PEKANBARU — Selasa, 15 September 2026 Pemerintah mempercepat proses verifikasi dan validasi terhadap sekitar 24 ribu bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan lokasi, kondisi bangunan, sarana pendukung, dan spesifikasinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah ikut mempercepat proses tersebut. Menurutnya, bangunan yang telah tersedia perlu diperiksa secara menyeluruh sebelum digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi rakyat dari tingkat desa dan kelurahan. Keberadaan koperasi diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi, menyediakan kebutuhan pokok, membuka peluang usaha, dan memperkuat pemasaran produk masyarakat.

Ketua Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru, Muflihun, S.STP., M.AP., menilai verifikasi diperlukan agar pembangunan koperasi tidak berhenti pada penyediaan bangunan fisik.

“Verifikasi harus memastikan setiap bangunan benar-benar sesuai dengan standar dan siap digunakan. Jangan sampai bangunannya telah berdiri, tetapi fasilitasnya tidak lengkap, lokasinya sulit dijangkau, atau kegiatan usahanya belum dipersiapkan,” ujar Muflihun.

Menurutnya, koperasi harus dikelola secara profesional, transparan, dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Pengurus juga perlu mendapatkan pelatihan mengenai tata kelola organisasi, administrasi keuangan, pemasaran, serta pengembangan unit usaha.

“Koperasi Merah Putih harus menjadi pusat kegiatan ekonomi yang hidup, bukan hanya bangunan yang selesai secara administratif. Keberhasilannya harus terlihat dari bertambahnya kesempatan kerja, berkembangnya UMKM, dan meningkatnya pendapatan masyarakat,” katanya.

Pemerintah Daerah Diminta Aktif

Muflihun meminta pemerintah daerah melibatkan perangkat desa, kelurahan, pengurus koperasi, pelaku UMKM, petani, nelayan, serta masyarakat dalam proses pemeriksaan dan penyusunan kegiatan usaha.

Setiap koperasi, lanjutnya, perlu dikembangkan berdasarkan potensi wilayah. Daerah pertanian dapat memprioritaskan penyediaan pupuk, benih, alat produksi, dan pemasaran hasil panen. Wilayah perkotaan dapat mengembangkan distribusi kebutuhan pokok, layanan UMKM, pergudangan, dan perdagangan digital.

“Model usahanya jangan diseragamkan tanpa memperhatikan kebutuhan setempat. Koperasi harus tumbuh berdasarkan potensi dan persoalan ekonomi masyarakat di wilayahnya masing-masing,” tegas Muflihun.

Ia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran dan pengadaan fasilitas dilakukan secara terbuka. Hasil verifikasi terhadap 24 ribu bangunan tersebut sebaiknya dicatat dan diumumkan agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan.

DPK Elang Tiga Hambalang Pekanbaru berharap kebijakan Presiden Prabowo melalui Koperasi Merah Putih mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk daerah.

“Jika dikelola dengan jujur, profesional, dan diawasi bersama, Koperasi Merah Putih dapat menjadi kekuatan baru ekonomi rakyat dari desa dan kelurahan,” tutup Muflihun.

Sumber
Bisnis Indonesia—Pemerintah verifikasi pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih⁠�
Kementerian Koordinator Bidang Pangan—Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih⁠�