HAMBALANG — Jumat, 18 September 2026 Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang (LBH ETH) menyoroti penyidikan Kejaksaan Agung terkait dugaan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kota Bekasi dan Jakarta untuk mengumpulkan alat bukti. ([ANTARA News][1])

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyebut lokasi yang digeledah antara lain Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi, Bagian Hukum Setda Kota Bekasi, Kantor Perseroda PT Migas Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup, Bapenda Kota Bekasi, serta kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. di Jakarta. Penggeledahan dimulai pada Kamis, 17 September 2026; dokumentasi ANTARA menunjukkan kegiatan di Kantor PT Migas Bekasi berlangsung hingga Jumat dini hari.

Okky A.J. SH.MH.: Penggeledahan Harus Menghasilkan Konstruksi Perkara yang Terang

Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang, Okky A.J. SH.MH., meminta Kejaksaan Agung menjadikan penggeledahan sebagai langkah untuk memperjelas hubungan antartransaksi, kewenangan pengambil keputusan dan aliran manfaat dalam kerja sama tersebut.

“Kalau penyidik menemukan dokumen kontrak, keputusan direksi, komunikasi, transaksi keuangan atau dokumen pemerintah daerah, rangkai semuanya secara objektif. Publik perlu mengetahui apa yang diduga menyimpang, pada periode mana, siapa yang mempunyai kewenangan dan siapa yang diduga memperoleh manfaat.”

LBH ETH menegaskan bahwa penggeledahan bukan bukti bahwa setiap orang yang bekerja di lokasi tersebut melakukan tindak pidana. Sampai keterangan Kejaksaan yang menjadi dasar pemberitaan ini diterbitkan, Kejaksaan belum memaparkan secara rinci konstruksi perkara maupun pihak yang ditetapkan bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

Perkara Menyangkut Tata Kelola KSO Selama 15 Tahun

Perkara yang sedang disidik berkaitan dengan tata kelola KSO PT Migas Kota Bekasi dan PT Pertamina EP dalam rentang 2009–2024. Rentang waktu yang panjang tersebut, menurut LBH ETH, membuat penyidik perlu memetakan setiap fase perjanjian secara hati-hati agar tanggung jawab tidak digeneralisasi kepada seluruh pejabat atau pengurus yang pernah menjabat.

Okky A.J. SH.MH. mengatakan:

“Periode 15 tahun bisa melibatkan banyak pejabat, direksi, komisaris dan pihak swasta yang berbeda. Karena itu harus dipisahkan siapa mengambil keputusan apa, kapan keputusan dibuat, dasar hukumnya, dan akibat ekonominya. Pertanggungjawaban pidana harus individual dan berbasis bukti.”

LBH ETH mendorong penyidik membedakan secara tegas antara keputusan bisnis yang sah, kesalahan administratif, pelanggaran tata kelola, dan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

BUMD Harus Dikelola dengan Transparan

PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi berstatus Perseroda, sehingga tata kelolanya mempunyai kepentingan publik yang kuat. Menurut LBH ETH, perusahaan daerah tidak boleh diperlakukan seperti entitas yang tertutup dari pengawasan masyarakat ketika kegiatan usahanya bersinggungan dengan kekayaan dan kepentingan ekonomi daerah.

LBH ETH meminta penyidikan menguji antara lain mekanisme pembentukan dan perubahan KSO, pembagian pendapatan, pembayaran kewajiban, keputusan investasi, penggunaan aset, serta proses persetujuan yang diperlukan sesuai kewenangan masing-masing pihak.

“Masyarakat Kota Bekasi mempunyai kepentingan untuk mengetahui apakah kegiatan BUMD benar-benar memberikan manfaat kepada daerah. Transparansi tidak berarti membuka seluruh rahasia bisnis, tetapi keputusan yang menggunakan kewenangan publik harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Okky A.J. SH.MH.

Zulkiram SH.: Jangan Hanya Berhenti pada Dokumen, Uji Siapa Penerima Manfaat

Sekretaris Jenderal LBH Elang Tiga Hambalang, Zulkiram SH., meminta penyidik tidak hanya menginventarisasi dokumen administratif.

“Dokumen penting, tetapi penyidikan korupsi juga harus menjawab aliran manfaat. Siapa menerima pembayaran, siapa mendapatkan keuntungan, bagaimana dasar perhitungannya, dan apakah hak perusahaan daerah serta masyarakat terlindungi.”

Menurut LBH ETH, pendekatan follow the money dan follow the document perlu berjalan bersamaan dengan pemeriksaan para pihak agar konstruksi perkara tidak dibangun hanya berdasarkan satu jenis bukti.

LBH ETH Dorong Audit Kontrak dan Keputusan Korporasi

LBH ETH menyampaikan beberapa masukan konstruktif kepada Kejaksaan Agung: menelusuri seluruh versi kontrak dan perubahan KSO; memetakan keputusan direksi, komisaris dan pemerintah daerah sesuai periode masing-masing; menguji arus pembayaran dan penerima manfaat; memeriksa dasar valuasi serta pembagian pendapatan; meminta audit atau keterangan ahli bila diperlukan; dan menghindari penyebutan pihak tertentu sebagai pelaku sebelum status hukumnya jelas.

LBH ETH juga meminta Pemerintah Kota Bekasi melakukan evaluasi tata kelola BUMD tanpa mengintervensi penyidikan yang sedang berlangsung.

Transparansi Penyidikan Dibutuhkan untuk Mencegah Spekulasi

Kejaksaan Agung dalam keterangan awal menyatakan penggeledahan dilakukan dalam rangka mengumpulkan alat bukti. Detail konstruksi perkara belum dijelaskan kepada publik.

LBH ETH menilai keterbatasan informasi pada tahap awal penyidikan dapat dipahami untuk menjaga efektivitas penegakan hukum. Namun setelah bukti dan konstruksi perkara semakin matang, penjelasan resmi dibutuhkan agar masyarakat tidak mengisi kekosongan informasi dengan spekulasi atau tuduhan terhadap pihak-pihak yang belum tentu terlibat.

Okky A.J. SH.MH. menegaskan:

“Kejaksaan harus tegas, tetapi juga presisi. Sebut fakta yang sudah dapat dibuka, bedakan dengan hal yang masih didalami, dan jangan biarkan opini publik mendahului pembuktian.”

LBH ETH: Penegakan Hukum Harus Berujung pada Perbaikan Tata Kelola

Menurut LBH ETH, perkara ini seharusnya tidak hanya berakhir pada pencarian pertanggungjawaban pidana apabila nantinya ditemukan bukti yang cukup. Pemerintah daerah juga perlu memanfaatkan hasil evaluasi untuk memperbaiki pengawasan terhadap BUMD, kontrak jangka panjang dan kerja sama strategis dengan pihak lain.

Dokumentasi ANTARA pada 18 September 2026 memperlihatkan penyidik membawa boks setelah penggeledahan di Kantor Bapenda dan PT Migas Bekasi, menandakan proses pengumpulan barang bukti masih berjalan.

“BUMD dibentuk untuk menghasilkan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Karena itu setiap rupiah, aset dan keputusan strategis harus dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum harus menemukan kebenaran sekaligus memperbaiki sistem agar penyimpangan tidak berulang,” tegas Okky A.J. SH.MH.

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak masyarakat yang memiliki informasi atau dokumen relevan mengenai dugaan penyimpangan pengelolaan aset atau perusahaan daerah untuk menyampaikannya melalui saluran penegak hukum yang resmi dan menghindari penyebaran tuduhan yang belum dapat dibuktikan.

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang
Ketua Umum: Okky A.J. SH.MH.
Sekretaris Jenderal: Zulkiram SH.
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Jumat, 18 September 2026