Hambalang — Jumat, 28 Agustus 2026 Masuknya 120 ton udang vaname asal Ekuador ke Indonesia menjadi perhatian Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang. Organisasi tersebut mendorong pemerintah memastikan kebutuhan bahan baku industri tidak mengurangi perlindungan terhadap pembudi daya, pelaku usaha perikanan dan rantai ekonomi pesisir nasional.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 19 Agustus 2026, sebanyak 120 ton udang vaname asal Ekuador masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pada Juni 2026. Udang tersebut digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan. ([KKP][1])

KKP menjelaskan bahwa kementerian tidak menerbitkan Rencana Kebutuhan Impor (RKI) untuk udang vaname tersebut. Menurut hasil koordinasi KKP dengan Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan dan Badan Karantina Indonesia, pemasukan dilakukan melalui fasilitas kawasan berikat, yang dalam konteks tersebut belum diberlakukan kewajiban larangan dan pembatasan berupa Persetujuan Impor. ([KKP][1])

SATUAN NELAYAN ETH: PRODUK NASIONAL HARUS DIDAHULUKAN

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai persoalan ini perlu dilihat secara proporsional. Industri pengolahan membutuhkan bahan baku dengan mutu, volume, kontinuitas dan spesifikasi tertentu, tetapi kepentingan produsen dalam negeri juga harus dilindungi.

“Jika kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh produksi nasional dengan kualitas dan spesifikasi yang dibutuhkan industri, maka udang Indonesia semestinya menjadi pilihan utama. Jangan sampai produk dari luar justru menekan posisi tawar produsen kita sendiri.”

Pernyataan tersebut merupakan sudut editorial Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang untuk materi pemberitaan organisasi.

Sikap tersebut sejalan dengan arah yang disampaikan KKP. Pemerintah meminta industri pengolahan, eksportir dan importir memprioritaskan udang vaname produksi Indonesia, dengan tetap memperhatikan mutu, volume, kontinuitas pasokan dan kebutuhan spesifikasi industri. ([KKP][1])

PEMERINTAH PERLU JAGA HARGA PRODUSEN

Menurut Satuan Nelayan ETH, salah satu aspek yang perlu diawasi adalah dampak pemasukan produk luar negeri terhadap harga udang di tingkat produsen.

Apabila pasokan impor dilakukan ketika produksi dalam negeri tersedia dalam jumlah mencukupi, pemerintah perlu memastikan tidak terjadi tekanan harga yang merugikan pembudi daya.

Karena itu, Satuan Nelayan ETH mendorong keterbukaan data mengenai kebutuhan bahan baku industri, kemampuan produksi nasional, volume pemasukan dari luar negeri dan tingkat penyerapan udang lokal.

Transparansi tersebut penting agar kebijakan perdagangan dan kebutuhan industri dapat berjalan beriringan dengan perlindungan ekonomi masyarakat perikanan.

KKP: UDANG EKUADOR NEGATIF WSSV

Aspek keamanan produk juga menjadi perhatian. Berdasarkan keterangan KKP, pemeriksaan kesehatan oleh Badan Karantina Indonesia terhadap udang vaname asal Ekuador tersebut menunjukkan hasil negatif White Spot Syndrome Virus (WSSV). ([KKP][1])

Satuan Nelayan ETH mendukung pengawasan karantina yang ketat terhadap setiap produk perikanan yang masuk ke Indonesia.

Pengawasan tersebut harus dilakukan secara konsisten karena perlindungan sektor perikanan tidak hanya menyangkut harga, tetapi juga keamanan hayati, kesehatan komoditas dan keberlanjutan produksi nasional.

INDUSTRI UDANG MENYANGKUT RANTAI EKONOMI YANG LUAS

KKP menegaskan industri udang mempunyai mata rantai usaha yang panjang, mulai dari pembenihan, pakan, sarana produksi, kegiatan budi daya, pengolahan, penyimpanan dan logistik hingga pemasaran domestik serta ekspor. ([KKP][1])

Data KKP juga menunjukkan besarnya posisi strategis komoditas tersebut. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata nilai ekspor udang Indonesia mencapai sekitar USD1,93 miliar, dengan rata-rata volume 229,25 ribu ton. ([KKP][1])

Artinya, kebijakan mengenai udang dapat memengaruhi banyak mata pencaharian sekaligus.

PERKUAT PRODUKSI, JANGAN TERGANTUNG PASOKAN LUAR

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa kebutuhan bahan baku industri seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan produksi nasional.

Jika industri membutuhkan kontinuitas dan spesifikasi tertentu, persoalan tersebut perlu dijawab melalui peningkatan produktivitas tambak, kualitas benih, teknologi budi daya, rantai dingin, pembiayaan serta kemitraan langsung antara industri dengan kelompok pembudi daya.

Pemerintah sendiri tengah mendorong peningkatan produksi udang melalui berbagai program budi daya. Pada Mei 2026, pemerintah menegaskan pengembangan kawasan budi daya udang, termasuk rencana pengembangan terintegrasi di Waingapu dan Sulawesi Utara. ([KKP][2])

BANGUN KEMITRAAN INDUSTRI DENGAN PRODUSEN LOKAL

Satuan Nelayan ETH mendorong perusahaan pengolahan membangun kontrak pembelian jangka panjang dengan koperasi maupun kelompok pembudi daya.

Dengan mekanisme tersebut, industri memperoleh kepastian pasokan sementara produsen mendapatkan kepastian pasar dan harga yang lebih terukur.

“Jangan mempertentangkan kepentingan industri dengan kepentingan pembudi daya. Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang membuat industri tumbuh sekaligus produksi nasional semakin kuat.”

KEDAULATAN PANGAN LAUT HARUS DIMULAI DARI PRODUSEN

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa Indonesia memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Kebijakan perdagangan hasil perikanan karena itu harus ditempatkan dalam kerangka memperkuat produksi, lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

“Produk perikanan Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ketika produksi nasional mampu memenuhi kebutuhan industri, pembudi daya dan pelaku perikanan dalam negeri harus memperoleh kesempatan pertama.”

Satuan Nelayan ETH mendorong KKP bersama kementerian/lembaga terkait terus mengawasi pemasukan komoditas perikanan sekaligus memperkuat produksi nasional agar industri pengolahan tidak kekurangan bahan baku.

Tujuannya bukan menutup perdagangan, melainkan memastikan industri nasional berkembang, ekspor meningkat dan masyarakat yang menghasilkan komoditas perikanan memperoleh manfaat ekonomi yang adil.