Pemerintah Provinsi Bali mulai mengoperasikan 11 bus listrik Trans Sarbagita dengan layanan gratis selama satu tahun. DPN Elang Tiga Hambalang mendesak pemerintah memastikan transportasi publik benar-benar murah, aman, nyaman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, dengan pengawasan anggaran yang transparan.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Senin, 9 November 2026

ELANG TIGA HAMBALANG NEWS — Pemerintah Provinsi Bali resmi memulai pengoperasian bus listrik Trans Sarbagita secara gratis pada Senin (9/11/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat transportasi publik modern dan mengurangi pencemaran lingkungan.

Sebanyak 11 unit bus listrik disiapkan untuk melayani masyarakat pada Koridor I yang menghubungkan Gelanggang Olahraga (GOR) Ngurah Rai, Kota Denpasar, dengan kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK), Kabupaten Badung.

Gubernur Bali Wayan Koster bahkan mengumumkan bahwa layanan bus listrik tersebut dapat dinikmati masyarakat secara gratis selama satu tahun.

Namun, di balik kebijakan transportasi gratis yang disambut positif tersebut, muncul pertanyaan penting mengenai masa depan pelayanan publik Indonesia.

Apakah kehadiran bus listrik gratis benar-benar akan menjadi solusi kemacetan, mahalnya biaya transportasi, dan pencemaran udara, atau hanya menjadi program yang menarik perhatian saat peluncuran tetapi menghadapi tantangan keberlanjutan?

Bagaimana pemerintah memastikan layanan tetap berjalan setelah masa gratis berakhir?

Siapa yang menanggung biaya operasional, pemeliharaan baterai, dan keberlanjutan armada?

Persoalan tersebut mendapat perhatian Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH).

Organisasi ini menilai pengembangan bus listrik merupakan langkah positif menuju transportasi publik yang lebih modern dan ramah lingkungan.

Namun, DPN ETH menegaskan bahwa setiap program transportasi harus benar-benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan berkualitas, dan dikelola melalui sistem pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Gubernur Bali resmikan pengoperasian 11 bus listrik

Berdasarkan keterangan resmi Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Gubernur Wayan Koster meresmikan pengoperasian Bus Listrik Trans Sarbagita di kawasan GOR Ngurah Rai, Denpasar, Senin, 9 November 2026.

Peluncuran tersebut ditandai dengan prosesi pemecahan kendi dan pengibaran bendera.

Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan 11 unit bus listrik, dengan pembagian operasional sebagai berikut.

Sebanyak 10 unit bus akan melayani penumpang setiap hari, sedangkan satu unit disiapkan sebagai armada cadangan.

Pengelolaan operasional dilakukan oleh Perum DAMRI di bawah koordinasi Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

Bus listrik tersebut melayani jalur GOR Ngurah Rai menuju GWK dengan sejumlah penyesuaian rute.

Perjalanan melewati kawasan Renon, pusat pemerintahan, Jalan Sudirman, kawasan Sesetan, Jimbaran, dan sejumlah kawasan pendidikan serta perdagangan.

Berdasarkan laporan detikBali pada 9 November 2026, tersedia 46 titik pemberhentian untuk perjalanan dari GOR Ngurah Rai menuju GWK.

Sementara itu, arah sebaliknya mempunyai 41 titik pemberhentian.

Pemerintah berharap layanan tersebut dapat menjadi pilihan transportasi bagi pekerja, mahasiswa, pelajar, wisatawan, dan masyarakat umum.

Layanan gratis satu tahun, biaya operasional ditanggung APBD

Pada awalnya, Dinas Perhubungan Bali menyampaikan bahwa masa uji coba gratis direncanakan berlangsung hingga Desember 2026.

Namun, dalam peresmian pada 9 November 2026, Gubernur Wayan Koster mengumumkan kebijakan yang lebih luas, yaitu layanan gratis selama satu tahun.

Gubernur menjelaskan bahwa selama periode tersebut biaya operasional akan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali.

Masyarakat dapat menggunakan layanan tanpa membayar ongkos perjalanan.

Meski demikian, penumpang tetap diminta melakukan pencatatan perjalanan menggunakan kartu uang elektronik atau e-money.

Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa pencatatan tersebut diperlukan untuk menghitung jumlah pengguna.

Penumpang yang belum memiliki kartu elektronik tetap dapat menggunakan layanan karena petugas menyediakan fasilitas kartu di dalam bus.

Kebijakan ini diharapkan membantu mengurangi biaya transportasi masyarakat sekaligus memperkenalkan kendaraan berbasis energi listrik sebagai alternatif angkutan umum.

Namun, DPN ETH menilai penggunaan APBD untuk membiayai operasional transportasi harus disertai evaluasi mengenai ketepatan sasaran dan keberlanjutan anggaran.

Safrizal: Transportasi publik harus menjadi hak yang dapat dinikmati seluruh rakyat

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, melalui rumusan sikap organisasi, menyampaikan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi Bali mengembangkan transportasi publik berbasis energi listrik.

Menurutnya, kebijakan transportasi harus dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kualitas pelayanan publik.

“Kami mendukung langkah Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadirkan transportasi umum berbasis energi listrik yang dapat digunakan masyarakat secara gratis. Namun, pemerintah harus memastikan program tersebut benar-benar menjadi solusi kebutuhan transportasi rakyat, bukan hanya keberhasilan seremoni peluncuran yang menarik perhatian publik.”

Safrizal menegaskan bahwa transportasi publik merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat.

“Masyarakat membutuhkan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, tepat waktu, dan mudah diakses. Pemerintah harus memastikan pembangunan transportasi tidak hanya berorientasi pada teknologi kendaraan, tetapi juga pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.”

Menurut Safrizal, Indonesia membutuhkan pembangunan transportasi publik yang lebih merata.

“Jangan sampai transportasi modern hanya berkembang di kota besar dan kawasan wisata, sementara masyarakat di daerah lain masih menghadapi kesulitan memperoleh angkutan umum yang layak. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membangun sistem transportasi yang berkeadilan dan menjangkau kebutuhan rakyat secara luas.”

Bus listrik diharapkan mengurangi kemacetan dan pencemaran udara

DPN Elang Tiga Hambalang menilai pengembangan kendaraan listrik dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi pencemaran udara, terutama emisi langsung dari kendaraan bermotor.

Penggunaan bus listrik juga berpotensi mengurangi kebisingan pada kawasan perkotaan.

Namun, manfaat lingkungan harus dihitung secara menyeluruh.

Kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas buang langsung dari knalpot ketika beroperasi.

Akan tetapi, dampak lingkungan secara keseluruhan tetap dipengaruhi oleh sumber pembangkit listrik, proses produksi kendaraan, baterai, dan pengelolaan komponen setelah masa pakainya berakhir.

Karena itu, klaim pengurangan emisi harus didukung pengukuran yang tepat.

Begitu pula, penurunan kemacetan tidak otomatis terjadi hanya karena pemerintah mengoperasikan bus listrik.

Kemacetan baru dapat berkurang secara lebih berarti apabila semakin banyak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi menuju angkutan umum.

DPN ETH menilai keberhasilan transportasi listrik harus diukur dari perubahan perilaku perjalanan masyarakat, bukan semata-mata jumlah kendaraan yang diluncurkan.

Safrizal: Jangan hanya mengganti bahan bakar, benahi sistem transportasinya

Safrizal menilai pemerintah harus membangun sistem transportasi yang terintegrasi.

Menurutnya, masyarakat akan memilih angkutan umum apabila pelayanan lebih mudah, aman, nyaman, dan dapat diandalkan.

“Pemerintah tidak cukup hanya mengganti kendaraan berbahan bakar minyak dengan kendaraan listrik. Yang harus dibenahi adalah sistem transportasinya. Masyarakat harus mendapatkan kepastian jadwal, keterjangkauan halte, kenyamanan perjalanan, serta kemudahan berpindah dari satu moda transportasi ke moda lainnya.”

Safrizal juga menekankan perlunya kebijakan transportasi jangka panjang.

“Transportasi publik yang baik dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga, meningkatkan produktivitas pekerja, memperlancar kegiatan ekonomi, dan memperbaiki kualitas lingkungan. Karena itu, pemerintah harus menjadikan pembangunan transportasi publik sebagai investasi jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat.”

Menurutnya, Indonesia membutuhkan pengembangan transportasi publik yang memperhatikan kebutuhan masyarakat luas.

Program tersebut harus mampu menjangkau pekerja berpenghasilan rendah, pelajar, mahasiswa, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Ganda Satria Dharma: Transportasi gratis harus tetap mempunyai pertanggungjawaban anggaran

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, mempertegas pentingnya transparansi penggunaan anggaran.

Menurutnya, kebijakan menggratiskan transportasi selama satu tahun merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat.

Namun, program tersebut tetap membutuhkan pembiayaan operasional yang harus dikelola secara akuntabel.

“Kami mendorong Pemerintah Provinsi Bali memastikan seluruh pembiayaan operasional bus listrik mempunyai dasar perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban yang jelas. Transportasi boleh digratiskan bagi masyarakat, tetapi penggunaan anggaran negara dan daerah tetap harus diawasi secara profesional.”

Ganda menilai pemerintah perlu mempublikasikan indikator kinerja pelayanan.

“Pemerintah harus mempunyai data jumlah penumpang, biaya operasional per kilometer, biaya pemeliharaan armada, penggunaan energi listrik, ketepatan jadwal, serta tingkat kepuasan masyarakat. Data tersebut penting untuk mengetahui apakah program benar-benar efektif dan memberikan manfaat yang sebanding dengan anggaran yang digunakan.”

Ganda juga menekankan pentingnya perencanaan setelah masa gratis berakhir.

“Jangan sampai masyarakat sudah bergantung pada transportasi publik yang tersedia, tetapi pelayanan kemudian terganggu karena persoalan pembiayaan. Pemerintah perlu menyiapkan perencanaan jangka panjang agar layanan tetap berjalan dan terjangkau setelah masa subsidi atau uji coba berakhir.”

Hibah Korea Selatan harus diikuti pengelolaan aset yang profesional

Berdasarkan keterangan Gubernur Bali Wayan Koster, pengadaan bus listrik dan fasilitas pengisian daya merupakan hasil kerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan.

Pemerintah menyebut nilai investasi hibah tersebut sekitar Rp50 miliar.

Program ini melibatkan kerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas serta dukungan Global Green Growth Institute (GGGI).

Sebanyak 11 bus listrik dan enam fasilitas pengisian daya cepat telah disiapkan dalam proyek tersebut.

Kerja sama internasional ini merupakan bagian dari upaya memperkuat transportasi rendah emisi.

DPN ETH menilai dukungan tersebut merupakan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan teknologi transportasi nasional.

Namun, penerimaan hibah juga harus diikuti pengelolaan aset yang baik.

Pemerintah perlu memastikan kejelasan pemeliharaan kendaraan, dukungan suku cadang, garansi, pembiayaan operasional, dan kesiapan tenaga teknis.

Hibah kendaraan tidak berarti seluruh kebutuhan biaya transportasi akan menjadi gratis selamanya.

Biaya pengoperasian, perawatan, penggantian komponen, dan pengelolaan fasilitas tetap harus diperhitungkan.

Ganda Satria Dharma: Pengelolaan baterai dan fasilitas pengisian daya harus diawasi

Ganda menekankan pentingnya pemeriksaan teknis kendaraan listrik.

Menurutnya, penggunaan teknologi baru membutuhkan kesiapan infrastruktur, tenaga pemeliharaan, serta prosedur keselamatan yang sesuai.

“Pemerintah harus memastikan seluruh armada bus listrik mempunyai sistem pemeliharaan yang jelas. Pengawasan harus mencakup kondisi baterai, instalasi pengisian daya, kesiapan teknisi, prosedur keselamatan, serta penanganan keadaan darurat.”

Ganda juga mendorong transparansi pengelolaan aset.

“Setiap kendaraan dan fasilitas pendukung yang diterima melalui kerja sama maupun hibah harus dicatat dan dikelola sesuai ketentuan. Pemerintah perlu memastikan keberlanjutan pemeliharaan agar fasilitas yang telah disediakan tidak mengalami penurunan fungsi akibat lemahnya perencanaan.”

Menurutnya, pengawasan tersebut merupakan bagian penting dari tata kelola aset pemerintah.

DPN ETH menegaskan bahwa rekomendasi pengawasan tersebut merupakan langkah pencegahan dan tidak berarti telah ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek bus listrik Bali.

Bus listrik harus melayani pekerja dan masyarakat, bukan hanya wisatawan

DPN Elang Tiga Hambalang menilai transportasi publik Bali harus memperhatikan kebutuhan penduduk setempat.

Bali merupakan salah satu pusat pariwisata nasional yang mempunyai kegiatan ekonomi sangat besar.

Namun, masyarakat Bali juga membutuhkan transportasi sehari-hari untuk bekerja, bersekolah, berusaha, dan mengakses pelayanan kesehatan.

Dalam laporan detikBali pada 9 November 2026, seorang penumpang bernama Aga menyampaikan bahwa kehadiran bus listrik membantu perjalanan menuju tempat kerjanya di kawasan Bukit Jimbaran.

Pengalaman penumpang tersebut menunjukkan adanya kebutuhan transportasi untuk perjalanan rutin masyarakat, bukan hanya kegiatan wisata.

DPN ETH menilai pemerintah harus memastikan program bus listrik tidak hanya diarahkan untuk mempercantik citra pariwisata.

Transportasi harus menjadi fasilitas yang benar-benar membantu aktivitas penduduk.

Safrizal menegaskan:

“Pembangunan transportasi di daerah wisata harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pekerja, pedagang kecil, pelajar, dan masyarakat umum harus menjadi penerima manfaat utama. Pariwisata boleh berkembang, tetapi kebutuhan transportasi warga tidak boleh dikesampingkan.”

Menurut Safrizal, pengembangan transportasi publik juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

“Transportasi yang baik akan mempermudah masyarakat menuju tempat kerja, pasar, sekolah, dan pusat kegiatan ekonomi. Pemerintah harus memastikan manfaat transportasi publik dirasakan para pekerja dan pelaku usaha kecil yang setiap hari menggerakkan perekonomian daerah.”

DPN ETH dorong perlindungan penumpang dan akses bagi penyandang disabilitas

DPN Elang Tiga Hambalang juga menyoroti pentingnya keselamatan dan pelayanan yang inklusif.

Pengoperasian bus listrik harus memperhatikan kondisi kendaraan, kompetensi pengemudi, keselamatan jalan, dan kesiapan fasilitas pemberhentian.

Pemerintah perlu memastikan masyarakat memperoleh informasi rute, jadwal perjalanan, dan lokasi halte secara mudah.

Selain itu, fasilitas transportasi harus memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Ketersediaan akses naik dan turun kendaraan yang aman, informasi perjalanan yang mudah dipahami, serta dukungan petugas dapat membantu meningkatkan kenyamanan pengguna.

Ganda Satria Dharma menegaskan:

“Pemerintah perlu memastikan pelayanan bus listrik memenuhi standar keselamatan serta memperhatikan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat. Pengawasan harus mencakup kelayakan kendaraan, kesiapan pengemudi, akses bagi penyandang disabilitas, dan mekanisme penanganan pengaduan penumpang.”

Menurut Ganda, seluruh aspek tersebut perlu dievaluasi secara berkala.

“Kami meminta pemerintah mempunyai mekanisme pengaduan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Jika terdapat persoalan pelayanan, keterlambatan, gangguan kendaraan, atau hambatan aksesibilitas, harus ada sistem perbaikan yang dapat diperiksa.”

DPN ETH ajukan tujuh langkah perbaikan kepada pemerintah

Sebagai bentuk kontrol sosial dan kontribusi terhadap pembangunan nasional, Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menyampaikan tujuh rekomendasi strategis.

Pertama, memastikan transportasi publik terjangkau dan berkelanjutan.

Pemerintah perlu menyiapkan perencanaan pembiayaan jangka panjang agar layanan tetap berjalan setelah masa gratis berakhir.

Kedua, memperkuat transparansi penggunaan APBD.

Pemerintah perlu menyampaikan informasi anggaran operasional, biaya pemeliharaan, penggunaan energi, dan evaluasi kinerja pelayanan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan dan ketepatan jadwal.

Pemerintah perlu memastikan layanan mempunyai jadwal yang jelas, waktu tunggu yang terukur, serta informasi perjalanan yang mudah diakses masyarakat.

Keempat, memperkuat keselamatan dan pemeliharaan armada.

Pemerintah dan operator perlu memastikan pemeriksaan kendaraan, baterai, fasilitas pengisian daya, serta kesiapan pengemudi dan tenaga teknis dilakukan sesuai standar.

Kelima, memperluas akses bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan pekerja, pelajar, mahasiswa, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat yang mempunyai keterbatasan pilihan transportasi.

Keenam, mengevaluasi dampak lingkungan secara terukur.

Pemerintah perlu mengukur konsumsi energi, perkiraan penurunan emisi, penggunaan transportasi umum, serta potensi pengurangan kendaraan pribadi.

Ketujuh, mengembangkan transportasi publik terintegrasi secara nasional.

Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan kerja sama untuk memperkuat angkutan umum di berbagai wilayah sesuai kebutuhan dan kemampuan pembiayaan.

DPN ETH menilai ketujuh langkah tersebut dapat membantu meningkatkan manfaat pembangunan transportasi bagi masyarakat.

Safrizal: Indonesia membutuhkan revolusi pelayanan transportasi publik

Safrizal menilai pembangunan transportasi publik merupakan bagian penting dari pembangunan Indonesia yang maju.

Menurutnya, modernisasi transportasi harus mempunyai tujuan yang lebih luas daripada penggunaan teknologi baru.

Transportasi harus membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas.

“Indonesia membutuhkan perubahan besar dalam pelayanan transportasi publik. Pemerintah harus membangun sistem yang aman, nyaman, terjangkau, modern, dan ramah lingkungan. Namun, kemajuan teknologi harus berjalan bersama peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan manfaat pembangunan.”

Safrizal menekankan bahwa kebijakan transportasi membutuhkan kesinambungan lintas pemerintahan.

“Jangan sampai program yang baik hanya berjalan selama masa peluncuran atau periode tertentu. Negara harus membangun sistem yang berkelanjutan agar masyarakat memperoleh kepastian pelayanan dalam jangka panjang.”

Menurutnya, pengembangan transportasi publik dapat membantu memperkuat daya saing ekonomi nasional.

“Apabila masyarakat memperoleh transportasi yang baik, biaya mobilitas dapat berkurang, produktivitas meningkat, dan kegiatan ekonomi menjadi lebih efisien. Pemerintah harus menjadikan transportasi publik sebagai bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Ganda Satria Dharma: Keberhasilan harus diukur berdasarkan data, bukan seremoni

Ganda Satria Dharma mempertegas bahwa setiap program pemerintah harus mempunyai indikator keberhasilan yang jelas.

Menurutnya, jumlah kendaraan yang diluncurkan tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan pembangunan transportasi.

“Pemerintah harus mampu menunjukkan hasil nyata melalui jumlah penumpang, tingkat keterisian bus, ketepatan waktu, biaya operasional, efektivitas penggunaan anggaran, serta kepuasan masyarakat. Dengan data tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah program berjalan efektif atau masih memerlukan perbaikan.”

Ganda juga menekankan pentingnya evaluasi secara terbuka.

“Kami mendorong pemerintah daerah menyampaikan perkembangan program secara berkala. Keterbukaan data bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan kebijakan publik terus diperbaiki berdasarkan kebutuhan masyarakat.”

Menurut Ganda, program transportasi listrik dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah daerah lain apabila berhasil dikelola secara profesional.

“Kerja sama antara pemerintah, operator transportasi, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu diperkuat. Program yang terbukti berhasil dapat menjadi contoh bagi daerah lain, dengan tetap mempertimbangkan kondisi geografis, kebutuhan penumpang, dan kemampuan anggaran masing-masing daerah.”

DPN ETH: Transportasi modern harus menjadi jalan menuju kesejahteraan rakyat

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang memperluas akses transportasi publik dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Pengoperasian bus listrik Trans Sarbagita di Bali merupakan langkah penting dalam pengembangan angkutan umum berbasis energi listrik.

Namun, pemerintah harus memastikan layanan tersebut tidak hanya memberikan manfaat pada tahap awal peluncuran.

Keberlanjutan operasional, transparansi anggaran, keselamatan penumpang, dan kualitas pelayanan harus menjadi perhatian utama.

DPN ETH juga menilai pemerintah perlu menggunakan hasil evaluasi program untuk merumuskan kebijakan transportasi yang lebih baik.

Bagi DPN Elang Tiga Hambalang, keberhasilan bus listrik gratis di Bali tidak cukup dibuktikan dengan 11 armada yang telah disiapkan atau satu tahun layanan tanpa tarif.

Keberhasilan sesungguhnya harus terlihat ketika masyarakat semakin mudah bepergian, biaya transportasi berkurang, keselamatan terjamin, lingkungan lebih sehat, dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

DPN Elang Tiga Hambalang menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan transportasi nasional yang modern, berkelanjutan, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG

Ketua Umum: Safrizal

Sekretaris Jenderal: Ganda Satria Dharma