HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) meminta pemerintah tidak hanya menjadikan besarnya stok beras nasional sebagai ukuran keberhasilan ketahanan pangan. Ketersediaan beras harus dibuktikan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, distribusi yang merata, stok yang benar-benar tersedia di pasar, serta harga gabah yang tetap menguntungkan petani.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, pada Selasa, 15 September 2026, menyatakan stok beras nasional diperkirakan aman hingga Juni 2027, meskipun Indonesia menghadapi tekanan kekeringan akibat El Niño.

Pemerintah menyebut kondisi tanaman padi yang sedang tumbuh dan menuju panen diproyeksikan menghasilkan sekitar 10 juta ton beras dari sekitar 3,8 juta hektare, sementara Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Perum Bulog berada di kisaran 5 juta ton. Pemerintah memperkirakan keseluruhan ketersediaan beras mencapai sekitar 25–26 juta ton, dengan kebutuhan konsumsi nasional sekitar 2,5–2,6 juta ton per bulan.

Di sisi lain, data terbaru BMKG menunjukkan ancaman iklim tidak dapat dianggap ringan. Monitoring Dasarian I September 2026 mencatat anomali suhu muka laut Niño 3.4 sebesar +2,76°C, sedangkan indeks ENSO Juli–Agustus–September berada pada angka 2,6, yang menunjukkan El Niño dengan intensitas sangat kuat. BMKG juga mencatat sejumlah wilayah berada dalam status waspada kekeringan meteorologis.

H. Safrizal: Stok Besar Harus Terlihat di Pasar dan Dirasakan Rakyat

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, H. Safrizal, menegaskan bahwa kabar mengenai kuatnya stok beras nasional patut diapresiasi. Namun menurut sikap DPN ETH, masyarakat pada akhirnya menilai ketahanan pangan melalui kondisi yang mereka hadapi sehari-hari.

“Kalau beras kita memang aman sampai Juni 2027, maka keamanan stok itu harus terlihat di pasar. Beras harus tersedia, harganya terjangkau dan masyarakat jangan sampai kesulitan mendapatkannya. Jangan hanya aman dalam hitungan nasional tetapi di daerah tertentu rakyat masih menghadapi harga tinggi,” tegas H. Safrizal.

Menurut H. Safrizal, pemerintah mempunyai tantangan besar untuk memastikan cadangan nasional tidak sekadar menumpuk di gudang sementara terjadi ketimpangan pasokan antardaerah.

Ia menilai pemerintah pusat, Bulog, Bapanas dan pemerintah daerah harus mempunyai sistem yang mampu mendeteksi secara dini daerah yang mengalami kenaikan harga atau kekurangan pasokan.

H. Safrizal: Petani Jangan Menjadi Korban dari Kebijakan Harga Murah

H. Safrizal juga mengingatkan bahwa keberhasilan menjaga harga beras konsumen tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan petani.

Menurutnya, petani menghadapi biaya benih, pupuk, tenaga kerja, irigasi dan risiko gagal panen akibat cuaca. Di tengah El Niño yang sangat kuat, risiko produksi justru semakin besar.

Karena itu, DPN ETH meminta kebijakan stabilisasi harga mempertahankan keseimbangan.

“Rakyat membutuhkan beras dengan harga yang wajar, tetapi petani juga membutuhkan harga gabah yang membuat mereka tetap mampu dan mau menanam. Jangan menyelesaikan persoalan konsumen dengan menciptakan persoalan baru bagi petani,” tegas H. Safrizal.

Ganda Satria Dharma: Pernyataan Ketua Umum Menuntut Pengawasan dari Gudang sampai Pasar

Pernyataan H. Safrizal tersebut diperjelas oleh Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma.

Ganda menjelaskan bahwa maksud Ketua Umum adalah pemerintah harus melihat ketahanan pangan sebagai satu sistem yang menghubungkan produksi, cadangan, distribusi, harga petani dan harga konsumen.

Menurutnya, angka 25–26 juta ton ketersediaan nasional harus dapat diterjemahkan menjadi data operasional.

Pemerintah perlu mengetahui secara berkala berapa stok Bulog di setiap wilayah, berapa kebutuhan masing-masing daerah, bagaimana tren harga, serta wilayah mana yang membutuhkan intervensi distribusi.

“Yang disampaikan Ketua Umum H. Safrizal adalah jangan hanya berhenti pada pertanyaan ‘berapa ton stok kita’. Pertanyaan berikutnya harus lebih tajam: stok berada di mana, bagaimana distribusinya, berapa harga yang dibayar konsumen dan berapa harga yang diterima petani,” jelas Ganda Satria Dharma.

Ganda: El Niño Harus Dihadapi dari Sekarang, Bukan Setelah Produksi Turun

Ganda juga memperjelas bahwa data BMKG mengenai El Niño sangat kuat seharusnya menjadi dasar perencanaan pangan.

BMKG menyatakan sekitar 81 persen Zona Musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sebanyak 1.637 titik mengalami Hari Tanpa Hujan kategori ekstrem, yakni lebih dari 60 hari berturut-turut tanpa hujan. El Niño diprakirakan masih bertahan hingga awal 2027.

Menurut Ganda, kondisi tersebut berarti pengamanan pangan harus dimulai pada tingkat produksi.

Irigasi, pompanisasi, embung, ketersediaan air, perlindungan tanaman, benih yang sesuai kondisi iklim dan asuransi pertanian harus diperkuat di wilayah rawan.

Pemerintah menyatakan telah mengantisipasi risiko melalui pembangunan dan penguatan irigasi, embung, irigasi perpompaan, optimalisasi sawah dan rawa serta program cetak sawah.

DPN ETH menilai pelaksanaan program tersebut perlu dipantau berdasarkan hasil di lapangan, bukan hanya jumlah proyek.

DPN ETH: Jangan Sampai Stok Aman tetapi Harga Tetap Bergejolak

DPN ETH menilai adanya cadangan yang kuat seharusnya memberikan pemerintah ruang lebih besar untuk menstabilkan pasar ketika terjadi gejolak.

Namun intervensi harus tepat waktu dan tepat wilayah.

Apabila harga mulai meningkat jauh sebelum terjadi kelangkaan fisik, pemerintah perlu menelusuri apakah persoalannya berada pada distribusi, biaya logistik, rantai perdagangan, kualitas stok atau faktor lain.

Menurut DPN ETH, ketahanan pangan tidak dapat hanya diukur berdasarkan ada atau tidak adanya beras secara nasional.

Akses masyarakat terhadap beras merupakan bagian yang sama pentingnya dengan jumlah stok itu sendiri.

H. Safrizal: El Niño Adalah Ujian Ketahanan Pangan Sebenarnya

H. Safrizal menilai kondisi iklim pada 2026–2027 akan menjadi ujian apakah penguatan produksi dan cadangan pangan Indonesia benar-benar mampu menghadapi tekanan.

Menurutnya, saat produksi berada dalam kondisi baik pemerintah harus membangun cadangan. Tetapi ketika ancaman kekeringan meningkat, perhatian harus diarahkan pada bagaimana mempertahankan produksi musim berikutnya.

Ia meminta pemerintah tidak terlena dengan stok besar saat ini.

“Cadangan yang besar memberikan kita waktu dan ruang untuk bertindak. Gunakan kesempatan itu untuk menjaga produksi berikutnya. Jangan menunggu stok mulai menurun baru kita sibuk melakukan langkah darurat,” tegas H. Safrizal.

Ganda: Pemerintah Perlu Membuka Dashboard Ketahanan Pangan

Ganda Satria Dharma memperjelas bahwa transparansi data dapat membantu pemerintah sekaligus masyarakat.

DPN ETH mendorong tersedianya informasi nasional yang mudah dipahami mengenai stok beras, produksi, serapan Bulog, harga gabah petani, harga beras konsumen dan distribusi antardaerah.

Menurut Ganda, data tersebut dapat menjadi sistem peringatan dini.

Apabila stok suatu wilayah turun sementara harga mulai meningkat, pemerintah dapat melakukan intervensi sebelum muncul gejolak yang lebih besar.

Transparansi juga akan mengurangi ruang bagi spekulasi maupun informasi yang tidak benar mengenai ketersediaan pangan.

DPN ETH Minta Lima Hal Dikawal

DPN Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah menjaga lima aspek secara bersamaan: produksi di tengah El Niño, kecukupan dan kualitas cadangan Bulog, distribusi antardaerah, keterjangkauan harga bagi konsumen, serta keuntungan yang layak bagi petani.

DPN ETH juga meminta pengawasan terhadap tata niaga beras terus diperkuat apabila terdapat bukti manipulasi mutu, harga atau distribusi.

Namun setiap tindakan hukum harus dilakukan berdasarkan pemeriksaan dan alat bukti, bukan hanya asumsi akibat terjadinya kenaikan harga.

H. Safrizal: Ketahanan Pangan Berarti Rakyat Tenang dan Petani Tetap Menanam

H. Safrizal menegaskan bahwa tujuan akhir ketahanan pangan bukan sekadar mencatat angka stok tertinggi.

Menurutnya, ketahanan pangan berhasil ketika masyarakat tidak khawatir memperoleh makanan dan petani mempunyai keyakinan bahwa bertani masih memberikan masa depan.

Ganda: Stok hingga Juni 2027 Harus Menjadi Kesempatan Memperkuat Fondasi

Ganda Satria Dharma kembali mempertegas pernyataan Ketua Umum.

Menurutnya, apabila proyeksi pemerintah bahwa beras aman hingga Juni 2027 terwujud, maka periode tersebut harus digunakan untuk memperkuat irigasi, produktivitas, logistik, data pangan dan perlindungan petani.

“Stok besar jangan membuat kita lengah. Justru ketika cadangan kuat, pemerintah mempunyai kesempatan terbaik untuk membenahi fondasi pangan nasional sebelum menghadapi tekanan berikutnya,” tegas Ganda.

DPN Elang Tiga Hambalang menilai ketahanan pangan yang sesungguhnya bukan hanya kemampuan memiliki banyak beras, tetapi kemampuan memastikan beras tersedia secara berkelanjutan, petani sejahtera dan masyarakat mendapatkannya dengan harga yang wajar.

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang
H. Safrizal — Ketua Umum
Ganda Satria Dharma — Sekretaris Jenderal