BANTEN — Rabu, 30 September 2026 Transformasi digital pelayanan publik kembali menjadi perhatian pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto meminta birokrasi terus melakukan perubahan agar layanan kepada masyarakat semakin cepat, pasti, terhubung, dan mudah diakses.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Selasa (29/9/2026), menyampaikan bahwa arahan Presiden menekankan transformasi pelayanan publik secara digital. Keterhubungan layanan antaraplikasi juga didorong untuk memangkas kerumitan birokrasi.

Transformasi tersebut tidak sekadar berkaitan dengan penggunaan teknologi. Sistem digital diharapkan dapat membuat pemerintah semakin cepat mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus mempercepat respons pelayanan.

SP4N-LAPOR! diperkuat

Sebagai bagian dari pembenahan pelayanan publik, pemerintah memperbarui komitmen bersama dalam pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N-LAPOR!.

Komitmen tersebut melibatkan Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, serta Ombudsman RI.

SP4N-LAPOR! menjadi kanal nasional yang menghubungkan aspirasi dan pengaduan masyarakat dengan instansi pemerintah yang berwenang menanganinya.

Dalam mekanismenya, laporan masyarakat diverifikasi dan diteruskan kepada instansi berwenang. Penguatan sistem tersebut diarahkan agar pengaduan tidak hanya diterima, tetapi juga mendapatkan respons dan penyelesaian yang jelas.

Kecepatan verifikasi, ketepatan penanganan, serta kejelasan tindak lanjut menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang (DPP ETH) Banten, James Makapedua, S.E., mengatakan digitalisasi akan semakin bermanfaat apabila mampu memangkas proses pelayanan yang panjang dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

“Digitalisasi seharusnya membuat pelayanan menjadi lebih sederhana. Masyarakat tidak perlu berpindah-pindah tempat atau menghadapi proses yang panjang apabila layanan dapat diselesaikan secara cepat dan terintegrasi,” ujar James.

Menurutnya, penggunaan teknologi harus dibarengi kesiapan aparatur serta mekanisme pelayanan yang mudah dipahami.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar aplikasi, tetapi kepastian. Ketika mengurus pelayanan atau menyampaikan pengaduan, harus jelas prosesnya, siapa yang menangani, dan bagaimana tindak lanjutnya,” katanya.

Pelayanan daerah perlu saling terhubung

Bagi Banten, transformasi digital dapat diterapkan pada berbagai pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari administrasi pemerintahan, perizinan, kependudukan, kesehatan, pendidikan hingga pengaduan pelayanan publik.

James berharap sistem yang dikembangkan pemerintah pusat dan daerah semakin terintegrasi sehingga masyarakat tidak harus berulang kali memasukkan data yang sama ketika mengakses layanan berbeda.

“Kalau sistem antarlembaga dapat terhubung, masyarakat yang akan mendapatkan manfaat terbesar. Pelayanan menjadi lebih cepat dan aparatur juga dapat bekerja lebih efisien,” ujarnya.

Menurut James, keberhasilan digitalisasi dapat dilihat dari perubahan yang dirasakan masyarakat, seperti berkurangnya tahapan pelayanan, semakin singkatnya waktu penyelesaian, serta semakin mudahnya memperoleh informasi mengenai proses yang sedang berjalan.

Layanan langsung tetap diperlukan

Transformasi digital juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi atau tinggal di wilayah dengan akses internet terbatas.

Karena itu, kanal pelayanan langsung tetap diperlukan agar digitalisasi tidak menciptakan kesenjangan baru.

Pendampingan dapat diberikan melalui kantor pelayanan, kecamatan, desa atau kelurahan maupun fasilitas pemerintah lainnya sehingga masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan sistem digital tetap memperoleh pelayanan.

“Teknologi harus memperluas akses, bukan justru membuat sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan. Karena itu, layanan digital dan pelayanan langsung perlu berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” kata James.

Pengaduan harus berujung tindak lanjut

Penguatan SP4N-LAPOR! membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan pelayanan publik melalui kanal resmi.

Kementerian PANRB menyebut SP4N-LAPOR! telah terhubung dengan ratusan instansi pemerintah dan menggunakan prinsip no wrong door policy, sehingga laporan diarahkan kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.

James menekankan laporan yang telah disampaikan melalui kanal resmi harus memperoleh kejelasan tindak lanjut.

“Kalau masyarakat sudah menyampaikan laporan melalui saluran resmi, harus ada tindak lanjut yang dapat diketahui. Dengan begitu masyarakat merasakan bahwa pemerintah benar-benar hadir dan mendengar persoalan mereka,” katanya.

Menurutnya, data pengaduan juga dapat menjadi bahan evaluasi. Apabila keluhan mengenai pelayanan tertentu muncul berulang kali, pemerintah dapat menggunakannya untuk mengetahui bagian yang perlu diperbaiki.

Digitalisasi harus menghasilkan pelayanan lebih sederhana

Arah transformasi digital birokrasi pada akhirnya menempatkan kecepatan, kepastian, keterhubungan sistem, dan kemudahan akses sebagai bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bagi Banten, penerapannya dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat pelayanan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

DPP ETH Banten menekankan tiga hal yang perlu dijaga, yakni sistem yang mudah digunakan, pelayanan yang terintegrasi, serta pengaduan masyarakat yang memperoleh tindak lanjut secara jelas.

Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi tidak berhenti pada penambahan aplikasi baru, tetapi benar-benar menyederhanakan hubungan masyarakat dengan pemerintah.

Sumber: ANTARA News, 29 September 2026; Kementerian PANRB — Penguatan Sinergi SP4N-LAPOR!, 29 September 2026; SP4N-LAPOR!
Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang