Hambalang, 14 September 2026 — Pemerintah menyiapkan program modernisasi armada perikanan nasional melalui pembangunan 4.582 kapal ikan modern secara bertahap hingga 2029, dengan kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp125,5 triliun. Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 50 kapal berukuran 30 GT. ([Bursa Ikan][1])

Program berskala besar tersebut berpotensi menjadi salah satu perubahan penting dalam struktur perikanan tangkap Indonesia. Bagi masyarakat nelayan, pertanyaan yang perlu dikawal bukan hanya berapa banyak kapal yang dibangun, tetapi siapa yang memiliki, siapa yang mengoperasikan, bagaimana pembiayaannya, dan seberapa besar manfaat ekonominya benar-benar sampai kepada nelayan lokal dan koperasi nelayan.

Kapal Disiapkan dari 10 GT hingga 2.500 GT

Berdasarkan informasi resmi Bursa Ikan KKP pada 8 September 2026, armada yang direncanakan mencakup 11 kategori umum dengan 43 variasi ukuran kapal, mulai dari 10 GT sampai 2.500 GT.

Program tidak hanya mencakup kapal penangkap ikan, tetapi juga kapal pengangkut, kapal pengolahan (processing) dan kapal pendukung operasional perikanan. Jenis alat tangkap yang disebut pemerintah antara lain pukat cincin, gillnet, handline, rawai, liftnet, bubu serta beberapa jenis lainnya.

Dengan skala tersebut, modernisasi armada tidak dapat dipandang sekadar sebagai pengadaan kapal. Program ini berkaitan dengan kebutuhan pelabuhan, BBM, es, cold storage, galangan kapal, perawatan mesin, pemasaran ikan dan tenaga kerja perikanan.

Pemerintah Proyeksikan 89.000 Lapangan Kerja

Pemerintah memproyeksikan modernisasi kapal dapat membuka hingga 89.000 lapangan kerja, mulai dari pekerjaan di atas kapal hingga administrasi dan pengurusan dokumen. Posisi di kapal yang dibutuhkan antara lain nakhoda, perwira, kepala kamar mesin dan anak buah kapal.

Program tersebut juga diproyeksikan meningkatkan produksi perikanan tangkap hingga 2,3 juta ton per tahun. Dari sisi ekonomi, pemerintah memperkirakan peningkatan pendapatan nelayan hingga Rp20,7 triliun serta tambahan PNBP sekitar Rp1,8 triliun.

Angka-angka tersebut penting dipahami sebagai proyeksi pemerintah, bukan capaian yang sudah terealisasi. Keberhasilan program nantinya perlu dinilai berdasarkan hasil nyata setelah kapal mulai beroperasi.

Nelayan Lokal Jangan Hanya Menjadi ABK

Modernisasi akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila masyarakat nelayan tidak ditempatkan hanya sebagai tenaga kerja di atas kapal.

Koperasi, kelompok nelayan dan pelaku usaha perikanan lokal perlu memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam kepemilikan, pengelolaan maupun kegiatan usaha yang muncul dari program modernisasi.

Karena itu, skema penerima manfaat menjadi salah satu hal yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Nelayan perlu mengetahui apakah terdapat kesempatan bagi koperasi untuk mengakses kapal, bagaimana persyaratannya, sumber pembiayaannya, mekanisme pembayaran serta pembagian keuntungan dan risiko usahanya.

Pembiayaan Harus Realistis

Harga kapal modern dan biaya operasionalnya tidak kecil.

Selain pembelian atau pembangunan kapal, diperlukan BBM, awak, makanan, perawatan mesin, alat tangkap, asuransi, biaya pelabuhan dan modal kerja.

Apabila koperasi atau kelompok nelayan dilibatkan melalui pembiayaan, kemampuan membayar harus dihitung berdasarkan arus kas usaha perikanan yang realistis, bukan hanya berdasarkan proyeksi hasil tangkapan.

Hal tersebut penting agar program modernisasi tidak justru menimbulkan beban utang baru bagi nelayan.

Ribuan Kapal Membutuhkan Infrastruktur Darat

Peningkatan jumlah kapal harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur.

Pelabuhan perikanan membutuhkan kapasitas tambat, bongkar muat dan pelayanan yang memadai. Ketersediaan BBM, pabrik es, cold storage, bengkel, tempat pelelangan ikan serta transportasi berpendingin juga harus mengikuti pertumbuhan armada.

Tanpa pasar dan rantai dingin yang kuat, peningkatan produksi ikan dalam jumlah besar bahkan dapat menimbulkan tekanan harga pada saat pasokan melimpah.

Dengan demikian, modernisasi kapal harus dibangun sebagai satu ekosistem dari laut hingga pasar.

Perlindungan ABK Tidak Boleh Tertinggal

Kapal modern membutuhkan awak yang mempunyai kompetensi sesuai fungsi dan ukuran kapal.

Namun profesionalisasi awak harus berjalan bersamaan dengan perlindungan hak ketenagakerjaan.

PKL yang jelas, jaminan sosial, standar keselamatan, mekanisme pengupahan atau bagi hasil serta perlindungan kecelakaan perlu menjadi bagian dari pengoperasian kapal.

Program modernisasi tidak dapat disebut berhasil apabila teknologi kapal meningkat tetapi kesejahteraan manusianya tertinggal.

Sumber Daya Ikan Harus Tetap Dijaga

Penambahan ribuan kapal juga harus memperhitungkan ketersediaan sumber daya ikan pada masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Penempatan kapal perlu disesuaikan dengan karakter sumber daya, kapasitas penangkapan, jenis alat tangkap, kemampuan pelabuhan dan keberadaan nelayan tradisional.

Tujuannya agar modernisasi armada tidak menciptakan tekanan berlebihan terhadap sumber daya atau konflik ruang tangkap.

Program 4.582 kapal sendiri telah tercantum sebagai salah satu program prioritas nasional KKP periode 2026–2029.

Enam Aspirasi yang Dapat Dikawal Satuan Nelayan ETH

Sebagai penyampai aspirasi masyarakat nelayan, Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang dapat mendorong enam agenda utama: prioritas bagi nelayan lokal; keterlibatan nyata koperasi; transparansi skema kepemilikan dan pembiayaan; perlindungan ABK; kesiapan BBM, pelabuhan dan rantai dingin; serta penempatan kapal berdasarkan keberlanjutan sumber daya ikan.

Satuan Nelayan ETH juga dapat mendorong agar pemerintah mempublikasikan perkembangan program secara berkala—berapa kapal telah dibangun, siapa operatornya, di wilayah mana ditempatkan, berapa tenaga kerja lokal terserap, serta bagaimana dampaknya terhadap pendapatan nelayan.

Posisi tersebut bukan tuduhan bahwa program memiliki masalah. Ini merupakan agenda pengawalan publik agar investasi besar benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat pesisir.

Pada akhirnya, keberhasilan program 4.582 kapal tidak cukup dihitung dari banyaknya kapal yang diluncurkan.

Keberhasilan sesungguhnya harus terlihat dari meningkatnya pendapatan nelayan, tumbuhnya koperasi, terciptanya pekerjaan yang layak, kuatnya industri perikanan nasional, dan tetap terjaganya sumber daya ikan Indonesia.