Hambalang — Selasa, 15 September 2026. Industri konstruksi nasional menghadapi tantangan setelah pelaku usaha disebut mulai mengambil sikap wait and see dan menahan investasi di tengah terbatasnya alokasi anggaran infrastruktur. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sektor konstruksi memiliki keterkaitan luas dengan investasi, industri bahan bangunan, tenaga kerja, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Djoko Sarwono menjelaskan bahwa penurunan alokasi anggaran infrastruktur dinilai menekan iklim investasi dan ruang gerak industri jasa konstruksi nasional.

Di sisi pemerintah, pembangunan infrastruktur tetap masuk agenda 2027. Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh pagu Rp114,59 triliun, dengan sekitar Rp37,30 triliun dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Bina Marga guna mendukung preservasi jalan dan jembatan serta sejumlah pembangunan konektivitas.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang: jangan sampai investasi berhenti

Menanggapi kondisi tersebut, Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai pemerintah dan dunia usaha perlu menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan industri konstruksi nasional tetap mempunyai ruang untuk berkembang.

“Ketika pengusaha mulai menahan investasi, hal tersebut harus menjadi perhatian bersama. Dunia usaha membutuhkan kepastian proyek, kepastian regulasi dan iklim investasi yang sehat agar berani melakukan ekspansi dan menciptakan lapangan pekerjaan.”

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berpandangan pembangunan infrastruktur tidak hanya menyangkut kontraktor besar. Di belakang setiap proyek terdapat berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari pemasok material, transportasi, alat berat, tenaga kerja, konsultan hingga UMKM yang ikut bergerak di sekitar proyek.

Karena itu, perlambatan aktivitas konstruksi berpotensi memberikan efek berantai terhadap sektor usaha lainnya.

Swasta perlu mendapat ruang lebih besar

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.

Hal tersebut sejalan dengan arah pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 dan membutuhkan akselerasi pertumbuhan investasi sekitar 7 persen. Pemerintah menyebut investasi swasta akan didorong menjadi motor utama, sementara investasi pemerintah berperan sebagai katalis.

Pemerintah juga menargetkan realisasi investasi 2027 sebesar Rp2.322 triliun, naik 13,8 persen dari target 2026. BKPM menyatakan fokusnya mencakup kepastian perizinan, percepatan konstruksi dan penyelesaian hambatan investasi di lapangan.

“Kalau kemampuan APBN terbatas, kolaborasi dengan sektor swasta harus semakin diperkuat. Pengusaha siap menjadi bagian dari pembangunan, tetapi membutuhkan kepastian agar investasi yang dikeluarkan mempunyai prospek yang jelas dan berkelanjutan.”

Jaga kontraktor nasional dan lapangan kerja

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berharap kebijakan pembangunan juga memberikan ruang yang sehat bagi kontraktor nasional, termasuk perusahaan konstruksi skala menengah dan pengusaha daerah.

Organisasi tersebut menilai keberlangsungan industri konstruksi penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

“Kita ingin pembangunan tetap berjalan, investasi tumbuh dan pengusaha nasional semakin kuat. Kepentingan akhirnya bukan hanya perusahaan, tetapi bagaimana kegiatan usaha mampu membuka lapangan pekerjaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.”

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendukung upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendorong investasi dan pembangunan nasional, seraya berharap komunikasi dengan dunia usaha terus diperkuat sehingga setiap hambatan yang membuat pengusaha menahan ekspansi dapat diselesaikan.

Sumber: Asosiasi Kontraktor Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta pemberitaan ekonomi 15 September 2026.