Hambalang, Kabupaten Bogor — Kamis, 17 September 2026 Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) meminta pemerintah tidak menganggap persoalan distribusi BBM di Sulawesi Selatan selesai hanya karena antrean panjang di sejumlah SPBU Makassar mulai terurai. DPN ETH menilai normalisasi pelayanan harus dilanjutkan dengan evaluasi menyeluruh mengenai perubahan pola konsumsi, kecukupan kuota, distribusi SPBU, dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, hingga ketepatan penerima subsidi.

Perkembangan terbaru pada Kamis, 17 September 2026 pukul 17.16 WIB, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan persoalan kelangkaan BBM yang sempat terjadi di Makassar telah terurai dan kondisi pasokan kembali terjaga. Bahlil mengatakan persoalan tersebut juga telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pertamina Patra Niaga pada hari yang sama melaporkan penyaluran BBM di Makassar, Gowa, Takalar, dan Maros telah lebih kondusif. Distribusi ke lembaga penyalur terus dilakukan dan antrean disebut tidak lagi mengganggu arus lalu lintas seperti sebelumnya.

Pergeseran Konsumsi ke BBM Subsidi Jadi Salah Satu Faktor

Menteri ESDM menyebut salah satu faktor yang berkontribusi terhadap antrean adalah pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi menuju BBM subsidi ketika harga minyak dunia berada di atas US$100 per barel, sementara harga BBM subsidi dalam negeri tidak dinaikkan.

Pemerintah juga menyatakan stok BBM nasional secara umum masih dalam kondisi aman, dengan standar minimum kebutuhan nasional sekitar 18–20 hari.

Situasi ini menunjukkan persoalan Makassar tidak dapat semata-mata dibaca sebagai kekurangan stok nasional. Yang perlu diperiksa adalah bagaimana peningkatan permintaan terhadap produk subsidi bertemu dengan kuota, kapasitas pelayanan SPBU, pola distribusi, serta potensi penyalahgunaan di tingkat lapangan.

H. Safrizal: Antrean Hilang Bukan Berarti Masalah Selesai

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang H. Safrizal menilai keberhasilan pemerintah dan Pertamina mengurai antrean patut diapresiasi, tetapi harus menjadi awal evaluasi, bukan akhir.

“Kalau hari ini antrean sudah berkurang, itu perkembangan positif. Tetapi jangan berhenti sampai di sana. Pemerintah harus mengetahui mengapa masyarakat sampai harus antre panjang, mengapa konsumsi bergeser begitu cepat, apakah distribusi sudah sesuai kebutuhan daerah, dan apakah ada kebocoran BBM subsidi,” tegas H. Safrizal.

Menurut H. Safrizal, BBM mempunyai dampak langsung terhadap produktivitas masyarakat.

“Orang yang mengantre berjam-jam kehilangan waktu kerja, pengemudi kehilangan pendapatan, distribusi barang terganggu dan jalan di sekitar SPBU ikut macet. Jadi persoalan BBM bukan hanya berapa liter tersedia, tetapi juga kualitas pelayanan publik dan dampaknya terhadap ekonomi rakyat,” ujarnya.

Polisi Ungkap 10 Perkara Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi

Konteks penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan tersebut.

Polda Sulawesi Selatan mengumumkan pengungkapan 10 perkara dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi sepanjang Agustus–September 2026, dengan 17 tersangka dan barang bukti total 18.905 liter yang terdiri atas 12.542 liter Biosolar dan 6.363 liter Pertalite. Polisi juga menyita kendaraan, drum, jeriken, barcode dan perangkat lain yang diduga digunakan dalam praktik tersebut.

Status para tersangka tersebut tetap tunduk pada asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Menteri ESDM pada 17 September juga menyebut temuan kepolisian mengenai kendaraan yang dimodifikasi atau mempunyai kapasitas penampungan sangat besar sebagai salah satu persoalan yang perlu ditertibkan.

H. Safrizal: Subsidi Harus Sampai kepada Orang yang Berhak

H. Safrizal meminta penegakan hukum tidak berhenti pada penyitaan BBM.

“Kalau ada pihak yang terbukti mengambil BBM subsidi secara tidak sah untuk dijual kembali, itu bukan sekadar pelanggaran distribusi. BBM tersebut dibantu negara agar masyarakat yang berhak memperoleh harga lebih terjangkau. Kebocoran berarti manfaat subsidi yang seharusnya diterima rakyat justru dialihkan,” kata H. Safrizal.

Ia meminta aparat menelusuri setiap perkara berdasarkan alat bukti, termasuk pola pembelian, sumber barcode, kendaraan yang digunakan, tujuan penjualan kembali dan pihak yang memperoleh keuntungan.

Ganda Satria Dharma: Buat Audit dari Fuel Terminal sampai Nozzle SPBU

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma menjelaskan dan mempertegas pernyataan Ketua Umum H. Safrizal.

Menurut Ganda, penyelesaian persoalan BBM memerlukan audit rantai distribusi berbasis data.

“Apa yang disampaikan Ketua Umum berarti pemerintah harus bisa membandingkan pasokan dari terminal BBM, alokasi setiap SPBU, jumlah penjualan harian, perubahan permintaan, jenis kendaraan yang membeli dan waktu ketika antrean mulai meningkat,” jelas Ganda.

Dengan data tersebut, menurutnya, pemerintah dapat membedakan apakah gangguan terjadi karena keterlambatan distribusi, keterbatasan kapasitas pelayanan, lonjakan permintaan, kuota yang tidak sesuai kondisi aktual, atau penyalahgunaan.

“Kalau akar masalahnya tidak dipisahkan dengan jelas, solusi yang diberikan hanya akan bersifat sementara,” katanya.

Pertamina Tambah Jam Operasional, Pasokan, Nozzle dan Operator

Dalam proses pemulihan, Pertamina Patra Niaga menyatakan telah melakukan beberapa intervensi, antara lain menambah jam operasional SPBU, memperkuat dan menambah pasokan BBM, menambah nozzle dan operator di sejumlah SPBU, serta menambah outlet Satgas Pelayanan BBM. Satgas gabungan bersama pemerintah daerah, TNI, Polri dan pemangku kepentingan lain juga melakukan pengawasan di lapangan.

DPN ETH menilai langkah tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas pelayanan SPBU juga merupakan salah satu variabel penting.

Ganda Satria Dharma mengatakan:

“Kalau tambahan nozzle dan operator mampu mempercepat antrean, berarti desain kapasitas pelayanan juga harus masuk evaluasi. Pemerintah jangan hanya mengatur jumlah BBM, tetapi memastikan infrastruktur penyalurnya mampu melayani pola konsumsi masyarakat.”

Sistem Ganjil-Genap Berlaku hingga 20 September

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebelumnya menerapkan sistem ganjil-genap pembelian BBM subsidi pada 13–20 September 2026 di SPBU wilayah Sulsel untuk mengurangi antrean.

Kendaraan dengan angka terakhir pelat nomor ganjil dilayani pada tanggal ganjil dan kendaraan berpelat genap pada tanggal genap. Pengisian kendaraan truk juga dijadwalkan ulang ke malam hari, sedangkan kendaraan pribadi diminta melakukan pengisian ketika indikator bahan bakar berada pada satu bar atau kurang untuk mengurangi panic buying dan pengisian berulang.

DPN ETH menilai kebijakan tersebut dapat dimengerti sebagai tindakan darurat, tetapi jangan berubah menjadi solusi permanen apabila akar persoalannya dapat diselesaikan melalui perbaikan pasokan dan distribusi.

Ganda: Evaluasi Apakah Ganjil-Genap Masih Diperlukan

Ganda Satria Dharma meminta pemerintah daerah mengevaluasi kebijakan tersebut setelah situasi kembali normal.

“Ganjil-genap adalah instrumen mengendalikan permintaan dan antrean. Kalau pelayanan sudah normal, pemerintah harus mengevaluasi apakah pembatasan tersebut masih diperlukan. Jangan masyarakat terus dibatasi apabila kondisi yang menjadi alasan pembatasan sudah tidak ada,” jelas Ganda.

Evaluasi itu juga penting untuk mengetahui apakah kebijakan menimbulkan dampak terhadap pekerja yang sangat bergantung pada kendaraan, seperti pengemudi angkutan, pekerja lapangan, pelaku UMKM, nelayan, petani atau kelompok lain yang memenuhi persyaratan memperoleh BBM tertentu.

Subsidi Tepat Sasaran Menjadi Persoalan Lebih Besar

Permasalahan Makassar juga menunjukkan tantangan nasional dalam pengelolaan subsidi energi.

Pemerintah menyatakan kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi sebaiknya tidak mengonsumsi BBM subsidi karena subsidi dimaksudkan bagi kelompok yang berhak.

DPN ETH menilai prinsip tersebut perlu diterjemahkan ke dalam aturan yang jelas dan mudah diterapkan. Pembatasan yang tidak mempunyai basis data akurat dapat menimbulkan risiko salah sasaran dari arah sebaliknya—masyarakat yang sebenarnya membutuhkan justru kesulitan memperoleh BBM.

H. Safrizal mengatakan:

“Subsidi harus tepat sasaran, tetapi sistemnya jangan mempersulit orang yang memang berhak. Pemerintah harus mempunyai data yang baik, prosedur yang sederhana dan mekanisme koreksi ketika masyarakat mengalami masalah.”

DPN ETH Dorong Tujuh Langkah Konkret

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah, Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk melakukan audit pasokan dan konsumsi BBM per wilayah; mengevaluasi kuota berdasarkan permintaan aktual; memperkuat kapasitas pelayanan SPBU; menindak dugaan penyalahgunaan berdasarkan alat bukti; menelusuri penyalahgunaan barcode dan tangki modifikasi; menyediakan dashboard agregat stok dan penyaluran yang dapat dipantau; serta memastikan mekanisme subsidi tidak menghambat kelompok masyarakat yang berhak.

Ganda menambahkan evaluasi sebaiknya dilakukan sesudah kondisi normal, bukan hanya ketika krisis sedang terjadi.

“Setelah antrean hilang justru waktunya membedah data. Cari SPBU mana yang paling cepat mengalami antrean, berapa kenaikan konsumsi, kapan terjadi lonjakan dan intervensi mana yang paling efektif. Itu harus menjadi SOP ketika situasi serupa terjadi di daerah lain,” jelasnya.

H. Safrizal: Rakyat Tidak Boleh Membayar Subsidi dengan Jam Antrean

H. Safrizal menegaskan kebijakan subsidi pada akhirnya harus memberikan manfaat yang mudah dirasakan masyarakat.

“Subsidi diberikan untuk meringankan beban rakyat. Jangan sampai rakyat membayar subsidi itu kembali dengan kehilangan waktu berjam-jam dalam antrean. Normalnya pelayanan di Makassar harus dijadikan momentum membangun sistem distribusi BBM yang lebih kuat, transparan dan tepat sasaran,” tutup H. Safrizal.

Bagi DPN ETH, pernyataan pemerintah bahwa kelangkaan telah teratasi merupakan kabar baik, tetapi keberhasilan jangka panjang baru dapat dinilai apabila antrean tidak berulang, kebocoran dapat ditekan dan BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.