BANTEN — Minggu, 27 September 2026 Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan renovasi 10.000 puskesmas mulai 2027 sebagai bagian dari transformasi pelayanan kesehatan nasional. Pemerintah menyebut wilayah terluar dan tertinggal akan menjadi salah satu prioritas pelaksanaan program tersebut.

Dalam keterangan resmi Kementerian Sekretariat Negara, Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah menyiapkan alokasi sekitar Rp4 miliar untuk setiap puskesmas yang direnovasi. Pemerintah juga merencanakan renovasi 514 laboratorium kesehatan masyarakat.

Kebijakan tersebut menempatkan penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai bagian dari agenda pembangunan pemerintah.

Puskesmas menjadi layanan terdekat masyarakat

Puskesmas mempunyai posisi penting karena menjadi salah satu pintu pertama masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan, pencegahan penyakit, pelayanan ibu dan anak hingga berbagai program kesehatan masyarakat.

Karena itu, renovasi fasilitas fisik perlu berjalan bersama peningkatan kualitas pelayanan, ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan dan peralatan medis.

Bagi Banten, kebijakan nasional tersebut relevan karena kebutuhan pelayanan kesehatan tersebar di wilayah dengan karakter berbeda, mulai dari kawasan perkotaan Tangerang Raya hingga Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Namun, jumlah puskesmas di Banten yang nantinya masuk program renovasi 2027 perlu menunggu penetapan resmi pemerintah. Keterangan pemerintah yang tersedia saat ini menyebut target nasional 10.000 puskesmas.

DPP ETH Banten apresiasi kebijakan kesehatan

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang (DPP ETH) Banten, James Makapedua, S.E., menyampaikan apresiasi terhadap arah kebijakan pemerintah yang memberikan perhatian pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

“Kami mengapresiasi kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat puskesmas. Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga kualitas pelayanannya sangat menentukan,” ujar James.

Menurut James, pembangunan fasilitas kesehatan perlu memastikan masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan memperoleh kualitas pelayanan yang memadai.

“Kami mendukung kebijakan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Harapannya, ketika program ini berjalan, wilayah yang fasilitas kesehatannya masih membutuhkan perbaikan mendapatkan perhatian secara proporsional,” katanya.

Bukan hanya pembangunan gedung

James menilai renovasi bangunan sebaiknya diikuti dengan peningkatan unsur pendukung pelayanan.
“Gedung yang baik harus diikuti tenaga kesehatan yang cukup, peralatan medis, ketersediaan obat serta pelayanan yang cepat. Jadi masyarakat benar-benar merasakan perubahan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Pemerintah sendiri menempatkan kesehatan sebagai salah satu dari delapan Program Kerja Prioritas Nasional dalam RAPBN 2027, bersama kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Kesempatan memperkuat pelayanan kesehatan Banten

Bagi Pemerintah Provinsi Banten serta pemerintah kabupaten dan kota, rencana nasional tersebut dapat menjadi momentum untuk memetakan kondisi fasilitas kesehatan yang membutuhkan peningkatan.

Pemetaan tersebut penting agar kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Cilegon maupun Kota Serang dapat diselaraskan dengan program pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing.

DPP ETH Banten berharap pelaksanaannya nanti dilakukan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan objektif setiap wilayah.

“Kalau fasilitas kesehatan semakin baik dan pelayanan semakin dekat, manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat. Kami berharap Banten juga mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan fasilitas kesehatannya,” kata James.

Rencana renovasi 10.000 puskesmas mulai 2027 menjadi salah satu agenda pemerintah untuk memperkuat pelayanan kesehatan. Tahap berikutnya yang perlu dicermati adalah penetapan lokasi, jadwal pelaksanaan, rincian pembiayaan serta standar peningkatan fasilitas yang akan diterapkan di setiap daerah.

Sumber: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Sumber resmi Sekretariat Negara — transformasi kesehatan dan pendidikan

Redaksi: Elang Tiga Global News