KOTA GORONTALO, GORONTALO — Jumat, 11 September 2026 Pemerintah Provinsi Gorontalo mengusulkan pemberian akses bahan bakar minyak bersubsidi kepada mobil tangki air berpelat merah yang bertugas mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan.

Usulan tersebut muncul karena kendaraan dinas pemerintah mengalami kendala saat membeli BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum. Kondisi itu dinilai dapat menghambat mobilisasi bantuan air bersih ketika kebutuhan masyarakat terus meningkat.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo hingga 8 September 2026, kekeringan telah melanda 89 desa dan berdampak terhadap 31.052 jiwa.

Persoalan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan yang diselenggarakan BPBD Provinsi Gorontalo di Zarona, Kota Gorontalo, Kamis, 10 September 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, menjelaskan bahwa pemerintah akan menyampaikan surat kepada Pertamina agar mobil tangki air berpelat merah yang digunakan untuk penanganan kekeringan dapat memperoleh BBM bersubsidi.

Kendaraan yang memperoleh pengecualian harus didaftarkan secara resmi di dalam surat. Daftar tersebut akan menjadi dasar bagi SPBU untuk melayani pembelian BBM bersubsidi sehingga penggunaannya tetap dapat diawasi.

Menurut keterangan dalam rapat, Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 memberikan ruang pelayanan BBM bersubsidi untuk kebutuhan tertentu dalam situasi darurat. Pelaksanaannya perlu didukung status tanggap darurat dan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemprov Gorontalo diharapkan segera menyampaikan permohonan kepada Pertamina Patra Niaga dengan tembusan kepada BPH Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Komisi XII DPR RI.
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sulawesi Utara–Gorontalo, Ardiansyah Inde, menilai percepatan distribusi air bersih harus menjadi prioritas selama masa kekeringan.

“Jangan biarkan warga menunggu air bersih hanya karena kendaraan pemerintah terkendala mendapatkan bahan bakar. Dalam keadaan darurat, semua pihak harus mencari penyelesaian yang cepat, sah, dan dapat diawasi,” kata Ardiansyah Inde dalam pernyataannya.

Ardiansyah meminta Pertamina dan pemerintah daerah segera menyusun mekanisme khusus yang sederhana, tetapi tetap mempunyai pengawasan kuat. Menurutnya, pengecualian hanya boleh diberikan kepada kendaraan yang benar-benar digunakan untuk mendistribusikan air bersih.

“Nomor polisi kendaraan, pengemudi, wilayah penyaluran, jumlah BBM, volume air, dan jadwal distribusi harus dicatat. Dengan mekanisme tersebut, pelayanan dapat dipercepat tanpa membuka ruang penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah memublikasikan jadwal pendistribusian air agar masyarakat mengetahui kapan dan di mana bantuan akan disalurkan. Desa dengan kondisi sumber air paling kritis, jumlah warga terdampak terbesar, serta fasilitas umum seperti sekolah dan layanan kesehatan perlu memperoleh prioritas.

Menurut Ardiansyah, penanganan kekeringan tidak boleh hanya bergantung pada distribusi air menggunakan mobil tangki. Pemerintah perlu menyiapkan solusi jangka menengah dan panjang melalui pembangunan sumur, embung, jaringan perpipaan, tandon, konservasi sumber air, serta perlindungan daerah resapan.

“Mobil tangki merupakan tindakan darurat. Setelah kondisi membaik, pemerintah tetap harus mengevaluasi penyebab kekurangan air dan membangun sistem penyediaan air yang lebih kuat agar persoalan serupa tidak terus berulang,” lanjutnya.

Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sulawesi Utara–Gorontalo menyatakan siap membantu menyampaikan informasi dari masyarakat mengenai wilayah yang mengalami kekurangan air. Pengaduan tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada pemerintah melalui mekanisme yang tepat.

Ardiansyah mengingatkan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, Pertamina, BPH Migas, SPBU, pemerintah desa, dan unsur masyarakat harus dilakukan secara cepat dan terbuka.

Sumber fakta: Pemerintah Provinsi Gorontalo⁠�.