HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyoroti serius kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Kalimantan. DPN ETH menilai persoalan karhutla tidak lagi dapat diperlakukan sebagai kejadian musiman biasa ketika asap telah mengganggu kesehatan masyarakat, pendidikan, transportasi udara dan aktivitas ekonomi.

BMKG dalam prakiraan periode 11–17 September 2026 menyatakan titik panas berkepercayaan tinggi masih terkonsentrasi antara lain di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan Papua Selatan. Dalam pemantauan 10 hari, Kalimantan Tengah mencatat 2.526 titik panas dan Kalimantan Barat 2.102 titik. BMKG juga mendeteksi sebaran asap di sejumlah provinsi serta memperingatkan kondisi atmosfer kering akibat El Niño kuat dapat meningkatkan risiko karhutla.

Dampak nyata telah terlihat di Kalimantan Barat. Sebanyak 30 penerbangan di Bandara Internasional Supadio Pontianak dibatalkan pada 12 September karena jarak pandang hanya sekitar 300–500 meter. Pembatalan tersebut terdiri atas 15 penerbangan keberangkatan dan 15 kedatangan.

BNPB sebelumnya juga mengerahkan 15.091 personel gabungan dan melakukan penyiraman sekitar 520 ribu liter air dari udara. BNPB mencatat memburuknya kualitas udara telah berkaitan dengan 1.337 kasus ISPA dan memaksa sebagian kegiatan belajar dilakukan dari rumah.

H. Safrizal: Karhutla Jangan Terus Menjadi Siklus Tahunan

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, H. Safrizal, menegaskan pemerintah pusat dan daerah harus mengubah pendekatan terhadap karhutla dari sekadar pemadaman menjadi pencegahan permanen dan penegakan hukum yang konsisten.

Menurut H. Safrizal, ketika penerbangan harus dibatalkan, anak-anak tidak dapat belajar normal dan masyarakat mengalami gangguan pernapasan, maka yang terjadi bukan lagi sekadar kebakaran lahan.

DPN ETH menilai kondisi tersebut sudah menyentuh persoalan keselamatan publik dan kerugian ekonomi.

H. Safrizal menegaskan, pemerintah tidak boleh terus menerapkan pola yang sama: api muncul, personel dikerahkan, hujan turun, keadaan membaik, kemudian persoalan terlupakan sampai musim kemarau berikutnya.

Menurut sikap H. Safrizal, pemerintah harus mampu mengetahui wilayah rawan sebelum kebakaran terjadi, memperkuat patroli, mengelola lahan gambut, memastikan ketersediaan sumber air, serta mengawasi konsesi yang memiliki riwayat kebakaran.

H. Safrizal: Jangan Hanya Hitung Hektare Terbakar

H. Safrizal juga meminta evaluasi dampak karhutla tidak hanya menggunakan luas lahan sebagai ukuran.

Menurutnya, negara perlu menghitung pula berapa warga yang terkena ISPA, berapa sekolah terganggu, berapa penerbangan dibatalkan, berapa aktivitas usaha terhenti dan berapa biaya kesehatan yang harus ditanggung masyarakat.

“Kalau asap sudah membuat masyarakat sakit dan penerbangan berhenti, berarti kerugiannya jauh melampaui luas lahan yang terbakar. Negara harus menghitung dampaknya secara menyeluruh dan kemudian memperbaiki akar persoalannya,” menjadi penegasan sikap H. Safrizal.

Ganda Satria Dharma: Ketua Umum Meminta Pemerintah Beralih dari Reaktif ke Preventif

Pernyataan H. Safrizal tersebut diperjelas oleh Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma.

Ganda menjelaskan bahwa maksud Ketua Umum adalah pemerintah perlu memiliki sistem pencegahan yang bekerja sebelum muncul kebakaran berskala besar.

Menurut Ganda, data hotspot BMKG, citra satelit, data konsesi, kondisi gambut dan prakiraan cuaca sebenarnya dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang harus mendapatkan pengawasan paling ketat.

Karena itu, keberadaan teknologi peringatan dini seharusnya diterjemahkan menjadi patroli lapangan dan tindakan pencegahan.

“Yang ditegaskan Ketua Umum H. Safrizal adalah jangan menunggu asap menutup kota baru semua bergerak. Kita sudah mempunyai data titik panas dan informasi cuaca. Data tersebut harus menjadi dasar pencegahan, bukan hanya menjadi bahan laporan setelah kebakaran terjadi,” jelas Ganda Satria Dharma.

Ganda: Telusuri Siapa Menguasai Lahan yang Terbakar

Ganda juga menjelaskan bahwa penanganan karhutla perlu membedakan antara kebakaran akibat faktor alam, kelalaian dan tindakan pembakaran yang disengaja.

Karena itu, setiap lokasi kebakaran perlu dipetakan secara jelas, termasuk status penguasaan tanahnya.

Menurut DPN ETH, apabila kebakaran terjadi di dalam atau berdekatan dengan wilayah konsesi, hal tersebut tidak otomatis membuktikan kesalahan perusahaan. Namun kondisi tersebut harus menjadi bagian dari pemeriksaan berdasarkan bukti.

Jika ditemukan pelanggaran atau unsur pidana, DPN ETH mendorong aparat melakukan penegakan hukum tanpa melihat besar-kecilnya pelaku.

Status Darurat Kalbar Diperpanjang

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Asap Karhutla hingga 20 September 2026. Pemerintah daerah menyatakan Satgas Darat dan Satgas Udara masih melaksanakan pemadaman serta pendinginan di sejumlah wilayah.

Bagi DPN ETH, perpanjangan status darurat menunjukkan bahwa persoalan belum selesai.

H. Safrizal meminta kebutuhan masyarakat selama kondisi darurat menjadi prioritas, terutama pelayanan kesehatan, masker, air bersih dan perlindungan terhadap anak-anak, lansia serta warga dengan penyakit pernapasan.

Ganda: Kerugian Transportasi dan Ekonomi Juga Harus Dievaluasi

Ganda Satria Dharma memperjelas bahwa pembatalan 30 penerbangan menunjukkan dampak karhutla telah masuk ke sektor ekonomi.

Menurutnya, setiap pembatalan penerbangan dapat berdampak terhadap penumpang, perdagangan, distribusi barang, perjalanan bisnis hingga sektor pariwisata.

Karena itu, DPN ETH mendorong pemerintah menyusun evaluasi biaya ekonomi akibat karhutla.

Data tersebut diperlukan agar kebijakan pencegahan dapat dibandingkan dengan besarnya kerugian yang muncul jika kebakaran tidak dikendalikan sejak awal.

DPN ETH Dorong Lima Langkah

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memperkuat lima langkah utama: sistem peringatan dini berbasis hotspot; patroli dan pembasahan lahan gambut sebelum kebakaran; audit wilayah konsesi yang berulang kali terbakar; penegakan hukum berbasis bukti; serta perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak asap.

DPN ETH juga mendorong pemerintah pusat dan daerah membuka informasi karhutla kepada masyarakat secara rutin sehingga publik mengetahui lokasi kebakaran, kualitas udara dan tindakan yang sedang dilakukan.

H. Safrizal: Jangan Biarkan Masyarakat Membayar Harga dari Kelalaian

H. Safrizal menegaskan bahwa masyarakat tidak seharusnya terus menjadi pihak yang menanggung akibat dari kegagalan mencegah karhutla.

Menurutnya, udara bersih merupakan kepentingan dasar masyarakat dan harus diperlakukan sebagai bagian dari keselamatan publik.

Ganda: Evaluasi Harus Menghasilkan Perubahan

Ganda Satria Dharma kembali memperjelas sikap Ketua Umum.

Menurutnya, setelah kondisi darurat berakhir, pemerintah tidak boleh hanya menyatakan operasi selesai.

Harus ada evaluasi: di mana kebakaran paling banyak terjadi, apa penyebabnya, bagaimana respons pemerintah, apa yang gagal, serta apa yang harus diubah sebelum musim kemarau berikutnya.

DPN ETH menegaskan bahwa karhutla hanya dapat ditekan apabila pencegahan, pengawasan, teknologi, penegakan hukum dan partisipasi masyarakat berjalan bersamaan.

Hambalang, Kabupaten Bogor
14 September 2026

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang
H. Safrizal — Ketua Umum
Ganda Satria Dharma — Sekretaris Jenderal