Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Kamis, 17 September 2026 Pemerintah dan DPR RI memperkuat agenda swasembada pangan setelah Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertanian tahun 2027 sebesar Rp28,02 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi, memperkuat sarana pertanian, mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, serta menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.

Persetujuan itu diputuskan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta pada Rabu, 16 September 2026. Nilai pagu yang disepakati secara tepat mencapai Rp28.019.999.355.000.

Berdasarkan hasil pembahasan, alokasi terbesar diberikan kepada Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp15,12 triliun. Program Dukungan Manajemen memperoleh Rp8,66 triliun, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp3,12 triliun, sedangkan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendapat Rp1,12 triliun.

Kementerian Pertanian sebelumnya menjelaskan bahwa sekitar Rp16,6 triliun dari rancangan anggaran tersebut dipersiapkan untuk memperkuat padi, hortikultura, komoditas yang masih bergantung pada pasokan luar negeri, serta hilirisasi perkebunan dan peternakan.

Setelah memperkuat produksi padi dan sejumlah komoditas strategis lainnya, pemerintah mulai memberikan perhatian lebih besar kepada bawang putih. Komoditas ini dinilai memerlukan dukungan serius karena kebutuhan nasional masih banyak dipenuhi melalui pasokan dari luar negeri.

Sekitar Rp2 triliun dirancang untuk subsektor hortikultura, termasuk pengembangan bawang putih, cabai, bawang merah, dan program Pekarangan Pangan Bergizi. Pemerintah menargetkan produksi bawang putih nasional mencapai sekitar 40.630 ton pada 2027.

Selain peningkatan produksi, penguatan fasilitas pascapanen juga dibutuhkan. Pembangunan tempat penyimpanan berpendingin atau cold storage diharapkan dapat mengurangi kerusakan hasil panen serta mencegah harga cabai dan bawang jatuh ketika pasokan sedang melimpah.

Pada sektor perkebunan, sekitar Rp2,3 triliun dirancang untuk hilirisasi kelapa, kakao, kopi, pala, lada, dan tebu. Sementara itu, sekitar Rp798 miliar dipersiapkan untuk hilirisasi peternakan, khususnya daging sapi dan kerbau, telur, serta susu.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menilai besarnya anggaran pertanian harus diikuti pengawasan yang terbuka, penyaluran program yang tepat sasaran, dan hasil yang benar-benar dirasakan petani.

“Anggaran pertanian sebesar Rp28,02 triliun harus sampai ke kebutuhan nyata petani, mulai dari benih berkualitas, pupuk, alat dan mesin pertanian, irigasi, pendampingan, hingga jaminan pemasaran hasil panen. Jangan sampai anggaran besar hanya kuat dalam perencanaan, tetapi lemah pelaksanaannya di lapangan.”

Satuan Petani ETH juga mengingatkan agar peningkatan produksi bawang putih tidak berhenti pada pembukaan lahan atau pembagian benih. Pemerintah perlu memastikan kesesuaian wilayah tanam, ketersediaan sarana produksi, pendampingan teknis, fasilitas penyimpanan, dan kepastian harga pembelian.

“Petani bersedia meningkatkan produksi apabila terdapat kepastian usaha. Negara harus melindungi petani dari permainan harga, ketidakpastian pasar, serta persaingan tidak seimbang dengan produk impor. Swasembada harus meningkatkan pendapatan petani, bukan sekadar menghasilkan angka produksi.”

Satuan Petani ETH mengajak pemerintah, DPR RI, pemerintah daerah, penyuluh, kelompok tani, dan masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran pertanian 2027 agar dilaksanakan secara transparan, efektif, dan tidak disalahgunakan.

Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan pemberitaan hasil rapat kerja Komisi IV DPR RI, 16 September 2026.