PEKANBARU, RIAU — Selasa, 22 September 2026. Penegasan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya kemandirian bangsa mendapat perhatian Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru. Presiden menempatkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama pangan, sebagai salah satu fondasi utama untuk membangun Indonesia yang mandiri dan berdikari.

Arah kebijakan tersebut dinilai penting bagi Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah penduduk besar dan aktivitas perdagangan tinggi. Sebagai kota jasa dan perdagangan, Pekanbaru membutuhkan pasokan pangan yang lancar dari berbagai daerah penghasil di Provinsi Riau maupun provinsi tetangga.

Dalam keterangan resmi pemerintah, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dan tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar. Kemandirian tersebut harus dimulai dari kemampuan negara menyediakan kebutuhan dasar masyarakat.

Ketua Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru, Muflihun, S.STP., M.AP., menilai pesan Presiden Prabowo relevan dengan kebutuhan masyarakat Pekanbaru. Menurutnya, kemandirian pangan tidak hanya menjadi urusan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan langkah nyata dari pemerintah daerah.

Pekanbaru sebagai kawasan perkotaan memang tidak memiliki lahan pertanian seluas daerah kabupaten. Namun, kondisi itu tidak berarti pemerintah kota hanya menunggu pasokan. Kerja sama dengan daerah penghasil pangan harus diperkuat agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara stabil.

Muflihun memandang kerja sama antardaerah dapat dilakukan melalui kepastian pembelian hasil panen, penyediaan jalur distribusi, penguatan pasar induk, serta kemitraan antara petani, pedagang, koperasi, dan pelaku usaha pangan di Pekanbaru.

Langkah tersebut penting karena gangguan distribusi dapat langsung memengaruhi harga di tingkat konsumen. Apabila pasokan cabai, bawang, beras, telur, daging ayam, dan kebutuhan lainnya berkurang, masyarakat perkotaan akan menjadi kelompok pertama yang merasakan kenaikan harga.

Karena itu, pemerintah daerah perlu mempunyai data kebutuhan dan ketersediaan pangan yang diperbarui secara berkala. Data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui komoditas yang mulai mengalami kekurangan sekaligus menentukan langkah sebelum terjadi kenaikan harga yang lebih besar.

Muflihun juga menilai pekarangan rumah, lahan tidur, dan fasilitas milik pemerintah dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk kegiatan pertanian perkotaan. Penanaman cabai, sayuran, tanaman obat, serta pengembangan budidaya ikan dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan keluarga.

Pertanian perkotaan memang tidak dapat menggantikan pasokan dari sentra produksi. Namun, kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari pendidikan ketahanan pangan, mengurangi pengeluaran rumah tangga, serta mengajak masyarakat memahami pentingnya menjaga ketersediaan pangan.

Selain produksi dan distribusi, upaya mengurangi pemborosan pangan juga perlu menjadi perhatian. Masyarakat, rumah makan, pusat perbelanjaan, hotel, dan penyelenggara kegiatan dapat dilibatkan dalam gerakan penggunaan pangan secara bijak.

DPK Elang Tiga Hambalang Pekanbaru memandang pasar tradisional mempunyai peran strategis dalam menjaga ketersediaan bahan pokok. Pasar yang tertata, bersih, aman, serta memiliki distribusi yang lancar akan membantu pedagang menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga lebih terjangkau.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga diharapkan terus berkoordinasi dengan Bulog, Bank Indonesia, pemerintah provinsi, kepolisian, serta instansi terkait untuk mengawasi pasokan dan distribusi. Pengawasan diperlukan untuk mencegah penimbunan, permainan harga, dan hambatan distribusi yang merugikan masyarakat.

Muflihun menekankan bahwa stabilitas harga tidak boleh hanya dijaga menjelang hari besar keagamaan. Pemantauan harus berlangsung sepanjang tahun karena kebutuhan pangan menyangkut kehidupan masyarakat setiap hari.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada keluarga berpenghasilan rendah. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, kelompok tersebut menghadapi tekanan paling besar karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Program bantuan pangan, pasar murah, dan operasi pasar dapat menjadi langkah jangka pendek ketika terjadi kenaikan harga. Sementara itu, penguatan produksi, distribusi, penyimpanan, dan kerja sama antardaerah harus menjadi strategi jangka panjang.

Kebijakan Presiden Prabowo mengenai kemandirian pangan juga membuka peluang bagi petani, peternak, pembudidaya ikan, koperasi, dan UMKM pengolahan pangan. Jika dikelola secara terintegrasi, kebutuhan Kota Pekanbaru dapat menciptakan pasar yang besar bagi hasil produksi masyarakat di berbagai daerah.

Pelaku usaha lokal dapat dilibatkan dalam pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi pangan. Dengan demikian, kebijakan ketahanan pangan bukan hanya menjaga ketersediaan bahan pokok, tetapi juga membuka pekerjaan dan memperkuat ekonomi masyarakat.

DPK Elang Tiga Hambalang Pekanbaru berharap Pemerintah Kota Pekanbaru menyusun langkah tindak lanjut yang terukur. Masyarakat perlu mengetahui kondisi pasokan, perkembangan harga, daerah pemasok, serta kebijakan yang disiapkan ketika terjadi gangguan distribusi.

Keterbukaan informasi akan membantu masyarakat mengambil keputusan dengan tenang dan mencegah pembelian berlebihan. Informasi yang cepat dan dapat dipercaya juga penting untuk menangkal kabar tidak benar mengenai kelangkaan bahan pokok.

Penegasan Presiden Prabowo mengenai kemandirian bangsa menjadi pengingat bahwa ketahanan nasional dimulai dari kebutuhan paling dasar. Bagi Pekanbaru, pesan tersebut dapat diwujudkan melalui pasokan pangan yang aman, harga terkendali, kerja sama antardaerah, dan perlindungan terhadap masyarakat rentan.

Dengan kolaborasi pemerintah, produsen, distributor, pedagang, organisasi masyarakat, dan konsumen, Pekanbaru dapat ikut memperkuat agenda kemandirian pangan nasional sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tersedia secara cukup dan terjangkau.

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang

Sumber: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 19 September 2026.