Api masih membakar lahan gambut, asap mulai mengganggu penerbangan dan kesehatan masyarakat. Ketika bencana yang sama terus berulang, publik berhak bertanya: apakah negara sudah benar-benar bekerja dari pencegahan, atau masih terlalu sibuk memadamkan setelah api membesar?

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

7 Oktober 2026 — Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi alarm serius bagi Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan kondisi karhutla di enam provinsi dengan kawasan gambut masih berada dalam kategori berat.

Hingga Selasa, 6 Oktober, tim gabungan masih berupaya memadamkan sekitar 186 hektare lahan gambut di enam wilayah prioritas: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Di luar enam provinsi tersebut, BNPB juga mencatat 13 kejadian kebakaran lainnya dengan luas lebih dari 400 hektare.

Persoalannya tidak berhenti pada luas lahan terbakar.

BNPB menyatakan kondisi paling berat antara lain terjadi di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, tempat kabut asap dilaporkan telah mengganggu aktivitas penerbangan. Di Jambi, titik api kembali muncul di kawasan Taman Nasional Bukit Sembilan; luasan yang sempat mencapai sekitar 300 hektare dilaporkan telah ditekan menjadi sekitar 140 hektare.

Dan ketika asap mulai masuk ke permukiman, ukuran bencana berubah.

Yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar hektare lahan, tetapi paru-paru manusia.

Warga Mulai Terdampak, Anak-anak Perlu Perlindungan Lebih

BNPB mengakui adanya peningkatan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan diperkuat dan masker telah didistribusikan ke wilayah terdampak.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman juga meminta perlindungan kesehatan diperkuat, terutama bagi anak-anak, dan menegaskan penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman api.

Bagi Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH), situasi tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan semata persoalan kehutanan.

Karhutla telah menjadi persoalan kesehatan masyarakat, ekonomi, transportasi, pendidikan, lingkungan dan keselamatan warga sekaligus.

Safrizal: Jangan Tunggu Asap Masuk Paru-paru Rakyat Baru Negara Bergerak

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, dalam naskah pernyataan DPN ETH untuk publikasi menilai pemerintah harus mengubah pendekatan penanganan karhutla dari dominan reaktif menjadi jauh lebih preventif.

“Jangan tunggu api membesar, penerbangan terganggu dan asap masuk ke paru-paru rakyat baru seluruh kekuatan dikerahkan. Kalau wilayah rawannya sudah diketahui, sejarah kebakarannya tersedia dan musim kering dapat diprediksi, seharusnya negara datang sebelum api.”

Menurut Safrizal, pemerintah pusat dan daerah sudah mempunyai cukup banyak instrumen untuk mengidentifikasi daerah berisiko.

Karena itu, bencana yang berulang di lokasi yang sama harus menjadi bahan evaluasi serius.

“Kalau titik kebakaran terus muncul di kawasan yang sama dari tahun ke tahun, maka jangan hanya bertanya bagaimana memadamkannya. Tanyakan mengapa terus terbakar, bagaimana tata airnya, bagaimana pengawasan lahannya, siapa yang bertanggung jawab mengelolanya dan apakah pencegahannya benar-benar dijalankan.”

Safrizal menilai tindakan hukum juga diperlukan jika ditemukan bukti adanya pembakaran atau kelalaian yang memenuhi unsur pelanggaran.

Namun ia mengingatkan penegakan hukum harus berdasarkan bukti dan proses hukum, bukan sekadar mencari pihak untuk disalahkan ketika tekanan publik meningkat.

Gambut Membuat Api Tidak Mudah Mati

BNPB menjelaskan pemadaman di lahan gambut sangat sulit. Api yang tampak padam di permukaan belum tentu benar-benar selesai karena bara dapat tetap bertahan di bawah tanah dan kemudian memunculkan titik kebakaran baru.

Fakta tersebut, menurut DPN ETH, memperlihatkan bahwa strategi karhutla tidak bisa hanya mengandalkan mobil pemadam atau water bombing.

Pengelolaan tata air gambut, pembasahan, sekat kanal, pengawasan aktivitas manusia dan kesiapan personel sebelum musim kering menjadi sama pentingnya.

Safrizal menegaskan:

“Memadamkan gambut setelah terbakar jauh lebih mahal dan jauh lebih sulit daripada menjaganya tetap basah dan mencegah api muncul. Kebijakan negara harus mengikuti logika itu.”

BMKG: 1.869 Titik Alami Hari Tanpa Hujan Ekstrem Panjang

Risiko karhutla juga belum sepenuhnya mereda dari sisi cuaca.

BMKG dalam prakiraan 6–12 Oktober 2026 menyebut kondisi kering masih berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia. Monitoring hingga akhir September mencatat 1.869 titik mengalami Hari Tanpa Hujan kategori ekstrem panjang.

Pada 4 Oktober, BMKG juga mendeteksi 261 titik panas di Sumatera, 212 di Kalimantan serta 229 di Papua dan Maluku. Citra satelit menunjukkan sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Untuk Dasarian I Oktober, sekitar 79,65 persen wilayah Indonesia diprakirakan mengalami curah hujan rendah 0–50 milimeter per dasarian. El Niño sangat kuat dan IOD positif masih turut mempertahankan kondisi atmosfer relatif kering di sejumlah wilayah.

DPN ETH menilai data tersebut berarti pemerintah belum boleh menurunkan kewaspadaan.

Ganda Satria Dharma: Jangan Jadikan Hujan sebagai Strategi Utama Negara

Pernyataan Safrizal dipertegas oleh Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang.

Ganda menyoroti keterangan BNPB bahwa pihak berwenang berharap hujan mulai turun sebagai solusi alami yang efektif, dengan perkiraan awal hujan berbeda antarwilayah.

Menurut Ganda, hujan tentu membantu, tetapi tidak boleh menjadi inti strategi penanggulangan.

“Kita tidak bisa membuat kebijakan nasional dengan berharap langit menyelesaikan pekerjaan pemerintah. Hujan adalah faktor alam. Tugas negara adalah memastikan ketika hujan belum turun, masyarakat tetap terlindungi, api tidak meluas dan setiap pihak yang mempunyai kewajiban menjaga lahannya benar-benar menjalankan kewajiban.”

Ganda meminta pemerintah membangun pusat data karhutla yang dapat dibaca lintas instansi dan, pada tingkat tertentu, dapat dipantau masyarakat.

“Publik perlu tahu di mana hotspot berada, berapa luas yang terbakar, bagaimana kualitas udara, berapa personel diturunkan, tindakan apa yang sudah dilakukan dan bagaimana perkembangan hari berikutnya. Pengawasan akan jauh lebih kuat ketika datanya terbuka.”

Jangan Biarkan Kesehatan Menjadi Korban Kedua

DPN ETH meminta pemerintah tidak menempatkan pelayanan kesehatan sebagai program tambahan setelah pemadaman.

Paparan asap dapat berlangsung jauh lebih lama dibandingkan kobaran api yang tampak.

Karena itu, puskesmas dan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak harus memperoleh kesiapan tambahan, termasuk masker, obat-obatan, tenaga kesehatan serta sistem pemantauan penyakit pernapasan.

Safrizal mengatakan:

“Memadamkan api adalah menyelamatkan hutan. Melindungi masyarakat dari asap adalah menyelamatkan manusia. Dua-duanya harus berjalan bersamaan.”

DPN ETH secara khusus mendorong perlindungan terhadap anak-anak, lansia, ibu hamil dan masyarakat dengan gangguan pernapasan.

Jika kualitas udara mencapai tingkat yang membahayakan, pemerintah daerah perlu mempunyai protokol yang jelas untuk aktivitas sekolah dan kegiatan luar ruangan berdasarkan informasi kualitas udara yang terukur.

DPN ETH Dorong Tujuh Langkah Darurat dan Pencegahan

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang mengusulkan:

1. Buka peta risiko dan hotspot secara rutin kepada publik, disertai informasi luas terbakar, kualitas udara dan perkembangan penanganan.
2. Audit kawasan yang berulang kali terbakar, untuk mengetahui penyebab, tata air, penggunaan lahan serta tanggung jawab pengelola.
3. Perkuat pencegahan di lahan gambut, termasuk pembasahan, sekat kanal dan patroli sebelum titik api muncul.
4. Audit kesiapan pemegang izin perkebunan dan kehutanan, termasuk sarana, personel serta prosedur penanganan kebakaran.
5. Perkuat layanan kesehatan masyarakat, khususnya anak, lansia, ibu hamil dan penderita penyakit pernapasan.
6. Terapkan penegakan hukum berbasis bukti apabila ditemukan pembakaran atau kelalaian yang melanggar peraturan.
7. Evaluasi pemerintah daerah berdasarkan hasil pencegahan, bukan sekadar jumlah rapat, personel atau operasi pemadaman.

Anggaran Pemadaman Jangan Terus Lebih Besar daripada Pencegahan

Menurut Ganda Satria Dharma, pemerintah juga perlu mengevaluasi struktur pembiayaan karhutla.

“Setiap tahun kita mengerahkan personel, helikopter, water bombing, modifikasi cuaca dan berbagai operasi darurat. Negara perlu menghitung secara terbuka: berapa biaya pemadaman dibandingkan biaya pencegahan. Jangan sampai kita terus membayar mahal akibat kegagalan mencegah masalah yang sebenarnya sudah diketahui risikonya.”

Ia mendorong audit pascabencana bukan hanya menghitung luas lahan terbakar tetapi juga dampak ekonomi: penerbangan terganggu, aktivitas sekolah, kesehatan masyarakat, kerugian usaha, hingga biaya pemulihan ekosistem.

Dengan demikian, pemerintah mempunyai gambaran mengenai harga sebenarnya dari setiap hektare yang dibiarkan terbakar.

Safrizal: Ukuran Keberhasilan Bukan Berapa Banyak Api Dipadamkan

Safrizal menilai publik selama ini sering menerima statistik mengenai jumlah personel, helikopter atau luasan api yang berhasil ditangani.

Data tersebut penting, tetapi indikator keberhasilan harus bergerak lebih jauh.

“Keberhasilan sesungguhnya bukan ketika pemerintah memadamkan seribu titik api. Keberhasilan terbesar adalah ketika seribu titik api itu tidak pernah muncul. Pencegahan mungkin tidak dramatis untuk diberitakan, tetapi jauh lebih murah bagi negara dan jauh lebih aman bagi rakyat.”

DPN ETH mengapresiasi kerja petugas gabungan yang bertugas di lapangan menghadapi kondisi sulit.

Kritik terhadap kebijakan, menurut DPN ETH, tidak boleh mengabaikan risiko yang dihadapi petugas pemadam, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan dan masyarakat yang berhadapan langsung dengan api.

Justru kerja keras mereka harus didukung dengan kebijakan hulu yang lebih kuat sehingga petugas tidak terus-menerus menghadapi bencana yang sama.

Ganda Satria Dharma menutup:

“Jangan ukur kesiapan negara dari seberapa cepat helikopter terbang setelah api muncul. Ukurlah dari seberapa kecil kesempatan api itu muncul sejak awal.”

Karhutla adalah bencana lingkungan.

Namun ketika asap membuat warga sakit, penerbangan terganggu dan aktivitas masyarakat terhenti, karhutla berubah menjadi persoalan kehidupan nasional.

DPN Elang Tiga Hambalang menilai pemerintah harus terus memadamkan api hari ini.

Tetapi pada saat yang sama, pemerintah harus menjawab pertanyaan yang lebih sulit:

Apa yang akan dilakukan sekarang agar tahun depan rakyat tidak kembali menghirup asap dari masalah yang sama?