Selasa, 3 November 2026

Lokasi penerbitan: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Organisasi: Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai mempersiapkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2027 dengan rencana menyasar 1.000 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.

Persiapan tersebut dilakukan melalui pembekalan 3.500 peserta dari 37 provinsi untuk melaksanakan survei dan penilaian calon lokasi pembangunan.

Berdasarkan siaran pers resmi KKP tertanggal 30 Oktober 2026, pemerintah menekankan pentingnya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan, potensi ekonomi wilayah, dan kesiapan pengelolaan fasilitas.

Menanggapi perkembangan tersebut, Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menyoroti pentingnya transparansi penentuan lokasi, keterlibatan masyarakat pesisir, serta kepastian manfaat pembangunan bagi nelayan kecil, awak kapal perikanan, dan pemilik kapal ikan.

Persiapan pembangunan 1.000 kampung nelayan tahun 2027

Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu agenda pembangunan nasional yang bertujuan memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

Program ini diarahkan untuk mendukung kegiatan produksi perikanan, pengolahan hasil tangkapan, distribusi, logistik, dan pemasaran ikan.

Dalam persiapan tahun 2027, KKP melibatkan unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, politeknik kelautan dan perikanan, serta unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan.

Sebanyak 3.500 peserta memperoleh pembekalan secara daring pada 27–29 Oktober 2026.

Materi pembekalan mencakup pengumpulan dan verifikasi data, wawancara masyarakat, observasi lapangan, penggunaan perangkat survei digital, serta penilaian kesiapan calon lokasi.

Pelaksanaan survei dan fasilitasi kesiapan direncanakan berlangsung hingga pertengahan Desember 2026.

Hasilnya akan menjadi dasar rekomendasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pada 2027.

Kebutuhan nelayan harus menjadi dasar pembangunan

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai pembangunan kampung nelayan tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah lokasi atau nilai proyek.

Setiap wilayah pesisir memiliki karakteristik usaha perikanan yang berbeda.

Ada kawasan yang membutuhkan fasilitas penyimpanan ikan berpendingin, tempat pendaratan ikan, pabrik es, sarana pengolahan, akses transportasi, atau fasilitas pemasaran.

Di wilayah lainnya, kebutuhan utama mungkin berupa perbaikan infrastruktur dasar, akses listrik, air bersih, atau penguatan koperasi nelayan.

Oleh karena itu, penentuan fasilitas harus berdasarkan hasil survei dan aspirasi masyarakat yang benar-benar menjalankan usaha perikanan.

Pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan berisiko menghasilkan fasilitas yang kurang dimanfaatkan dan menambah beban pemeliharaan.

Nelayan kecil dan pemilik kapal harus dilibatkan

Keterlibatan nelayan kecil, awak kapal, pemilik kapal ikan, perempuan pesisir, pengolah ikan, dan pedagang menjadi bagian penting dalam perencanaan.

Masyarakat yang bekerja langsung dalam kegiatan perikanan memahami persoalan operasional, biaya produksi, kebutuhan fasilitas, serta hambatan pemasaran hasil tangkapan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang bahwa proses konsultasi masyarakat harus dilakukan secara terbuka dan tidak hanya melibatkan kelompok tertentu.

Setiap kelompok nelayan perlu memperoleh kesempatan menyampaikan kebutuhan, keberatan, dan usulan pembangunan.

Keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan juga diperlukan agar fasilitas yang dibangun memiliki pengelola dan dapat digunakan secara berkelanjutan.

Transparansi penetapan lokasi perlu diperkuat

Dalam keterangan resminya, KKP menjelaskan bahwa usulan calon lokasi maupun kehadiran tim survei belum berarti suatu wilayah telah ditetapkan sebagai penerima pembangunan.

Penentuan lokasi harus melalui pemeriksaan kebutuhan masyarakat, potensi perikanan, kesiapan lahan, akses pasar, serta infrastruktur pendukung.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai ketentuan tersebut perlu disertai keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Pemerintah diharapkan menjelaskan kriteria penilaian, tahapan seleksi, serta alasan penetapan lokasi prioritas.

Langkah tersebut penting untuk mencegah kesalahpahaman, mengurangi potensi konflik kepentingan, dan memastikan pembangunan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan fasilitas tidak boleh berhenti setelah pembangunan

Salah satu tantangan program pembangunan fasilitas perikanan adalah keberlanjutan operasional setelah sarana selesai dibangun.

Fasilitas penyimpanan dingin, pabrik es, tempat pelelangan ikan, dan sarana pengolahan membutuhkan biaya listrik, tenaga pengelola, pemeliharaan, serta sistem administrasi yang jelas.

Tanpa perencanaan pengelolaan yang matang, fasilitas berisiko tidak berfungsi secara optimal.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan kesiapan kelembagaan, rencana usaha, sumber pembiayaan operasional, dan mekanisme pengawasan sebelum pembangunan dilaksanakan.

Pandangan Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih harus memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat pesisir.

Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah bangunan atau fasilitas yang diselesaikan.

Pemerintah perlu mengevaluasi peningkatan pendapatan nelayan, penurunan biaya penanganan hasil tangkapan, kemudahan akses pasar, serta kemampuan masyarakat mengelola fasilitas secara mandiri.

Program pembangunan juga harus memperhatikan keberadaan nelayan tradisional dan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan modal.

Jangan sampai fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran publik justru sulit diakses oleh masyarakat nelayan yang paling membutuhkan.

Saran dan masukan Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan mempublikasikan kriteria penilaian calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih 2027 secara jelas dan mudah dipahami masyarakat.

Kedua, pemerintah daerah perlu melibatkan nelayan kecil, pemilik kapal ikan, awak kapal, koperasi, dan kelompok perempuan pesisir dalam proses pendataan serta konsultasi pembangunan.

Ketiga, penentuan fasilitas harus didasarkan pada kebutuhan ekonomi masyarakat setempat, bukan sekadar keseragaman bentuk pembangunan.

Keempat, pemerintah perlu memastikan kesiapan lahan dan status hukumnya agar pembangunan tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat atau mengganggu akses nelayan menuju laut.

Kelima, KKP bersama instansi terkait diharapkan menyediakan pendampingan pengelolaan usaha, pelatihan administrasi, dan penguatan koperasi bagi calon pengelola fasilitas.

Keenam, informasi mengenai anggaran, pelaksana pembangunan, spesifikasi fasilitas, serta jadwal pekerjaan perlu disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

Ketujuh, pengelolaan fasilitas harus menjamin akses yang adil bagi nelayan kecil dan mencegah penguasaan sarana publik oleh kelompok tertentu.

Kedelapan, pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan penyimpangan dalam survei, penentuan lokasi, pembangunan, atau pengelolaan fasilitas.

Kesembilan, pemerintah perlu menyusun indikator evaluasi berdasarkan manfaat ekonomi, keberlanjutan operasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kesepuluh, pengawasan pembangunan perlu melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas sesuai kewenangan masing-masing.

Pengawasan publik harus berjalan sejak tahap perencanaan

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa pengawasan masyarakat harus dimulai sejak pendataan calon lokasi.

Proses survei perlu menghasilkan informasi yang akurat mengenai jumlah nelayan, jenis usaha perikanan, kapasitas produksi, fasilitas yang sudah tersedia, serta kebutuhan yang belum terpenuhi.

Apabila terdapat ketidaksesuaian data atau dugaan penyimpangan, masyarakat harus mempunyai saluran pengaduan yang dapat diakses dan ditindaklanjuti.

Keterbukaan proses tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Rencana pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2027 merupakan peluang untuk memperkuat perekonomian masyarakat pesisir Indonesia.

Namun, keberhasilan program akan sangat bergantung pada ketepatan penentuan lokasi, kesesuaian fasilitas, kesiapan pengelola, dan keterlibatan masyarakat nelayan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa pembangunan harus mengutamakan manfaat nyata, transparansi penggunaan anggaran, serta perlindungan kepentingan nelayan kecil, awak kapal, dan pemilik kapal perikanan.

Pembangunan kampung nelayan harus menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, bukan sekadar pencapaian target pembangunan fisik.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Kuat Bersama, Tangguh di Laut.

Sumber berita:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 30 Oktober 2026.

Judul: KKP Mulai Persiapkan KNMP 2027, Utamakan Kebutuhan dan Kesiapan Nelayan.

Nomor siaran pers: SP.338/SJ.5/X/2026.

2. Lajur.co, 30 Oktober 2026.

Judul: Matangkan Persiapan, KKP Target Bangun 169 Kampung Nelayan Merah Putih di Sultra Tahun 2027.

Redaksi: elang tiga global news editor: rapi

Lokasi redaksi: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Tanggal penerbitan: Selasa, 3 November 2026