghasilkan langkah perbaikan yang nyata.

Keberhasilan penanggulangan bencana tidak boleh hanya diukur dari jumlah operasi yang dilaksanakan, luas wilayah yang ditangani, maupun besarnya anggaran yang digunakan.

Keberhasilan sesungguhnya harus terlihat ketika masyarakat terlindungi, risiko bencana berkurang, operasi berjalan aman, dan setiap petugas dapat menjalankan tugas dengan perlindungan yang memadai.

DPN Elang Tiga Hambalang menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintah dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, kritis, profesional, dan berdasarkan kepentingan rakyat Indonesia.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG

Ketua Umum: Safrizal

Sekretaris Jenderal: Ganda Satria Dharma