HAMBALANG — Jumat, 18 September 2026 Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang (LBH ETH) menyoroti perkembangan terbaru perkara yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Pada Jumat, 18 September 2026, Tim 9 Kejaksaan Agung menyerahkan tersangka, barang bukti dan berkas perkara atau Tahap II kepada tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain Febrie Adriansyah, Kejaksaan menyebut Don Ritto dan Nurman Herin turut dilimpahkan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyatakan pelimpahan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang beserta tindak pidana asal yang oleh penyidik dikonstruksikan sebagai dugaan korupsi berupa pemerasan oleh oknum penyelenggara negara dalam penanganan perkara PT ASABRI dan/atau PT Asuransi Jiwasraya. Setelah Tahap II, penuntut umum disebut akan menyusun surat dakwaan dan administrasi sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Okky A.J. SH.MH.: Jabatan Tinggi Tidak Boleh Memberikan Kekebalan, Tetapi Tersangka Juga Tidak Boleh Dihukum oleh Opini

Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang, Okky A.J. SH.MH., menilai masuknya perkara ke tahap penuntutan merupakan momentum untuk memindahkan perdebatan dari ruang spekulasi menuju pengujian bukti secara terbuka di pengadilan.

“Karena perkara ini menyangkut mantan pejabat tinggi pada lembaga penegak hukum, standar transparansinya harus tinggi. Tetapi transparansi bukan berarti menganggap seseorang bersalah sebelum putusan. Jaksa harus membuktikan dakwaannya, sementara terdakwa harus diberikan kesempatan penuh untuk membantah dan menghadirkan pembelaan.”

LBH ETH menegaskan bahwa status tersangka dan pelimpahan Tahap II bukan putusan bersalah. Kesalahan pidana hanya dapat ditentukan setelah bukti diuji melalui persidangan dan pengadilan menjatuhkan putusan berdasarkan hukum.

Febrie Pertanyakan Sangkaan Pemerasan

Setelah pelimpahan pada Jumat, Febrie Adriansyah menyampaikan kepada wartawan bahwa dirinya mempertanyakan alasan dikenai sangkaan pemerasan. Ia mengatakan selama sekitar 33 tahun bekerja sebagai jaksa tidak pernah dijatuhi hukuman oleh bidang pengawasan Kejaksaan. Pernyataan tersebut merupakan posisi Febrie dan bukan penilaian pengadilan terhadap pokok perkara.

Kuasa hukumnya sebelumnya menyatakan Febrie menyambut baik pelimpahan perkara agar seluruh bukti dan konstruksi penyidikan dapat diuji secara terbuka melalui proses hukum. Tim hukum juga menyatakan kliennya akan kooperatif dalam menghadapi proses tersebut.

Menurut LBH ETH, perbedaan konstruksi antara penyidik dan pembela justru merupakan alasan mengapa perkara harus diuji melalui persidangan yang terbuka dan independen.

Okky A.J. SH.MH. mengatakan:

“Jaksa mempunyai kewajiban membuktikan tuduhannya. Pihak pembela mempunyai hak menguji alat bukti dan menghadirkan argumentasi tandingan. Pengadilanlah yang kemudian menilai. Sistem hukum yang sehat tidak takut terhadap pengujian.”

Tim 9 Menyebut 38 Objek Tanah dan Bangunan Telah Disita

Tim 9 Kejaksaan Agung sebelumnya menyatakan telah menyita sekitar 38 objek tanah dan/atau bangunan yang ditaksir bernilai sekitar Rp846 miliar dalam penyidikan dugaan TPPU tersebut. Tim 9 juga menyebut penyitaan saham, valuta asing dan dokumen yang sebelumnya ditangani aparat lain.

Namun tim kuasa hukum Febrie meminta status dan hubungan setiap aset dengan tersangka dibuktikan secara spesifik, termasuk mengenai kepemilikan, asal-usul dan kaitannya dengan perkara.

LBH ETH menilai penyitaan merupakan instrumen penting dalam perkara TPPU, tetapi setiap objek tetap harus mempunyai hubungan pembuktian yang dapat diuji.

“Jangan hanya menampilkan nilai total aset yang besar. Di persidangan harus jelas aset yang mana, milik siapa, diperoleh kapan, sumber dananya apa, serta bagaimana jaksa menghubungkannya dengan tindak pidana yang didakwakan,” ujar Okky A.J. SH.MH.

Zulkiram SH.: Perkara Ini Menjadi Ujian Integritas Kelembagaan Kejaksaan

Sekretaris Jenderal LBH Elang Tiga Hambalang, Zulkiram SH., menilai penanganan perkara yang melibatkan mantan pejabat tinggi internal merupakan ujian penting bagi kredibilitas Kejaksaan.

“Masyarakat perlu melihat bahwa ketika perkara menyentuh orang dari dalam institusi sendiri, standar hukumnya tetap sama. Tidak boleh ada perlindungan karena pernah menjadi pejabat, tetapi juga tidak boleh ada perlakuan berlebihan untuk membuktikan bahwa institusi sedang tegas.”

Menurut LBH ETH, jaksa penuntut umum yang menangani perkara harus mendapat ruang bekerja profesional dan terbebas dari konflik kepentingan maupun tekanan internal dan eksternal.

Dakwaan Harus Spesifik dan Tidak Mengandalkan Persepsi Publik

LBH ETH meminta surat dakwaan nantinya menjelaskan secara rinci dugaan perbuatan, waktu kejadian, pihak yang disebut terlibat, aliran uang atau manfaat, hubungan dengan tindak pidana asal, serta keterkaitan aset yang menjadi objek penyitaan.

Kejaksaan menyatakan penuntut umum mempunyai waktu untuk menyiapkan dakwaan dan administrasi sebelum melimpahkan perkara ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Lokasi penahanan setelah Tahap II juga disebut berada dalam kewenangan penuntut umum; Kejaksaan pada Jumat belum memberikan kepastian final mengenai perubahan tempat penahanan Febrie.

LBH ETH menilai pengadilan terbuka akan memungkinkan masyarakat melihat perbedaan antara fakta yang dapat dibuktikan, keterangan saksi, bukti transaksi, pendapat ahli dan klaim para pihak.

LBH ETH Minta Perlindungan Saksi dan Independensi Penuntutan

LBH ETH mendorong Kejaksaan memastikan tidak ada saksi yang ditekan untuk mengubah keterangan, seluruh bukti elektronik maupun dokumen dijaga rantai penguasaannya, dan tim penuntut umum mempunyai independensi dalam menyusun dakwaan.

Dalam perkara yang menyentuh mantan pejabat penegak hukum, menurut LBH ETH, mekanisme pengawasan internal dan keterbukaan publik menjadi semakin penting untuk mencegah munculnya dugaan konflik kepentingan.

Okky A.J. SH.MH. menegaskan:

“Kalau Kejaksaan yakin bukti cukup, buktikan secara terang di pengadilan. Kalau pembela mempunyai bukti yang menyangkal, berikan ruang yang sama untuk diuji. Jangan biarkan perkara sebesar ini berubah menjadi perang opini.”

LBH ETH: Penyitaan Aset Juga Harus Melindungi Hak Pihak Ketiga

LBH ETH mengingatkan bahwa penyitaan aset dalam perkara TPPU dapat bersinggungan dengan hak pihak ketiga. Karena itu, apabila terdapat pihak yang dapat membuktikan kepemilikan sah dan tidak berkaitan dengan tindak pidana, mekanisme hukum untuk mengajukan keberatan harus tetap tersedia.

Prinsip tersebut, menurut LBH ETH, bukan untuk melemahkan pemberantasan pencucian uang, tetapi memastikan pemulihan aset dilakukan dengan prosedur yang sah sehingga tidak mudah dibatalkan pada tahap selanjutnya.

Perkara Pejabat Penegak Hukum Harus Menjadi Momentum Evaluasi

LBH ETH menilai perkara ini mempunyai arti lebih luas daripada pertanggungjawaban seorang individu. Kejaksaan perlu mengevaluasi sistem pengawasan internal, hubungan penanganan perkara dengan pihak luar, mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, serta transparansi pengawasan terhadap pejabat struktural.

“Kekuatan sebuah lembaga penegak hukum tidak diukur dari seberapa keras lembaga itu menangani orang lain, tetapi juga dari kemampuannya menegakkan standar yang sama ketika persoalan muncul di dalam institusinya sendiri,” kata Okky A.J. SH.MH.

LBH Elang Tiga Hambalang berharap persidangan nantinya berlangsung terbuka, profesional dan tidak dipengaruhi tekanan politik maupun kepentingan lain. Masyarakat juga diminta mengikuti fakta persidangan dan menghindari kesimpulan bersalah atau tidak bersalah sebelum hakim memutus perkara.

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang
Ketua Umum: Okky A.J. SH.MH.
Sekretaris Jenderal: Zulkiram SH.
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Jumat, 18 September 2026