HAMBALANG — Rabu, 16 September 2026 Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang (LBH ETH) menyoroti penanganan perkara konvoi kelompok remaja bersenjata tajam di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Perkara tersebut menjadi perhatian karena dari enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka, empat di antaranya masih berstatus anak.

Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko menjelaskan dua tersangka lainnya telah masuk kategori dewasa. Keenam tersangka disangkakan melanggar Pasal 307 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sementara terhadap anak penyidik juga menerapkan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Polisi menyita tujuh senjata tajam, dua sepeda motor, dan satu telepon seluler. Berdasarkan keterangan kepolisian, konvoi tersebut diduga bermula dari tantangan seseorang yang tidak dikenal melalui media sosial.

Okky A.J. SH.MH.: Negara Harus Tegas, tetapi Anak Tetap Anak

Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang, Okky A.J. SH.MH., menilai kepolisian memang berkewajiban bertindak terhadap aksi yang membawa senjata tajam dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Namun, status empat tersangka sebagai anak membuat prosedur perlindungan dalam sistem peradilan pidana anak menjadi sangat penting.

“LBH Elang Tiga Hambalang mendukung tindakan tegas terhadap perbuatan yang membahayakan masyarakat. Tetapi ketika pelakunya masih anak, tujuan hukum tidak boleh semata-mata menghukum. Negara harus memikirkan bagaimana anak tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya sekaligus masih mempunyai kesempatan memperbaiki masa depannya.”

Menurut LBH ETH, setiap anak harus diperiksa berdasarkan peran individualnya. Keberadaan seorang anak di dalam suatu kelompok tidak boleh otomatis membuat seluruh anak dianggap mempunyai perbuatan, niat, atau tingkat kesalahan yang sama.

Satu Anak di Bawah 14 Tahun Tidak Ditahan

Kepolisian menyatakan tiga anak yang diproses hukum ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah. Sementara seorang anak lainnya dipulangkan karena masih berusia di bawah 14 tahun dan dikenakan wajib lapor. Dua tersangka dewasa ditahan di Rutan Polresta Mataram.

Perkembangan terbaru pada 16 September 2026 juga menunjukkan belasan remaja lain yang sebelumnya diamankan telah dikembalikan kepada orang tua/wali setelah menjalani pemeriksaan. Polisi menyatakan enam orang tetap berstatus tersangka, sedangkan penanganan empat tersangka anak dilakukan melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

LBH ETH menilai pemisahan penanganan anak dari tersangka dewasa merupakan prinsip penting yang harus terus dijaga.

Zulkiram SH.: Jangan Biarkan Media Sosial Menjadi Pintu Anak Masuk Penjara

Sekretaris Jenderal LBH Elang Tiga Hambalang, Zulkiram SH., menyoroti dugaan bahwa peristiwa tersebut berawal dari tantangan melalui media sosial.

“Kasus ini harus menjadi peringatan bagi orang tua, sekolah dan pemerintah. Tantangan beberapa detik di media sosial dapat membawa seorang anak ke proses pidana yang memengaruhi bertahun-tahun kehidupannya.”

LBH ETH mendorong kepolisian tidak hanya menyelesaikan aspek pidananya, tetapi juga menelusuri konteks yang menyebabkan anak-anak tersebut terlibat, termasuk pengaruh kelompok sebaya dan penggunaan media sosial.

LBH ETH: Jangan Publikasikan Identitas Anak

LBH ETH mengingatkan media dan masyarakat agar tidak menyebarluaskan identitas, alamat, sekolah, foto wajah atau informasi lain yang memungkinkan publik mengenali anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum tetap mempunyai hak atas perlindungan identitas dan masa depannya.

Status tersangka juga bukan putusan bersalah. Kesalahan masing-masing tersangka harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah.

Lima Masukan LBH ETH kepada Aparat

LBH ETH meminta penyidik memastikan pendampingan hukum terhadap setiap anak sejak tahap pemeriksaan; membuktikan peran setiap tersangka secara individual; menjaga kerahasiaan identitas anak; memisahkan penanganan anak dari tersangka dewasa; serta menerapkan seluruh mekanisme khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai syarat dan ketentuan hukum yang berlaku.

LBH ETH juga mengingatkan bahwa diversi tidak otomatis dapat diterapkan pada setiap perkara anak. Kelayakannya harus dinilai berdasarkan persyaratan UU SPPA, termasuk tindak pidana yang disangkakan dan ancaman pidananya.

Penegakan Hukum Harus Memutus Siklus, Bukan Sekadar Menghukum

Okky A.J. SH.MH. menegaskan bahwa penanganan perkara anak seharusnya mempunyai dua tujuan sekaligus: melindungi masyarakat dan mencegah anak kembali melakukan tindak pidana.

“Kalau seorang anak selesai menjalani proses hukum tetapi keluar dengan pendidikan terputus, stigma sosial dan tidak mempunyai arah kehidupan, negara belum menyelesaikan masalah. Penegakan hukum terhadap anak harus menghasilkan pertanggungjawaban sekaligus rehabilitasi.”

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak orang tua untuk lebih aktif mengetahui aktivitas anak, termasuk pergaulan dan aktivitas digital mereka, tanpa mengabaikan komunikasi dan pendidikan.

LBH ETH juga membuka dirinya sebagai bagian dari masyarakat sipil yang akan terus mengawal hak anak, hak tersangka, perlindungan korban, serta profesionalitas aparat penegak hukum di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketua Umum: Okky A.J. SH.MH.
Sekretaris Jenderal: Zulkiram SH.
Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — 16 September 2026