HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — 18 SEPTEMBER 2026. Penyidikan dugaan korupsi terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus berkembang. Pada Jumat siang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur untuk mencari alat bukti dan petunjuk yang relevan dengan perkara tersebut.

Perkembangan tersebut mendapat perhatian Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, mengingat perkara berkaitan dengan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor, wilayah yang juga menjadi basis organisasi mahasiswa tersebut.

Fakta Terverifikasi: Penyidikan Meluas ke Kantor Pihak Swasta

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penggeledahan pada 18 September dilakukan di kantor PT Summarecon Agung Tbk. Menurut KPK, langkah itu diperlukan untuk mencari bukti maupun petunjuk sekaligus menelusuri hubungan antarpihak dan kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran penting dalam konstruksi perkara.

Sehari sebelumnya, pada 17 September, penyidik menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN, termasuk ruangan tiga direktur jenderal dan sejumlah direktorat terkait. Dari kegiatan tersebut KPK mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik yang disebut berkaitan dengan proses dan mekanisme pelayanan pertanahan.

Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026, yang berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Status tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan tidak sama dengan putusan bersalah; penentuan bersalah tetap menjadi kewenangan pengadilan berdasarkan pembuktian hukum.

Menteri ATR/BPN: Hormati dan Bantu Proses KPK

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid pada Jumat, 18 September, menyatakan kementeriannya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan akan membantu proses penyidikan. Ia juga menyampaikan harapan agar perkara tersebut menjadi momentum mempercepat perbaikan pelayanan pertanahan sehingga semakin transparan dan akuntabel.

KPK sebelumnya menegaskan ruangan Nusron Wahid tidak termasuk ruangan yang digeledah pada 17 September. Karena itu, Satuan Mahasiswa ETH menilai kritik terhadap tata kelola institusi harus dibedakan dari penetapan tanggung jawab pidana seseorang.

Reza: Penegakan Hukum Jangan Berakhir pada Penangkapan

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menilai perkembangan penyidikan harus dikawal sampai tuntas berdasarkan alat bukti, tetapi kasus tersebut juga harus digunakan pemerintah untuk mengevaluasi sistem pelayanan pertanahan.

“Kami mendukung KPK bekerja independen dan profesional untuk membongkar perkara berdasarkan bukti. Tetapi tugas pemerintah tidak selesai ketika seseorang ditetapkan tersangka. Negara juga harus menemukan celah sistem yang memungkinkan dugaan korupsi terjadi dan menutup celah tersebut.”

Menurut Reza, pelayanan HGB mempunyai nilai ekonomi dan hukum yang besar. Karena itu setiap keputusan administratif harus mempunyai jejak yang dapat diperiksa.

Sikap Organisasi: HGB Harus Memiliki Jejak Keputusan yang Jelas

ANALISIS DAN SIKAP SATUAN MAHASISWA ETH: organisasi menilai salah satu pelajaran penting dari perkara ini adalah kebutuhan memperkuat audit trail dalam pelayanan pertanahan.

Setiap permohonan HGB semestinya dapat dilacak mulai dari tanggal pengajuan, pejabat yang memeriksa, dokumen yang diminta, hasil verifikasi, pejabat yang memberikan persetujuan, alasan keputusan, hingga waktu penyelesaiannya.

“Digitalisasi pertanahan tidak cukup hanya membuat masyarakat mengunggah dokumen melalui komputer. Digitalisasi harus membuat setiap keputusan meninggalkan jejak: siapa yang memeriksa, siapa yang menyetujui, kapan dilakukan dan atas dasar apa.”

Dengan sistem tersebut, perubahan dokumen atau keputusan yang tidak wajar akan lebih mudah ditelusuri oleh pengawas internal maupun aparat penegak hukum.

Jangan Ada Jalur Khusus karena Uang atau Kedekatan

Satuan Mahasiswa ETH menilai pelayanan pemerintah harus memberikan standar yang sama kepada masyarakat, pengusaha kecil maupun perusahaan besar.

Reza menegaskan bahwa keberadaan investasi penting bagi pembangunan, tetapi proses pelayanan tetap harus mengikuti hukum.

“Investasi harus dipermudah melalui aturan yang jelas dan pelayanan yang cepat, bukan melalui jalur belakang. Perusahaan besar dan masyarakat biasa harus sama-sama mendapatkan kepastian prosedur dan kepastian hukum.”

Satuan Mahasiswa ETH menilai persepsi bahwa pengurusan pertanahan membutuhkan perantara, kedekatan atau pembayaran di luar aturan harus dihilangkan melalui transparansi proses.

Kabupaten Bogor Harus Menjadi Momentum Pembenahan

Karena objek perkara berkaitan dengan HGB di Kabupaten Bogor, Reza menilai mahasiswa dan masyarakat Bogor mempunyai kepentingan langsung terhadap perbaikan tata kelola pertanahan.

Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan aktivitas pembangunan, properti dan investasi yang besar. Karena itu, kepastian tata ruang dan pelayanan tanah yang bersih penting tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat.

“Kasus ini sangat dekat dengan kami karena menyangkut Kabupaten Bogor. Mahasiswa harus ikut mengawasi agar pembangunan dan investasi berjalan, tetapi hak masyarakat, kepastian hukum dan integritas pelayanan pemerintah tetap dilindungi.”

Enam Pertanyaan Mahasiswa kepada ATR/BPN

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta Kementerian ATR/BPN menjelaskan secara terbuka: berapa standar waktu penyelesaian pengurusan HGB; siapa yang mempunyai kewenangan pada setiap tahap; apakah seluruh proses mempunyai audit trail digital; bagaimana pertemuan atau komunikasi dengan pemohon dicatat; bagaimana masyarakat melaporkan permintaan pembayaran di luar ketentuan; serta pembenahan apa yang akan dilakukan setelah perkara ini.

Pertanyaan tersebut ditujukan pada tata kelola pelayanan publik, bukan untuk menyimpulkan keterlibatan pidana terhadap pihak yang belum dibuktikan dalam proses hukum.

Reza: Beri KPK Akses, Lindungi Pelapor

Satuan Mahasiswa ETH meminta seluruh pihak yang dipanggil atau dimintai dokumen oleh penyidik bersikap kooperatif sesuai hukum.

Organisasi juga mendorong penguatan mekanisme pelaporan internal bagi pegawai ATR/BPN maupun masyarakat yang mengetahui dugaan pelanggaran.

“Pegawai yang mengetahui penyimpangan harus mempunyai tempat yang aman untuk melapor. Tetapi setiap laporan juga harus diverifikasi agar penegakan integritas tidak berubah menjadi ruang untuk tuduhan tanpa bukti.”

Lima Tuntutan Satuan Mahasiswa ETH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong KPK menuntaskan penyidikan secara independen berdasarkan alat bukti; Kementerian ATR/BPN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan HGB berisiko tinggi; seluruh tahapan keputusan pertanahan diperkuat dengan audit trail digital; standar waktu, biaya dan mekanisme pelayanan dibuka kepada masyarakat; serta sistem pengaduan dan perlindungan pelapor diperkuat.

Organisasi juga meminta hasil evaluasi internal tidak hanya disimpan sebagai dokumen birokrasi, tetapi diumumkan kepada masyarakat sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan.

Dari Hambalang: Bongkar Perkara, Tutup Celah Korupsi

Reza menilai mahasiswa harus mampu berdiri pada dua prinsip sekaligus: mendukung pemberantasan korupsi dan menghormati hak hukum setiap orang.

“Kami tidak ingin penegakan hukum berubah menjadi penghakiman oleh opini. KPK harus membuktikan perkara berdasarkan alat bukti dan pengadilan yang menentukan kesalahan. Tetapi pemerintah juga tidak boleh menjadikan asas praduga tidak bersalah sebagai alasan untuk menghindari evaluasi sistem.”

Menurutnya, ukuran keberhasilan penanganan perkara tidak hanya berapa orang yang diproses.

“Keberhasilan sebenarnya adalah ketika perkara dibongkar, pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses, aset atau uang yang terkait kejahatan dipulihkan sesuai hukum, dan sistem pelayanan diperbaiki sehingga praktik serupa semakin sulit terjadi.”

Dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara berdasarkan informasi resmi KPK dan proses pengadilan.

Usut berdasarkan bukti. Hormati praduga tidak bersalah. Buka sistem pelayanan. Tutup celah korupsi. Dan pastikan urusan tanah rakyat maupun dunia usaha dapat diselesaikan melalui prosedur yang bersih dan setara.

Hambalang, Kabupaten Bogor | 18 September 2026
SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Ketua Umum: Reza Prasatria Dharma