HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — 16 SEPTEMBER 2026. Program Pemagangan Nasional MagangHub 2026 memasuki tahap penting. Mulai 16–18 September 2026, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan proses seleksi dan penetapan peserta untuk Angkatan II Batch 2, dengan pengumuman hasil dijadwalkan pada 18 September dan peserta terpilih mulai menjalani pemagangan pada 21 September 2026.

Perkembangan tersebut bertepatan dengan terbitnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 252 Tahun 2026 pada 14 September yang menetapkan besaran terbaru bantuan pemerintah berupa uang saku bagi peserta pemagangan lulusan perguruan tinggi. Bantuan diberikan setiap bulan selama mengikuti program, paling lama enam bulan. Keputusan baru itu sekaligus mencabut Kepmenaker Nomor 65 Tahun 2026.

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menilai program tersebut mempunyai nilai strategis bagi lulusan muda, tetapi pelaksanaannya perlu dikawal agar anggaran negara benar-benar menghasilkan kompetensi, pengalaman profesional dan peningkatan peluang kerja.

Fakta Terverifikasi: Uang Saku Berbeda Menurut Daerah

Lampiran Kepmenaker Nomor 252 Tahun 2026 menetapkan nominal uang saku berdasarkan kabupaten/kota.

Untuk wilayah yang dekat dengan basis Satuan Mahasiswa ETH, Kabupaten Bogor ditetapkan Rp5.161.769 per bulan, sedangkan Kota Bogor Rp5.437.203 per bulan. Nominal daerah lain berbeda sesuai daftar yang ditetapkan pemerintah.

Dokumen keputusan menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan karena aturan sebelumnya perlu disesuaikan dengan kebijakan upah minimum yang telah ditetapkan untuk 2026.

Program ini mempunyai skala nasional yang besar. Kemnaker sebelumnya menyatakan kuota Pemagangan Nasional Angkatan II 2026 dinaikkan dari 100.000 menjadi 150.000 peserta, dengan tujuan memperluas pengalaman kerja bagi lulusan perguruan tinggi dan mempercepat transisi mereka menuju dunia kerja.

Reza: Jangan Ukur Keberhasilan dari Jumlah Peserta Saja

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menilai perluasan kesempatan pemagangan merupakan kebijakan yang dapat membantu generasi muda apabila kualitasnya benar-benar dijaga.

Namun menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak seharusnya hanya diumumkan berdasarkan jumlah peserta.

“Seratus lima puluh ribu peserta adalah angka besar. Tetapi mahasiswa harus bertanya lebih jauh: setelah enam bulan, keterampilan apa yang mereka kuasai, berapa yang memperoleh sertifikasi, berapa yang mendapatkan pekerjaan, dan berapa yang pekerjaannya sesuai dengan kompetensinya?”

Menurut Reza, pertanyaan tersebut penting karena program menggunakan sumber daya publik dan secara langsung membawa nama pemerintah dalam upaya mengatasi persoalan transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja.

Magang Harus Menjadi Proses Pendidikan di Dunia Kerja

ANALISIS DAN SIKAP SATUAN MAHASISWA ETH: pemagangan tidak boleh berubah menjadi sekadar mekanisme menyediakan tenaga kerja sementara.

Perusahaan dan instansi penyelenggara harus mempunyai program pembelajaran, mentor, pekerjaan yang relevan dengan bidang peserta serta target kompetensi yang dapat dievaluasi.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya juga menegaskan mitra penyelenggara harus memastikan peserta memperoleh kesempatan belajar serta pengalaman kerja yang relevan selama pemagangan.

Reza menyampaikan:

“Magang harus berbeda dengan sekadar datang, bekerja, lalu pulang. Peserta harus mengetahui kompetensi apa yang sedang dipelajari, siapa mentornya, bagaimana pekerjaannya dievaluasi, dan kemampuan apa yang dibawa pulang setelah program selesai.”

Sertifikasi Jangan Hanya Menjadi Tambahan Administratif

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2026 juga mengatur fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja bagi peserta yang telah menyelesaikan program pemagangan, selain pemberian uang saku bulanan maksimal enam bulan.

Satuan Mahasiswa ETH menilai aspek tersebut perlu diawasi karena sertifikasi akan lebih bernilai apabila benar-benar mencerminkan kemampuan peserta.

“Sertifikat jangan hanya menjadi selembar dokumen setelah program selesai. Kalau pemerintah menyebut program ini sebagai jembatan menuju pekerjaan, kompetensi yang diperoleh juga harus dapat dibuktikan dan diakui industri.”

Uang Saku Adalah Hak Peserta Sesuai Program Pemerintah

Satuan Mahasiswa ETH mengingatkan peserta memahami ketentuan resmi mengenai bantuan pemerintah sehingga tidak mudah menerima informasi tidak jelas mengenai nominal maupun mekanisme pembayarannya.

Kepmenaker 252/2026 menyebut uang saku diberikan kepada peserta setiap bulan selama pemagangan, dengan jangka waktu program paling lama enam bulan.

Reza meminta Kemnaker menyediakan informasi pembayaran yang mudah dipantau.

“Kalau pemerintah sudah menetapkan nominal secara resmi, peserta harus mengetahui kapan haknya dibayarkan, mekanismenya bagaimana, dan ke mana harus mengadu ketika terdapat persoalan.”

Pengawasan Harus Sampai ke Perusahaan Penyelenggara

MagangHub menggunakan perusahaan dan kementerian/lembaga sebagai mitra penyelenggara. Mitra diwajibkan mengusulkan program yang antara lain memuat posisi, persyaratan program studi, lokasi, jumlah kebutuhan peserta, deskripsi posisi, serta jumlah hari pemagangan dan hari libur.

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, data tersebut dapat menjadi basis evaluasi apakah aktivitas peserta ketika program berjalan sesuai dengan posisi yang ditawarkan.

Mahasiswa mendorong adanya mekanisme pengaduan apabila peserta justru ditempatkan pada pekerjaan yang jauh berbeda dari program pembelajaran yang disepakati.

Jangan Sampai Program Besar Berakhir Tanpa Data Hasil

Program dengan target 150.000 peserta perlu mempunyai evaluasi pascaprogram yang terbuka.

Satuan Mahasiswa ETH mendorong Kemnaker mempublikasikan setidaknya data mengenai jumlah peserta yang menyelesaikan program, memperoleh sertifikasi kompetensi, mendapatkan tawaran pekerjaan, berpindah ke pekerjaan lain setelah program serta bidang pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka.

“Negara jangan berhenti menghitung berapa orang yang masuk program. Yang lebih penting adalah menghitung berapa orang yang masa depannya menjadi lebih baik setelah program.”

Enam Pertanyaan Mahasiswa kepada Kemnaker

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menilai pemerintah perlu memberikan jawaban publik atas enam persoalan: bagaimana kualitas mitra magang diverifikasi; bagaimana relevansi pekerjaan peserta diawasi; bagaimana pembayaran uang saku dipastikan tepat waktu; bagaimana pengaduan peserta ditangani; berapa peserta yang memperoleh sertifikasi kompetensi; dan berapa persen alumni program akhirnya mendapatkan pekerjaan berkualitas.

Pertanyaan tersebut diarahkan pada evaluasi kebijakan, bukan tuduhan terhadap perusahaan maupun pejabat tertentu.

Jangan Biarkan Lulusan Terjebak Siklus Magang

Reza juga mengingatkan bahwa pemagangan seharusnya merupakan jembatan menuju pekerjaan, bukan kondisi permanen.

“Anak muda tidak boleh terus berpindah dari magang ke magang tanpa kepastian perkembangan karier. Magang adalah proses transisi. Tujuan akhirnya tetap pekerjaan yang layak, produktif dan memberikan masa depan.”

Satuan Mahasiswa ETH karena itu mendorong pemerintah mengukur kualitas program hingga beberapa bulan setelah peserta selesai menjalani pemagangan.

Lima Tuntutan Satuan Mahasiswa ETH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memastikan pembayaran uang saku dilakukan sesuai ketentuan dan tepat waktu; setiap peserta memperoleh mentor dan target pembelajaran; peserta tidak digunakan hanya sebagai pengganti tenaga kerja reguler; tersedia mekanisme pengaduan yang aman dan cepat; serta hasil program diumumkan berdasarkan tingkat peningkatan kompetensi dan penyerapan kerja, bukan semata jumlah peserta.

Organisasi juga meminta perusahaan yang memberikan pengalaman dan pembinaan berkualitas mendapatkan pengakuan, sementara penyelenggara yang tidak menjalankan kewajibannya dievaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dari Hambalang: Anggaran untuk Pemuda Harus Menghasilkan Masa Depan

Dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Reza menegaskan bahwa mahasiswa berkepentingan mengawasi program pemagangan karena kebijakan tersebut berhubungan langsung dengan masa depan lulusan perguruan tinggi.

“Ketika uang negara digunakan untuk mempersiapkan generasi muda memasuki dunia kerja, hasilnya harus dapat diukur. Kami ingin peserta pulang bukan hanya membawa uang saku dan sertifikat, tetapi membawa kemampuan, pengalaman, jaringan profesional dan kesempatan kerja yang lebih besar.”

Satuan Mahasiswa ETH menyatakan program MagangHub patut dikawal secara konstruktif: kebijakan yang memberikan manfaat harus didukung, tetapi kualitas pelaksanaannya tetap perlu diawasi.

Magang harus mendidik. Uang saku harus dibayar sesuai aturan. Kompetensi harus meningkat. Program harus transparan. Dan akhirnya, generasi muda harus memperoleh jalan menuju pekerjaan yang berkualitas.

Hambalang, Kabupaten Bogor | 16 September 2026
SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Ketua Umum: Reza Prasatria Dharma