PEKANBARU, 1 NOVEMBER 2026 – Pemerintah memperkuat strategi pengadaan energi nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026. Kebijakan yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto tersebut mengatur perubahan mekanisme pengadaan minyak mentah (crude oil), bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) dari luar negeri.

Melalui aturan tersebut, pengadaan energi yang sebelumnya banyak mengandalkan mekanisme antarbadan usaha atau business-to-business (B2B), kini dapat dilakukan melalui kerja sama langsung antarpemerintah (government-to-government/G2G) maupun pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/G2B).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjelaskan bahwa perubahan mekanisme ini bertujuan memperkuat kepastian pasokan energi bagi kebutuhan dalam negeri, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa skema baru tersebut memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk menjalin kerja sama dengan negara pemasok energi. Pemerintah juga menyiapkan langkah pengadaan jangka panjang agar kebutuhan energi nasional lebih terjamin.

Kebijakan ini menjadi penting karena Indonesia masih mengandalkan impor untuk sebagian kebutuhan energi, termasuk minyak mentah dan LPG.

DPK ETH Pekanbaru: Kepastian Pasokan Harus Diikuti Pelayanan yang Baik

Ketua Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru, Muflihun, S.STP., M.AP., menyambut positif langkah pemerintah dalam memperkuat sistem pengadaan energi nasional.

ETH Pekanbaru menilai kepastian pasokan energi merupakan faktor penting bagi kehidupan masyarakat dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Ketersediaan BBM dan LPG yang terjaga dapat membantu mendukung aktivitas transportasi, perdagangan, industri, serta kebutuhan rumah tangga.

perubahan mekanisme pengadaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Pengawasan perlu diperkuat agar kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.

Bagi masyarakat Pekanbaru dan Provinsi Riau, ketersediaan energi yang stabil memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi, distribusi barang, transportasi, serta aktivitas usaha masyarakat.

Selain menjamin pasokan, pemerintah diharapkan terus memperhatikan keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi energi, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

DPK Elang Tiga Hambalang Pekanbaru berharap kebijakan energi nasional ini dapat memperkuat kemandirian Indonesia secara bertahap serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha.

Ketahanan energi bukan hanya persoalan ketersediaan pasokan, tetapi juga menyangkut kemampuan negara melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 26 Oktober 2026, “Perpres 107/2026 Terbit, Pemerintah Ubah Cara Impor Crude, BBM, dan LPG.”

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang