MEDAN, 1 NOVEMBER 2026 – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai memberlakukan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2 hingga 30 November 2026. Kebijakan ini memberikan sejumlah keringanan bagi masyarakat, khususnya pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak.

Program tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan kendaraan dengan memanfaatkan fasilitas pembebasan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Berdasarkan informasi resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tertanggal 30 Oktober 2026, pembebasan yang diberikan mencakup pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya, denda PKB, pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua, pajak progresif, serta denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Kominfo Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, menyampaikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut melalui aplikasi SIGNAL maupun layanan e-SAMSAT, dengan tetap mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pemprov Sumut juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) ikut menyebarluaskan informasi agar program ini diketahui masyarakat secara merata.

Sosialisasi Jangan Hanya Terpusat di Perkotaan

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, S.H., menjadi perhatian dalam mendorong agar informasi kebijakan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat.

DPP Elang Tiga Hambalang Sumut menilai sosialisasi harus menjangkau seluruh kabupaten dan kota, termasuk wilayah yang memiliki keterbatasan akses informasi.

Menurut organisasi, jangan sampai masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh keringanan hanya karena tidak mengetahui jadwal maupun mekanisme program pemutihan tersebut.

Selain penyebaran informasi, pelayanan di kantor Samsat juga perlu dipastikan berjalan tertib, transparan, dan responsif. Masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai jenis pajak yang dibebaskan, kewajiban yang masih harus dibayar, serta dokumen yang diperlukan.

Dorong Pelayanan Publik yang Transparan

Program pemutihan pajak kendaraan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki tertib administrasi kendaraan bermotor.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan program ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau tidak menunggu hingga hari terakhir pelaksanaan program. Pemilik kendaraan sebaiknya memeriksa status pajak dan memastikan persyaratan yang dibutuhkan sebelum melakukan pembayaran.

DPP Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara berharap kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh jajaran pelayanan terkait.

Kesempatan keringanan pajak harus diikuti pelayanan yang mudah, informasi yang terbuka, dan kepastian prosedur. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak hanya menjadi program administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Utara.

Sumber:

• Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, 30 Oktober 2026.
• Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang