MEDAN, SUMATERA UTARA — Senin, 24 Agustus 2026 Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 mendapat perhatian Ketua DPP Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, SH.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD Sumut telah menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD Sumut 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Medan, Jumat, 21 Agustus 2026.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution seusai rapat meminta pelaksanaan pembangunan fisik maupun nonfisik dipercepat. Ia mengingatkan agar pelaksanaan pekerjaan tidak terkendala ketika memasuki akhir tahun. Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus juga berharap kesepakatan tersebut segera dilanjutkan ke pembahasan Ranperda P-APBD Sumut 2026.

Menanggapi perkembangan tersebut, Bahar Effendi Pulungan, SH meminta perubahan anggaran tidak hanya dilihat dari besarnya belanja pemerintah, tetapi juga dari transparansi, efektivitas dan manfaatnya bagi masyarakat.

“Perubahan APBD menyangkut uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah harus jelas peruntukannya, transparan penggunaannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai semangat mempercepat pembangunan justru mengurangi kehati-hatian dalam menggunakan anggaran,” tegas Bahar.

ETH Sumut: Percepatan Jangan Mengorbankan Pengawasan

Bahar mengatakan percepatan pembangunan patut didukung apabila bertujuan memastikan masyarakat segera memperoleh manfaat dari program pemerintah.

Namun, menurutnya, percepatan pelaksanaan proyek menjelang akhir tahun harus tetap dibarengi pengawasan yang ketat, terutama terhadap proses pengadaan, kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran program dan pertanggungjawaban anggaran.

“Cepat itu penting, tetapi tepat, berkualitas dan transparan jauh lebih penting. Jangan hanya mengejar serapan anggaran. Masyarakat membutuhkan hasil pembangunan yang benar-benar dapat digunakan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang,” ujarnya.

Bahar meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Sumut menjaga profesionalisme dalam melaksanakan program yang nantinya masuk dalam P-APBD.

Ia juga mendorong DPRD Sumut menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran daerah.

Bahar: Jangan Ada Program yang Jauh dari Kepentingan Rakyat

Menurut Bahar, prioritas anggaran harus diarahkan kepada kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, UMKM hingga program yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

“P-APBD jangan menjadi sekadar perubahan angka di atas kertas. Masyarakat harus mengetahui apa yang berubah, mengapa anggarannya berubah, program mana yang diprioritaskan dan apa manfaatnya bagi rakyat Sumatera Utara,” katanya.

Bahar menilai keterbukaan tersebut penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya persoalan dalam pelaksanaan anggaran.

ETH Sumut Siap Ikut Mengawal

DPP Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara menyatakan siap menjalankan fungsi kontrol sosial dan ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Bahar menegaskan pengawasan tidak dimaksudkan untuk menghambat program pemerintah, melainkan memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Kami mendukung pembangunan Sumatera Utara. Tetapi dukungan harus berjalan bersama pengawasan. Jangan beri ruang bagi pemborosan, pekerjaan asal jadi ataupun penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran,” tegasnya.

“Setiap rupiah dalam APBD adalah amanah rakyat. Maka setiap rupiah itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Elang Tiga Hambalang Sumut akan terus mendorong transparansi, akuntabilitas dan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tutup Bahar Effendi Pulungan, SH.

DPP Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara