HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Kamis, 17 September 2026 Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang (ETH) menaruh perhatian terhadap perkembangan terbaru pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlangsung di tingkat nasional.

Pada Kamis, 17 September 2026, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang aspirasi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Pernyataan itu muncul di tengah perhatian organisasi pekerja terhadap substansi rancangan aturan ketenagakerjaan. �
TVRI News

Sehari sebelumnya, perwakilan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia bertemu Komisi IX DPR RI. ANTARA melaporkan koalisi tersebut meminta DPR merespons usulan buruh untuk dimasukkan dalam draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. �
Antara News

Aspirasi buruh daerah juga masuk DPR

Perkembangan lain terjadi hari ini. Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rapat dengar pendapat umum mengenai aspirasi buruh terkait RUU Pelindungan Pekerja.

Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menyatakan aspirasi yang diterima akan diteruskan sebagai masukan dalam proses pembahasan RUU yang sedang berjalan. �
JDIH DPR RI

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene sebelumnya juga menyampaikan bahwa kehidupan layak pekerja harus menjadi salah satu tujuan utama penyusunan RUU. Menurut keterangan resmi DPR, pembahasan tidak hanya menyangkut hubungan kerja, tetapi juga kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya. �
JDIH DPR RI

ETH jalankan fungsi kontrol sosial

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang memandang keterbukaan terhadap aspirasi merupakan langkah penting. Namun, ukuran akhirnya adalah sejauh mana masukan pekerja dipertimbangkan dalam substansi regulasi dan bagaimana aturan tersebut nantinya dilaksanakan.

Sebagai organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial, ETH menilai pembahasan mengenai upah, pekerja kontrak, outsourcing, PHK, pesangon, jaminan sosial, keselamatan kerja serta perlindungan pekerja informal perlu terus diawasi.

Pengawasan tersebut juga harus dilakukan secara konstruktif. Kepentingan perlindungan pekerja perlu berjalan bersama kepastian hukum dan keberlangsungan dunia usaha.

“Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menyambut terbukanya ruang aspirasi dalam pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun keterbukaan harus dapat dilihat dalam proses dan substansi aturan yang nantinya dihasilkan.”

“Pekerja adalah pihak yang akan merasakan langsung dampak regulasi ini. Karena itu aspirasi mereka mengenai kepastian kerja, pengupahan, outsourcing, PHK, jaminan sosial dan perlindungan kerja harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh.”

“Sebagai bagian dari kontrol sosial, Serikat Buruh dan Pekerja ETH akan terus mengawasi perkembangan pembahasan. Apabila ditemukan persoalan, kami akan menyampaikan kritik berdasarkan fakta dan mendorong penyelesaiannya melalui mekanisme yang berlaku.”

“Tujuan kita bukan mempertentangkan pekerja dengan pengusaha. Indonesia membutuhkan dunia usaha yang tumbuh sekaligus pekerja yang memperoleh perlindungan dan kehidupan yang layak.”

Sumber terverifikasi
Sekretariat Jenderal DPR RI/Parlementaria, 17 September 2026 — aspirasi buruh Sulawesi Utara terkait RUU Pelindungan Pekerja. �
JDIH DPR RI
TVRI News, 17 September 2026 — pernyataan Menteri Ketenagakerjaan mengenai ruang aspirasi pembahasan RUU. �
TVRI News
ANTARA, 16 September 2026 — aspirasi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia kepada DPR. �