HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyoroti pergantian kepemimpinan Kementerian Keuangan setelah Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara pada Senin, 14 September 2026 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97/P Tahun 2026. Memasuki hari pertamanya sebagai Menteri Keuangan, Suahasil menegaskan bahwa mandat Presiden adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara serta memastikan APBN mendukung program prioritas pemerintah.

Suahasil juga memastikan defisit APBN tetap dijaga di bawah 3 persen. Ia menegaskan efisiensi tidak semata-mata berarti memangkas anggaran, tetapi menggunakan belanja negara untuk menghasilkan keluaran maksimal dan manfaat nyata bagi masyarakat.

DPN ETH memandang pergantian Menteri Keuangan merupakan momentum penting karena pengelolaan APBN menyangkut langsung daya beli masyarakat, pembangunan daerah, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan penciptaan lapangan pekerjaan.

H. Safrizal: APBN Sehat Bukan Hanya Soal Defisit

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, H. Safrizal, menegaskan bahwa DPN ETH mendukung komitmen menjaga kesehatan fiskal. Namun menurutnya, istilah APBN sehat jangan dipersempit hanya menjadi angka defisit dan keseimbangan fiskal.

Menurut H. Safrizal, kesehatan APBN juga harus diukur dari kemampuan anggaran negara menyelesaikan persoalan nyata masyarakat.

“Defisit memang harus dijaga, tetapi rakyat juga harus merasakan bahwa APBN bekerja untuk mereka. Ukurannya adalah apakah lapangan kerja bertambah, harga pangan terkendali, sekolah membaik, pelayanan kesehatan tersedia dan masyarakat kecil terlindungi,” tegas H. Safrizal.

Ia mengingatkan bahwa disiplin fiskal dan keberpihakan kepada rakyat seharusnya tidak dipertentangkan.

Menurut H. Safrizal, justru APBN yang dikelola secara disiplin semestinya menghasilkan ruang anggaran yang lebih besar untuk program produktif dan pelayanan dasar.

H. Safrizal: Efisiensi Jangan Berarti Pelayanan Publik Ikut Dipangkas

H. Safrizal juga menyoroti pernyataan Menteri Keuangan bahwa efisiensi tidak sekadar pemotongan anggaran.

DPN ETH menilai prinsip tersebut harus benar-benar diterapkan di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Menurut H. Safrizal, pemotongan perjalanan dinas, kegiatan seremonial atau belanja yang tidak menghasilkan manfaat dapat dipahami. Namun efisiensi akan menjadi masalah apabila justru mengurangi pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar atau program yang langsung menyentuh ekonomi rakyat.

“Potong pemborosan, bukan pelayanan rakyat. Hilangkan kegiatan yang tidak produktif, tetapi jangan membuat sekolah, puskesmas, petani dan masyarakat di daerah kehilangan pelayanan karena alasan efisiensi,” ujarnya.

Ganda Satria Dharma: Pernyataan Ketua Umum Harus Diterjemahkan ke Ukuran Kinerja APBN

Pernyataan H. Safrizal tersebut kemudian diperjelas oleh Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma.

Ganda menjelaskan bahwa yang dimaksud Ketua Umum adalah perlunya pemerintah mempunyai indikator yang lebih mudah dipahami masyarakat dalam menilai keberhasilan APBN.

Menurut Ganda, pemerintah jangan hanya menyampaikan besarnya anggaran yang dialokasikan.

Publik juga perlu mengetahui berapa anggaran yang benar-benar dibelanjakan, apa hasilnya, siapa penerima manfaatnya dan apakah target program tercapai.

“Ketua Umum H. Safrizal menekankan bahwa uang negara harus dapat ditelusuri sampai kepada manfaatnya. Rp1 triliun yang dianggarkan belum bisa disebut keberhasilan apabila masyarakat tidak mengetahui apa yang dihasilkan dari uang tersebut,” jelas Ganda.

Ganda: Belanja Produktif Harus Jadi Prioritas

Pandangan DPN ETH sejalan dengan perhatian sejumlah ekonom terhadap agenda Menteri Keuangan baru.

Ekonom yang dikutip ANTARA pada 15 September 2026 menilai Suahasil perlu memprioritaskan belanja produktif agar APBN tetap kredibel sekaligus memberikan efek pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ganda menilai belanja produktif perlu diarahkan kepada sektor yang memiliki efek luas terhadap masyarakat, seperti infrastruktur dasar, pertanian, pendidikan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, UMKM, hilirisasi industri dan penguatan ekonomi daerah.

Menurutnya, setiap rupiah pengeluaran negara idealnya tidak hanya menyelesaikan kebutuhan hari ini tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat pada masa mendatang.

Transfer ke Daerah Jangan Sampai Melemahkan Pelayanan

DPN ETH juga memberikan perhatian terhadap hubungan fiskal pusat dan daerah.

Saat ini kebijakan transfer ke daerah menjadi salah satu isu penting karena pemerintah daerah bergantung pada transfer pusat untuk membiayai banyak pelayanan dasar.

H. Safrizal menilai pemerintah perlu memastikan proses efisiensi tidak menghasilkan tekanan berlebihan terhadap daerah yang kemampuan fiskalnya terbatas.

Menurutnya, masyarakat tidak peduli apakah pelayanan dibiayai APBN atau APBD. Yang masyarakat butuhkan adalah jalan berfungsi, sekolah tersedia, pelayanan kesehatan berjalan dan ekonomi daerah bergerak.

Ganda Satria Dharma memperjelas bahwa transfer ke daerah seharusnya dikaitkan dengan kinerja dan kebutuhan riil.

Daerah harus didorong efisien, tetapi pemerintah pusat juga harus memahami bahwa kapasitas fiskal antara satu daerah dengan daerah lain sangat berbeda.

Kredibilitas APBN Berarti Data dan Komunikasi Harus Terbuka

Suahasil secara resmi juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, kredibilitas APBN dibangun melalui kebijakan sehat sekaligus komunikasi yang konsisten kepada masyarakat.

DPN ETH menilai komitmen tersebut penting.

H. Safrizal meminta Kementerian Keuangan semakin terbuka dalam menjelaskan kondisi penerimaan negara, belanja, subsidi, utang, defisit serta risiko fiskal.

Menurutnya, keterbukaan bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan agar publik memahami keadaan keuangan negara dan alasan pemerintah mengambil suatu kebijakan.

Ganda menambahkan bahwa komunikasi pemerintah harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami masyarakat, bukan hanya istilah teknis keuangan negara.

DPN ETH Minta Lima Fokus Menteri Keuangan Baru

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong kepemimpinan baru Kementerian Keuangan memusatkan perhatian pada menjaga APBN tetap sehat dan kredibel; memprioritaskan belanja produktif; melindungi pelayanan dasar masyarakat; memastikan transfer pusat-daerah efektif; serta memperkuat transparansi dan evaluasi manfaat setiap belanja negara.

DPN ETH menilai tantangan Menteri Keuangan bukan sekadar menjaga angka dalam laporan fiskal, tetapi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bagaimana uang negara dikelola.

H. Safrizal: Ukuran Akhir APBN adalah Kesejahteraan Rakyat

H. Safrizal menegaskan bahwa APBN merupakan uang rakyat yang harus kembali memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat.

Menurutnya, keseimbangan fiskal penting karena menjaga negara tetap mampu membiayai kebutuhan pada masa mendatang. Namun disiplin tersebut harus tetap menghasilkan pembangunan dan perlindungan sosial.

“APBN yang kuat adalah APBN yang dipercaya pasar, dipercaya masyarakat, sekaligus mampu membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik,” tegas H. Safrizal.

Ganda: Menteri Baru Harus Membuktikan Efisiensi Menghasilkan Manfaat Lebih Besar

Ganda Satria Dharma kembali menjelaskan sikap Ketua Umum.

Menurut Ganda, pernyataan Suahasil bahwa efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran merupakan janji kebijakan yang layak diuji melalui pelaksanaannya.

DPN ETH akan melihat apakah efisiensi benar-benar menghasilkan belanja yang lebih tepat sasaran, program yang lebih efektif serta manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

“Kalau anggaran dapat ditekan tetapi pelayanan publik meningkat, itulah efisiensi. Namun apabila anggaran turun dan kualitas pelayanan ikut turun, itu bukan keberhasilan yang dimaksud masyarakat,” tegas Ganda.

DPN Elang Tiga Hambalang menilai pergantian Menteri Keuangan harus menjadi momentum memperkuat prinsip bahwa setiap rupiah APBN harus memiliki manfaat yang jelas, dapat diukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia.

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang
H. Safrizal — Ketua Umum
Ganda Satria Dharma — Sekretaris Jenderal