JAMBI — Selasa, 25 Agustus 2026 Pemerintah Kota Jambi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat koordinasi menghadapi tiga persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, yakni geng motor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta ketersediaan air bersih.

Ketiga persoalan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wali Kota Jambi Maulana bersama unsur Forkopimda. Pemerintah kota menilai penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor karena bersentuhan langsung dengan keamanan, lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat.

Langkah Pemerintah Kota Jambi tersebut mendapat perhatian dari Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang (DPP ETH) Jambi, Rikardo Sianturi.

Rikardo menilai tiga persoalan tersebut tidak cukup hanya dibahas dalam rapat koordinasi, tetapi perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

“Keamanan masyarakat, persoalan lingkungan dan kebutuhan air bersih sama-sama menyangkut kepentingan publik. Kami berharap pemerintah bersama seluruh unsur terkait mempunyai langkah yang terukur, jelas dan berkelanjutan,” kata Rikardo Sianturi.

Geng motor perlu dicegah dari hulunya

Terkait persoalan geng motor dan kenakalan remaja, Rikardo mengatakan pendekatan penegakan hukum tetap diperlukan apabila ditemukan tindakan yang memenuhi unsur pidana. Namun, pencegahan juga harus mendapatkan perhatian besar.

Menurutnya, pemerintah, kepolisian, sekolah, orang tua dan lingkungan masyarakat perlu membangun sistem pencegahan bersama agar anak-anak dan remaja tidak terjerumus dalam kelompok yang melakukan kekerasan atau mengganggu ketertiban.

Patroli pada jam dan lokasi rawan dapat diperkuat. Di sisi lain, kegiatan positif bagi generasi muda juga perlu diperbanyak.

“Kalau sudah melakukan tindak pidana tentu proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Tetapi kita juga harus bertanya mengapa anak-anak bisa masuk ke lingkungan seperti itu. Pencegahan dari keluarga, sekolah dan lingkungan jangan ditinggalkan,” ujarnya.

Karhutla jangan menunggu api membesar

Persoalan kedua adalah karhutla. Rikardo meminta pemerintah mempertahankan kesiagaan meskipun kondisi kebakaran dapat berubah dari waktu ke waktu.

Menurutnya, pemantauan titik panas, patroli lapangan, kesiapan peralatan dan sumber air serta koordinasi antarlembaga harus terus dilakukan.

Karhutla, lanjut Rikardo, dapat memberikan dampak luas apabila tidak dikendalikan sejak dini. Selain kerusakan lingkungan, kabut asap berpotensi mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Jangan menunggu api membesar baru semua bergerak. Ketika ada indikasi kebakaran, tindakan awal harus cepat dilakukan,” tegas Rikardo.

Air bersih menyangkut kebutuhan dasar masyarakat

DPP ETH Jambi juga meminta persoalan ketersediaan air bersih mendapatkan perhatian serius.

Menurut Rikardo, pemerintah perlu memastikan masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air mendapatkan penanganan, terutama ketika kondisi cuaca dan musim kemarau memengaruhi sumber air.

Penanganan jangka pendek berupa distribusi air perlu dibarengi pembenahan jangka menengah dan panjang terhadap sistem pelayanan, sumber air baku serta infrastruktur pendukung.

“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Kalau ada wilayah yang mengalami kesulitan, harus dipetakan dengan jelas: berapa masyarakat terdampak, apa penyebabnya, bagaimana penanganan sementara dan apa solusi permanennya,” katanya.

ETH Jambi siap ikut mengawal kepentingan masyarakat

Rikardo mengatakan DPP Elang Tiga Hambalang Jambi siap ikut mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta menyampaikan persoalan yang ditemukan di lapangan kepada instansi terkait.

Ia berharap koordinasi antara Pemerintah Kota Jambi, TNI-Polri, instansi teknis, sekolah, masyarakat dan berbagai elemen lainnya tidak berhenti setelah rapat selesai.

“Yang masyarakat tunggu adalah hasilnya. Geng motor harus ditekan, karhutla harus dicegah, dan masyarakat harus mendapatkan pelayanan air bersih yang layak. Tiga persoalan ini berbeda, tetapi semuanya menyangkut rasa aman dan kualitas hidup masyarakat Jambi,” tutup Rikardo Sianturi.