JAKARTA — Jumat, 28 Agustus 2026 — Kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) membebaskan Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama satu semester bagi sekitar 5.000 mahasiswa terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat perhatian Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang (ETH).

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, **Reza Prasatria Dharma**, menilai perlindungan terhadap keberlanjutan pendidikan mahasiswa merupakan bagian penting dalam penanganan pascabencana.

Menurutnya, mahasiswa yang keluarganya terdampak bencana tidak seharusnya menghadapi pilihan antara melanjutkan pendidikan atau membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan.

**“Bencana jangan sampai memutus masa depan pendidikan anak bangsa. Ketika rumah, penghasilan keluarga, dan kehidupan masyarakat terguncang akibat bencana, negara perlu memastikan mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikannya,”** ujar Reza dalam draf pernyataan Satuan Mahasiswa ETH, Jumat (28/8/2026).

## Kemdiktisaintek Siapkan Pembebasan UKT Satu Semester

Berdasarkan keterangan resmi Kemdiktisaintek, pemerintah menyiapkan pembebasan UKT selama satu semester bagi sekitar **5.000 mahasiswa terdampak gempa NTT**.

Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi **Brian Yuliarto** ketika berada di Kabupaten Manggarai, NTT, pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Data 5.000 mahasiswa tersebut merupakan sasaran awal. Pemerintah juga membuka kemungkinan dukungan diperpanjang satu semester berikutnya apabila berdasarkan perkembangan dan kebutuhan di lapangan bantuan masih diperlukan.

Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga keberlanjutan perkuliahan mahasiswa di tengah tekanan ekonomi yang dialami keluarga akibat bencana.

Kemdiktisaintek juga terus berkoordinasi dengan perguruan tinggi dalam penanganan pascabencana. Sejumlah kampus telah mengerahkan sumber daya untuk membantu masyarakat, mulai dari asesmen kebutuhan, distribusi logistik, penyediaan air bersih dan sanitasi darurat hingga keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kemanusiaan.

## Satuan Mahasiswa ETH Dorong Pendataan Transparan

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang memandang kebijakan pembebasan UKT tersebut perlu diikuti dengan pendataan penerima yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh mahasiswa terdampak.

Reza mendorong perguruan tinggi bersama pemerintah memastikan tidak ada mahasiswa korban bencana yang memenuhi persyaratan tetapi terlewat dari program bantuan hanya karena persoalan administrasi.

**“Yang paling penting berikutnya adalah pelaksanaannya. Data mahasiswa harus benar-benar diverifikasi, mekanismenya harus sederhana dan mahasiswa harus mengetahui ke mana mereka mengajukan atau mengonfirmasi status bantuan,”** katanya.

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, perlindungan pendidikan bagi mahasiswa terdampak bencana sebaiknya tidak hanya dilihat dari persoalan pembayaran UKT.

Pemulihan juga perlu mempertimbangkan kondisi tempat tinggal, akses internet dan perangkat perkuliahan, kehilangan buku atau perlengkapan pendidikan, transportasi, kondisi ekonomi keluarga, hingga dukungan psikososial bagi mahasiswa yang mengalami dampak berat akibat bencana.

## Kampus Harus Hadir di Tengah Masyarakat

Di sisi lain, Satuan Mahasiswa ETH mengapresiasi keterlibatan perguruan tinggi dan mahasiswa dalam membantu masyarakat terdampak gempa.

Menurut Reza, kampus memiliki kekuatan ilmu pengetahuan, tenaga akademik, mahasiswa, jaringan relawan, serta kemampuan riset yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

**“Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penonton ketika rakyat menghadapi bencana. Ilmu yang diperoleh di kampus harus hadir di tengah masyarakat melalui kerja kemanusiaan, pengabdian, riset, edukasi kebencanaan dan kegiatan pemulihan,”** ujarnya.

Satuan Mahasiswa ETH juga mendorong organisasi mahasiswa di berbagai daerah memperkuat gerakan kerelawanan yang terkoordinasi serta mengutamakan kebutuhan masyarakat berdasarkan informasi resmi dari pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana.

## Dorong Skema Nasional Perlindungan Mahasiswa Korban Bencana

Lebih jauh, Reza mendorong pemerintah mempertimbangkan mekanisme nasional yang lebih permanen untuk memberikan perlindungan pendidikan kepada mahasiswa yang terdampak bencana besar.

Skema tersebut dapat melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), serta unsur terkait lainnya sehingga bantuan pendidikan dapat diaktifkan dengan cepat ketika bencana terjadi.

**“Indonesia merupakan negara yang menghadapi berbagai risiko bencana. Karena itu, perlindungan terhadap mahasiswa korban bencana sebaiknya tidak hanya bersifat reaktif. Kita perlu memiliki sistem yang dapat bergerak cepat ketika keadaan darurat terjadi,”** kata Reza.

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa keberlanjutan pendidikan harus menjadi bagian dari agenda pemulihan pascabencana.

**“Rumah bisa dibangun kembali dan infrastruktur dapat diperbaiki, tetapi kesempatan pendidikan yang hilang akan sulit dikembalikan. Karena itu, jangan biarkan satu pun mahasiswa Indonesia kehilangan masa depannya hanya karena menjadi korban bencana,”** pungkas Reza.

**Sumber fakta:** Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, keterangan mengenai pembebasan UKT 5.000 mahasiswa terdampak gempa NTT yang dipublikasikan 26 Agustus 2026; perkembangan pemberitaan hingga 28 Agustus 2026.