HAMBALANG — Rabu, 16 September 2026 Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang (LBH ETH) menyoroti perkembangan terbaru kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan Serda AMF meninggal dunia. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara (Puspomau) pada Rabu, 16 September 2026, mengumumkan telah menetapkan empat prajurit TNI AU sebagai tersangka.

Komandan Puspomau Marsda TNI Daan Sulfi mengatakan empat tersangka tersebut adalah Serda MTS, Serda MAD, Serda JM, dan Serda AH. Menurut Puspomau, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi serta meningkatkan penanganan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan.

LBH ETH menegaskan bahwa penetapan tersangka belum merupakan putusan bersalah. Pertanggungjawaban masing-masing tersangka harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan yang berlaku dengan tetap menjamin hak pembelaan.

Okky A.J. SH.MH.: Kematian Seorang Prajurit Harus Dijelaskan Secara Terang

Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang, Okky A.J. SH.MH., menilai langkah Puspomau menetapkan tersangka merupakan perkembangan penting, tetapi proses hukum tidak boleh berhenti pada pengumuman tersebut.

“Ketika seorang prajurit meninggal dan terdapat dugaan penganiayaan oleh sesama anggota, masyarakat dan terutama keluarga korban berhak mendapatkan proses hukum yang transparan. Harus dijelaskan siapa melakukan apa, bagaimana rangkaian kejadiannya, apa penyebab kematian korban, dan apakah ada pihak lain yang mengetahui atau mempunyai tanggung jawab hukum.”

LBH ETH meminta penyidik membangun perkara berdasarkan bukti forensik, hasil pemeriksaan medis, keterangan saksi, bukti elektronik, dokumentasi lokasi serta peran individual masing-masing pihak.

Jangan Lindungi Pelaku, Jangan Pula Menghukum Sebelum Pengadilan

Menurut LBH ETH, kasus ini menjadi ujian bagi kemampuan institusi melakukan penegakan hukum terhadap anggotanya sendiri.

Institusi yang kuat bukan institusi yang menutupi dugaan pelanggaran anggotanya. Sebaliknya, institusi yang kuat adalah institusi yang berani membuka fakta dan memberikan sanksi berdasarkan hukum apabila kesalahan terbukti.

Namun asas praduga tak bersalah juga harus dipertahankan.

Okky A.J. SH.MH. menegaskan:

“LBH ETH tidak menghendaki impunitas, tetapi juga tidak menghendaki pengadilan melalui opini. Empat tersangka harus diproses secara objektif. Keluarga korban harus mendapatkan keadilan, sementara para tersangka tetap mempunyai hak untuk membela diri.”

Zulkiram SH.: Keluarga Korban Harus Mendapat Informasi

Sekretaris Jenderal LBH Elang Tiga Hambalang, Zulkiram SH., menilai posisi keluarga korban tidak boleh tenggelam di tengah proses internal institusi.

“Keluarga korban perlu mengetahui perkembangan penanganan perkara secara layak. Transparansi bukan berarti membuka seluruh materi penyidikan kepada publik, tetapi memastikan keluarga tidak dibiarkan mencari sendiri jawaban mengenai kematian anggota keluarganya.”

LBH ETH mendorong adanya saluran komunikasi yang jelas bagi keluarga korban, termasuk mengenai perkembangan perkara dan hak-hak hukum yang tersedia.

LBH ETH Dorong Lima Langkah

LBH ETH meminta Puspomau dan institusi terkait memastikan penyidikan dilakukan independen dan profesional; membuktikan peran setiap tersangka secara individual; mengamankan seluruh bukti forensik dan elektronik; memastikan saksi dapat memberikan keterangan tanpa tekanan; serta memberikan informasi perkembangan proses hukum yang proporsional kepada keluarga korban dan masyarakat.

Jika penyidikan menemukan pihak lain yang secara hukum diduga terlibat, LBH ETH meminta pengembangan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti tanpa mempertimbangkan pangkat maupun jabatan.

Sebaliknya, apabila suatu tuduhan tidak didukung bukti, hal tersebut juga harus dinyatakan secara terang.

LBH ETH: Evaluasi Budaya Kekerasan

Perkara ini juga harus menjadi momentum evaluasi lebih luas terhadap kemungkinan praktik kekerasan dalam hubungan senior-junior, pembinaan, disiplin ataupun interaksi internal.

LBH ETH menegaskan bahwa disiplin institusi tidak boleh dijadikan pembenaran terhadap tindakan kekerasan di luar mekanisme hukum.

“Kedisiplinan dan kekerasan adalah dua hal berbeda. Pembinaan mempunyai aturan. Jika tindakan telah memasuki wilayah penganiayaan, apalagi mengakibatkan hilangnya nyawa, hukum harus bekerja,” kata Okky A.J. SH.MH.

Penutup: Tidak Ada Institusi yang Dirugikan oleh Kebenaran

LBH Elang Tiga Hambalang memandang keterbukaan dalam menangani dugaan pelanggaran justru dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

“Keadilan tidak boleh berhenti di depan pagar sebuah institusi. Polisi, jaksa, hakim, aparatur sipil maupun prajurit sama-sama berada di bawah hukum. Ketika ada korban, negara harus mencari kebenaran; ketika ada tersangka, negara harus menjamin proses yang adil.”

LBH Elang Tiga Hambalang akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial hukum serta mendorong perlindungan terhadap korban, keluarga korban, saksi dan hak pihak yang menjalani proses hukum di seluruh Indonesia.

Ketua Umum: Okky A.J. SH.MH.
Sekretaris Jenderal: Zulkiram SH.
Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Rabu, 16 September 2026