HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Sabtu, 19 September 2026 Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyoroti agenda terbaru pemerintah untuk mempercepat kemandirian energi nasional, mulai dari pengembangan B50 dan persiapan E50, peningkatan produksi minyak, pengembangan PLTS, panas bumi hingga pembahasan pembangkit listrik tenaga nuklir.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menilai pengurangan ketergantungan terhadap energi impor merupakan isu strategis. Namun, menurutnya, setiap kebijakan harus disertai target yang dapat diukur, keterbukaan kebutuhan investasi, perlindungan konsumen serta kajian dampak terhadap pangan, lahan dan lingkungan.

FAKTA TERVERIFIKASI

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional di Istana Merdeka pada 17 September 2026. Pemerintah menyatakan sidang tersebut membahas ketersediaan energi nasional di tengah dinamika geopolitik, pengembangan E50, peningkatan produksi migas serta RUU Migas.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia seusai sidang mengatakan cadangan atau stok BBM nasional berada pada kisaran 18–20 hari. Pemerintah juga diarahkan menyiapkan pengembangan bahan bakar dengan campuran bioetanol 50 persen atau E50, setelah pemerintah menjalankan program biodiesel B50. Menurut keterangan resmi Presiden RI, konsumsi solar nasional berada sekitar 39 juta kiloliter per tahun, sedangkan konsumsi bensin sekitar 39–40 juta kiloliter per tahun.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kemudian menjelaskan enam arah kebijakan pemerintah: mempercepat pemanfaatan sumber energi domestik seperti sawit, jagung, singkong, tebu, batu bara, panas bumi dan surya; mengembangkan B50 dan E50; mempercepat PLTS hingga target 100 GWp dalam tiga tahun; meningkatkan produksi minyak melalui optimalisasi lapangan dan eksplorasi; menindaklanjuti rencana PLTN sesuai kajian; serta menyusun peta jalan energi dengan target tahunan, kebutuhan investasi, jadwal dan pembagian tugas.

Catatan verifikasi: sejumlah langkah tersebut masih berupa arahan, target atau rencana pengembangan. Hal itu perlu dibedakan dari proyek yang sudah beroperasi penuh atau target yang telah tercapai.

SIKAP SATUAN MAHASISWA ETH

Reza Prasatria Dharma menilai Indonesia mempunyai kepentingan kuat mengurangi ketergantungan terhadap energi dari luar negeri.

“Kemandirian energi merupakan kepentingan strategis Indonesia. Tetapi ukuran keberhasilannya harus jelas: berapa impor yang berkurang, berapa penghematan devisanya, bagaimana harga yang dibayar masyarakat, berapa investasi negara yang digunakan, dan apa dampaknya terhadap lingkungan.”

Menurut Reza, istilah swasembada energi jangan hanya menjadi slogan.

Ia meminta pemerintah membangun indikator yang memungkinkan masyarakat membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan dijalankan.

E50 HARUS DIUJI DARI HULU SAMPAI KENDARAAN

Satuan Mahasiswa ETH memberi perhatian khusus pada rencana E50.

Karena pengembangan bioetanol berkaitan dengan penyediaan bahan baku domestik, organisasi meminta pemerintah mempublikasikan kajian mengenai kebutuhan bahan baku, kapasitas produksi etanol, kesiapan infrastruktur distribusi, kompatibilitas kendaraan, harga produksi serta tahapan implementasi.

“Kalau E50 ditujukan untuk mengurangi impor bensin, pemerintah harus menunjukkan jalan menuju target itu. Berapa etanol yang dibutuhkan, dari mana bahan bakunya, berapa kebutuhan lahannya, dan berapa harga yang akhirnya dibayar masyarakat.”

Reza menilai uji teknis harus dilakukan secara transparan sebelum penerapan dalam skala besar.

JANGAN SAMPAI ENERGI BERSAING DENGAN PANGAN

Pemerintah memasukkan jagung, singkong dan tebu di antara sumber domestik yang dapat digunakan untuk memperkuat kebijakan energi.

Satuan Mahasiswa ETH meminta aspek tersebut dikaji secara serius karena sebagian komoditas tersebut juga berada dalam rantai pangan atau mempunyai kegunaan ekonomi lain.

“Jangan sampai keberhasilan di sektor energi menimbulkan tekanan baru terhadap harga pangan. Pemerintah harus membuktikan bahwa kebutuhan energi dan kebutuhan pangan dapat dipenuhi secara seimbang.”

Reza meminta adanya proyeksi kebutuhan lahan, produktivitas, pasokan, harga bahan baku serta dampaknya terhadap petani sebelum pengembangan dilakukan dalam skala besar.

Pernyataan tersebut merupakan sikap dan rekomendasi organisasi, bukan kesimpulan bahwa program E50 telah menyebabkan kenaikan harga pangan.

TARGET PLTS 100 GWp PERLU PETA JALAN TERBUKA

Pemerintah menyebut percepatan PLTS hingga 100 GWp dalam tiga tahun sebagai salah satu komponen agenda kemandirian energi.

Satuan Mahasiswa ETH meminta target besar itu diikuti kejelasan mengenai lokasi, kebutuhan investasi, sumber pembiayaan, pembangunan jaringan listrik, penyimpanan energi serta mekanisme pengadaan.

“Target 100 GWp harus diterjemahkan menjadi angka tahunan yang bisa diperiksa. Berapa yang dibangun setiap tahun, siapa yang membiayai, di daerah mana, dan berapa biaya listrik yang akhirnya ditanggung masyarakat.”

Menurut Reza, keterbukaan penting untuk memastikan proyek energi terbarukan tidak hanya mengejar kapasitas terpasang, tetapi benar-benar menghasilkan listrik yang dapat dimanfaatkan secara efektif.

PRODUKSI MIGAS DAN 45 RIBU SUMUR RAKYAT

Dalam keterangan pemerintah, peningkatan produksi minyak juga akan dilakukan melalui eksplorasi baru serta optimalisasi sumur yang telah ada. Bahlil mengatakan Presiden meminta pengelolaan sekitar 45 ribu sumur rakyat dilakukan secara profesional dan mencegah pelanggaran dalam penyalurannya.

Reza menilai pemerintah perlu menjelaskan kerangka pengawasannya.

“Sumur rakyat menyentuh ekonomi masyarakat di daerah. Penataannya harus memberikan kepastian hukum, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan serta manfaat ekonomi yang adil kepada masyarakat sekitar.”

Satuan Mahasiswa ETH menekankan bahwa dugaan pelanggaran tertentu tetap harus dibuktikan berdasarkan pemeriksaan dan hukum yang berlaku.

PLTN MEMERLUKAN TRANSPARANSI LEBIH TINGGI

Pemerintah juga memasukkan tindak lanjut pembangunan PLTN ke dalam pembahasan kemandirian energi, dengan pelaksanaan mengikuti kajian dan tahapan yang telah dipersiapkan.

Reza mengatakan pembahasan energi nuklir harus melibatkan keterbukaan yang lebih luas karena menyangkut keselamatan jangka panjang.

“Kalau nuklir akan menjadi bagian bauran energi Indonesia, masyarakat harus mengetahui lokasi yang dikaji, standar keselamatannya, biaya pembangunan, pengelolaan limbah, kesiapan SDM serta siapa yang bertanggung jawab dalam keadaan darurat.”

Menurutnya, diskusi publik dan keterlibatan akademisi harus menjadi bagian penting sebelum keputusan pembangunan diambil.

STOK BBM 18–20 HARI JUGA PERLU DIEVALUASI

Pemerintah menyatakan stok BBM dan cadangan nasional saat sidang DEN berada pada kisaran 18 sampai 20 hari.

Satuan Mahasiswa ETH meminta pemerintah menjelaskan ukuran ideal cadangan energi nasional dalam menghadapi risiko geopolitik maupun gangguan rantai pasok.

“Kalau situasi geopolitik menjadi salah satu alasan memperkuat ketahanan energi, masyarakat perlu mengetahui apakah cadangan 18 sampai 20 hari sudah dianggap memadai, apa target ideal pemerintah, dan bagaimana rencana peningkatannya.”

TUJUH PERTANYAAN MAHASISWA KEPADA PEMERINTAH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai target pengurangan impor BBM setiap tahun; kebutuhan investasi B50 dan E50; dampak bahan baku energi terhadap pangan dan lahan; peta jalan PLTS 100 GWp; target peningkatan produksi minyak; standar keselamatan serta keekonomian PLTN; dan target cadangan energi nasional yang dinilai aman.

Organisasi juga meminta pemerintah membuka indikator pencapaian secara berkala sehingga masyarakat dapat mengukur efektivitas kebijakan.

REZA: KEMANDIRIAN ENERGI HARUS DIRASAKAN RAKYAT

Reza menegaskan kemandirian energi tidak cukup dinilai dari bertambahnya proyek atau kapasitas produksi.

“Bagi rakyat, kebijakan energi akhirnya akan dinilai dari tiga hal sederhana: energinya tersedia, harganya terjangkau, dan lingkungannya tetap terlindungi.”

Ia meminta kebijakan energi tidak hanya dilihat dari kepentingan investasi ataupun angka produksi.

“Kami ingin Indonesia semakin mandiri. Tetapi kemandirian energi harus dibangun dengan transparansi anggaran, teknologi yang aman, perlindungan lingkungan dan manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan terus mengawal peta jalan kemandirian energi nasional sebagai bagian dari fungsi mahasiswa dalam melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan strategis pemerintah dan penggunaan sumber daya negara.

Hambalang, Kabupaten Bogor
19 September 2026

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma — Ketua Umum