HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyoroti pemutakhiran sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah Badan Gizi Nasional mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat.

Berdasarkan keterangan resmi BGN tertanggal 10 September 2026, mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah yang bekerja sama dengan institusi nasional maupun internasional, serta sekolah yang dinilai telah mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada dana BOS.

BGN mencatat lebih dari 580 ribu satuan pendidikan dalam pendataan nasional. Lebih dari 340 ribu telah memperoleh layanan MBG, sementara sekitar 240 ribu satuan pendidikan masih belum terlayani dan menjadi sasaran perluasan berikutnya.

DPN ETH menilai langkah memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan memiliki dasar yang dapat dipahami. Namun kebijakan tersebut harus memiliki mekanisme verifikasi dan koreksi agar kemampuan finansial sekolah tidak otomatis dianggap sama dengan kemampuan ekonomi seluruh siswanya.

H. Safrizal: Jangan Menilai Kondisi Anak Hanya dari Nama Sekolahnya

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, H. Safrizal, menegaskan bahwa program sebesar MBG harus benar-benar berorientasi kepada kondisi penerima manfaat.

Menurut H. Safrizal, sekolah memang dapat dijadikan salah satu indikator untuk menentukan prioritas, tetapi keadaan ekonomi setiap anak tetap dapat berbeda.

“Jangan sampai karena sebuah sekolah dianggap mampu, kemudian seluruh anak di dalamnya otomatis dianggap tidak membutuhkan. Kebijakan harus melihat manusia yang menerima manfaat, bukan hanya label institusinya,” tegas H. Safrizal dalam sikap DPN ETH.

Menurutnya, pendekatan prioritas kepada daerah dengan kebutuhan tinggi adalah langkah yang tepat sepanjang kriterianya terbuka, terukur dan dapat diuji.

H. Safrizal menekankan bahwa tujuan utama MBG bukan sekadar memperluas jumlah penerima, melainkan memastikan anggaran negara menghasilkan peningkatan gizi yang nyata bagi anak-anak yang memang paling membutuhkan.

BGN Prioritaskan Wilayah 3T dan Daerah Stunting Tinggi

BGN menyatakan perluasan MBG selanjutnya akan diprioritaskan untuk wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) serta daerah dengan angka stunting tinggi.

Maluku dan Papua menjadi salah satu perhatian karena menurut pendataan BGN masih terdapat sekitar 15 ribu satuan pendidikan di dua wilayah tersebut yang belum terlayani MBG. BGN menyatakan pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kesiapan wilayah.

DPN ETH memandang arah prioritas tersebut tepat, namun mengingatkan bahwa tantangan di daerah terpencil bukan hanya menentukan siapa penerimanya.

Masalah logistik, akses jalan, rantai dingin, ketersediaan bahan pangan, kualitas dapur, tenaga pengolah makanan hingga pengawasan keamanan pangan juga harus diperhitungkan.

Ganda Satria Dharma: Maksud Ketua Umum Adalah Data Harus Bisa Dikoreksi

Pernyataan H. Safrizal tersebut kemudian diperjelas oleh Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma.

Menurut Ganda, yang ditekankan Ketua Umum adalah pentingnya mekanisme verifikasi dan keberatan apabila sebuah sekolah atau peserta didik merasa keputusan tersebut tidak sesuai kondisi faktual.

Ganda menilai pemerintah harus dapat menjelaskan dasar pengeluaran sebuah sekolah dari program: apakah berdasarkan status sekolah, kemampuan finansial, komposisi peserta didik, ketersediaan layanan lain atau kombinasi sejumlah indikator.

“Yang dimaksud Ketua Umum H. Safrizal adalah jangan sampai keputusan berbasis data berubah menjadi keputusan yang kaku. Data harus membantu negara menemukan masyarakat yang membutuhkan, tetapi ketika kenyataan di lapangan berbeda, data juga harus bisa diperbaiki,” jelas Ganda Satria Dharma.

Menurut Ganda, sistem nasional yang baik bukan sistem yang menganggap datanya selalu benar, tetapi sistem yang menyediakan jalur koreksi ketika ditemukan ketidaktepatan.

240 Ribu Satuan Pendidikan Belum Terlayani Jadi Tantangan Besar

DPN ETH menilai angka sekitar 240 ribu satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan MBG menunjukkan bahwa ekspansi program masih menghadapi pekerjaan besar.

H. Safrizal meminta pemerintah tidak mengejar kecepatan perluasan dengan mengorbankan kualitas makanan dan keselamatan penerima.

Menurutnya, membangun dapur dan memperluas penerima harus berjalan seiring dengan pemeriksaan sanitasi, mutu bahan pangan, kompetensi tenaga pengolah serta pengawasan distribusi.

Ganda: Jangan Sampai Kecepatan Mengejar Target Mengalahkan Keselamatan

Ganda Satria Dharma menjelaskan kembali bahwa perluasan MBG merupakan proyek logistik dan kesehatan publik dalam skala sangat besar.

Karena itu, setiap penambahan wilayah pelayanan seharusnya didahului pemetaan pemasok pangan, kapasitas SPPG, jarak distribusi, waktu pengiriman dan protokol ketika terjadi persoalan keamanan pangan.

DPN ETH menilai prinsipnya harus sederhana: lebih baik perluasan dilakukan bertahap tetapi aman daripada dipaksakan cepat namun menimbulkan risiko terhadap anak-anak.

DPN ETH Minta Empat Jaminan dari Pemerintah

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong empat langkah dalam pemutakhiran MBG:

1. Kriteria penerima dan pengeluaran sekolah harus transparan, sehingga masyarakat memahami dasar keputusan.
2. Sediakan mekanisme keberatan dan koreksi data, terutama apabila terdapat peserta didik dari keluarga tidak mampu di sekolah yang dikeluarkan.
3. Prioritaskan wilayah 3T dan stunting tinggi, tetapi pastikan kesiapan dapur, sanitasi dan logistik sebelum pelayanan dimulai.
4. Publikasikan evaluasi secara berkala, bukan hanya jumlah penerima tetapi juga kualitas makanan, keamanan pangan dan hasil perbaikan gizi.

H. Safrizal: MBG Harus Mengurangi Ketimpangan, Bukan Menciptakan Ketidakadilan Baru

H. Safrizal menegaskan bahwa tujuan program gizi nasional harus ditempatkan dalam kerangka keadilan.

Menurutnya, anak-anak yang berada di wilayah tertinggal dan keluarga kurang mampu memang semestinya memperoleh prioritas lebih tinggi.

Namun kebijakan tersebut juga tidak boleh menghasilkan ketidakadilan baru akibat klasifikasi data yang terlalu sederhana.

Ganda: Ukuran Akhirnya Bukan Jumlah Porsi, tetapi Kondisi Anak

Ganda Satria Dharma kembali memperjelas pernyataan Ketua Umum.

Menurutnya, pada akhirnya keberhasilan MBG tidak seharusnya hanya dihitung dari berapa dapur dibangun, berapa sekolah dilayani atau berapa porsi makanan dibagikan.

Yang harus diukur adalah apakah angka kekurangan gizi menurun, kesehatan anak membaik, kualitas makanan terjaga dan kelompok yang paling membutuhkan benar-benar mendapatkan prioritas.

DPN ETH menegaskan akan mendukung Program Makan Bergizi Gratis sepanjang pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, aman serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Hambalang, Kabupaten Bogor
14 September 2026

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang
H. Safrizal — Ketua Umum
Ganda Satria Dharma — Sekretaris Jenderal