HAMBALANG — Rabu, 16 September 2026 Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang (LBH ETH) menyoroti perkembangan terbaru penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Pada 15 September 2026, Tim 9 Kejaksaan Agung menyatakan perkara tersebut telah memasuki tahap finalisasi menuju penyerahan tersangka dan barang bukti.

Perkembangan pada Rabu, 16 September 2026 menunjukkan perkara itu dipersiapkan untuk dilimpahkan kepada tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Febrie menyatakan kliennya menyambut proses tersebut agar bukti dan konstruksi perkara dapat diuji melalui proses hukum.

LBH ETH menilai perkara tersebut mempunyai kepentingan publik yang besar karena menyangkut mantan pejabat tinggi pada lembaga yang mempunyai kewenangan penyidikan dan penuntutan.

Kejagung: Tindak Pidana Asal Berkaitan dengan Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang

Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menyatakan tindak pidana asal dalam perkara tersebut adalah dugaan korupsi dan pencucian uang oleh oknum penyelenggara negara dalam penanganan perkara PT ASABRI dan/atau PT Asuransi Jiwasraya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga menyatakan penyidik telah menemukan cukup bukti mengenai dugaan tindak pidana pemerasan dalam penanganan perkara tersebut. Kejagung ketika itu belum mengungkap secara rinci konstruksi dugaan pemerasan karena telah masuk materi pokok perkara.

Semua uraian tersebut merupakan konstruksi penyidikan Kejaksaan Agung, bukan putusan pengadilan. Febrie Adriansyah tetap memiliki hak atas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Okky A.J. SH.MH.: Ini Ujian Integritas Penegakan Hukum

Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang, Okky A.J. SH.MH., menilai perkara tersebut merupakan ujian penting terhadap kredibilitas penegakan hukum di Indonesia.

“Ketika lembaga penegak hukum memproses orang yang pernah menduduki jabatan strategis di dalam lembaganya sendiri, standar profesionalitas, transparansi dan independensinya harus sangat tinggi. Publik perlu diyakinkan bahwa hukum bekerja berdasarkan bukti, bukan berdasarkan jabatan, kedekatan ataupun tekanan.”

Menurut LBH ETH, penanganan perkara terhadap mantan pejabat internal secara profesional justru dapat memperkuat institusi.

LBH ETH menegaskan bahwa kritik terhadap Kejaksaan dalam perkara ini tidak boleh dimaknai sebagai serangan terhadap institusi Kejaksaan. Sebaliknya, pengawasan publik diperlukan agar proses tersebut memperoleh legitimasi yang kuat.

Sengketa mengenai Aset Harus Dibuktikan Satu per Satu

Kuasa hukum Febrie menyoroti penyitaan 38 aset tanah dan bangunan yang menurut Kejaksaan diperkirakan bernilai sekitar Rp846 miliar. Pihak kuasa hukum meminta kepemilikan, asal-usul, dan hubungan setiap aset dengan perkara dibuktikan secara individual serta membantah bahwa Febrie memiliki aset dengan nilai sebagaimana angka tersebut.

LBH ETH menilai perbedaan posisi tersebut justru menunjukkan pentingnya proses pembuktian terbuka.

Okky A.J. SH.MH. mengatakan:

“Penyitaan aset harus mempunyai hubungan hukum yang dapat dibuktikan. Jika aset merupakan hasil atau sarana tindak pidana, negara harus mampu menunjukkannya. Tetapi kalau terdapat aset milik pihak lain atau diperoleh dari sumber yang sah, fakta itu juga wajib dihormati.”

Dengan demikian, angka nilai aset tidak boleh menggantikan pembuktian mengenai kepemilikan, sumber perolehan dan keterkaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan.

Zulkiram SH.: Tidak Boleh Ada Perlakuan Istimewa, Tidak Boleh Ada Penghukuman karena Opini

Sekretaris Jenderal LBH Elang Tiga Hambalang, Zulkiram SH., menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemberantasan tindak pidana dan perlindungan hak tersangka.

“Jabatan tinggi yang pernah dimiliki seseorang tidak boleh menjadi tameng dari proses hukum. Tetapi jabatan itu juga tidak boleh menjadi alasan untuk menghukum seseorang melalui opini. Buktikan semuanya di depan hukum.”

LBH ETH meminta Kejaksaan memastikan akses penasihat hukum, keterbukaan proses sesuai batas yang diperbolehkan undang-undang, dan kesempatan yang cukup bagi tersangka untuk membantah bukti yang diajukan terhadap dirinya.

Lima Masukan LBH ETH kepada Kejaksaan Agung

LBH ETH mendorong Tim 9 menyelesaikan penyidikan berdasarkan bukti yang dapat diuji; menjelaskan hubungan setiap aset yang disita dengan perkara; memastikan saksi memberikan keterangan tanpa tekanan; memberikan akses pembelaan yang efektif kepada tersangka; serta membawa perkara ke persidangan secara terbuka sehingga konstruksi penyidik dan bantahan pihak tersangka dapat diuji secara objektif.

Apabila ditemukan bukti mengenai keterlibatan pihak lain, pengembangan perkara harus dilakukan tanpa mempertimbangkan kedudukan atau hubungan kelembagaan.

Sebaliknya, jika tuduhan tertentu tidak dapat dibuktikan, hal itu juga harus dinyatakan secara profesional.

LBH ETH: Institusi yang Berani Mengoreksi Dirinya Akan Lebih Kuat

LBH ETH berpandangan perkara ini mempunyai dimensi yang lebih luas daripada nasib seorang tersangka.

Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum sangat bergantung pada keyakinan bahwa aturan yang digunakan aparat terhadap masyarakat juga berlaku terhadap aparat dan pejabat penegak hukum sendiri.

“Tidak boleh ada hukum yang keras kepada rakyat tetapi menjadi lunak ketika berhadapan dengan orang yang pernah mempunyai kekuasaan. Pada saat yang sama, jangan pula menjadikan seseorang bersalah hanya karena perkara yang menimpanya mendapat perhatian besar,” tegas Okky A.J. SH.MH.

Penutup: LBH ETH Akan Mengawal dari Sisi Kepentingan Keadilan

LBH Elang Tiga Hambalang menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan seluruh institusi penegakan hukum dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing lembaga.

LBH ETH mendukung penindakan terhadap siapa pun apabila terdapat bukti yang sah, tetapi pada saat yang sama akan terus mengingatkan pentingnya praduga tak bersalah, hak tersangka, perlindungan saksi, transparansi proses serta independensi penegakan hukum.

Ketua Umum: Okky A.J. SH.MH.
Sekretaris Jenderal: Zulkiram SH.
Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Rabu, 16 September 2026