Ribuan dapur Makan Bergizi Gratis terancam berhenti sementara karena tidak tertib melaporkan penggunaan anggaran. DPN Elang Tiga Hambalang mendesak pemerintah memperkuat pengawasan keuangan tanpa mengorbankan keberlangsungan layanan gizi bagi anak-anak Indonesia.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sabtu, 31 Oktober 2026

ELANG TIGA HAMBALANG NEWS — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian nasional setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan pemberian sanksi penangguhan khusus terhadap 6.097 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena dinilai tidak tertib dalam menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).

Keputusan tersebut menjadi persoalan serius karena ribuan dapur SPPG merupakan bagian dari jaringan pelayanan makanan bergizi yang melibatkan siswa, tenaga pengelola, pemasok bahan pangan, serta masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan pengumuman BGN pada Jumat (30/10/2026), sanksi penangguhan khusus mulai berlaku pada Senin, 2 November 2026.

Artinya, hingga Sabtu, 31 Oktober 2026, pemberlakuan sanksi tersebut masih merupakan tindakan yang dijadwalkan untuk dilaksanakan.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menjelaskan bahwa berdasarkan data Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran per 28 Oktober 2026, terdapat 6.097 SPPG yang belum memenuhi kewajiban pelaporan secara tertib dan disiplin.

Menurut BGN, laporan tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipantau, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan.

Namun, besarnya jumlah SPPG yang dikenai sanksi juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan sistem pengawasan, kualitas pendampingan administrasi, serta keberlanjutan pelayanan bagi penerima manfaat.

Bagaimana pemerintah memastikan bahwa tindakan penegakan disiplin anggaran tidak justru mengganggu pelayanan makanan bergizi bagi anak-anak yang membutuhkan?

Apakah persoalan pelaporan disebabkan ketidakpatuhan pengelola, kelemahan administrasi, kendala sistem informasi, atau kombinasi beberapa faktor?

Pertanyaan tersebut membutuhkan pemeriksaan dan penjelasan berdasarkan data, bukan kesimpulan yang mendahului hasil evaluasi.

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menilai persoalan ini harus menjadi momentum pembenahan tata kelola Program MBG secara menyeluruh.

Negara harus menjaga dua kepentingan secara bersamaan: memastikan setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan menjamin penerima manfaat tetap memperoleh pelayanan gizi yang aman serta berkelanjutan.

Ribuan Dapur MBG Tersebar di Tiga Wilayah Pengawasan

Berdasarkan keterangan BGN, sebanyak 6.097 SPPG yang dikenai sanksi tersebar dalam tiga wilayah pengawasan.

Wilayah I, yang meliputi Sumatera, mencatat sebanyak 1.801 SPPG.

Wilayah II, meliputi Jawa, Bali, dan Madura, mencatat sebanyak 2.616 SPPG.

Sementara itu, Wilayah III, yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, mencatat sebanyak 1.680 SPPG.

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa persoalan kedisiplinan pelaporan tidak hanya terjadi pada satu daerah.

Namun, angka-angka tersebut merupakan data ketidakpatuhan pelaporan yang dicatat BGN per 28 Oktober 2026.

Belum terdapat informasi terperinci dalam pengumuman tersebut mengenai jumlah penerima manfaat yang mungkin mengalami perubahan jadwal pelayanan, jumlah dapur yang telah memperbaiki laporan setelah tanggal pendataan, maupun tingkat pelanggaran masing-masing SPPG.

Karena itu, jumlah 6.097 SPPG tidak boleh langsung disamakan dengan jumlah dapur yang telah berhenti beroperasi pada 31 Oktober ataupun jumlah layanan makanan yang sudah terputus.

DPN ETH menilai pemerintah perlu menyampaikan data perkembangan setelah proses verifikasi berlangsung.

Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat memahami kondisi yang sebenarnya dan tidak menerima informasi yang menyesatkan.

Mengapa Laporan Penggunaan Dana Harian Menjadi Penting?

Laporan Penggunaan Dana Harian atau LPDH merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban pengelolaan dana Program MBG.

Melalui laporan tersebut, pengelola SPPG diwajibkan mencatat penggunaan anggaran sesuai ketentuan.

Pencatatan diperlukan untuk mengetahui kebutuhan belanja harian, mingguan, dan bulanan, sekaligus membantu pemeriksaan kesesuaian antara dana yang digunakan dan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan.

BGN menjelaskan bahwa laporan tersebut juga menjadi bagian dari pengendalian risiko penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kewajiban pelaporan harus dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemantauan Gizi Nasional (SIPGN).

Kepala BGN, Sudaryono, sebelumnya menjelaskan bahwa penguatan pelaporan diperlukan sebelum dilakukan pengisian ulang atau top-up anggaran SPPG.

Kebijakan tersebut dimaksudkan agar dana yang telah digunakan dapat dipertanggungjawabkan sebelum anggaran berikutnya disalurkan.

DPN ETH memandang langkah tersebut penting dalam memperkuat transparansi.

Namun, penerapannya juga harus disertai sistem administrasi yang dapat digunakan secara efektif oleh seluruh SPPG.

Pengelola yang menjalankan pelayanan dalam jumlah besar membutuhkan prosedur pencatatan yang jelas, kemampuan administrasi, dan dukungan teknologi yang memadai.

Sistem pengawasan tidak boleh hanya memberikan sanksi setelah terjadi ketidakpatuhan, tetapi juga harus mampu mencegah kesalahan melalui pembinaan dan pemeriksaan sejak awal.

BGN Berikan Kesempatan Perbaikan dan Pengaktifan Kembali

BGN menyatakan bahwa sanksi terhadap ribuan SPPG tersebut bersifat penangguhan khusus.

Artinya, pengelola masih mempunyai kesempatan untuk memenuhi kewajiban pelaporan.

SPPG diwajibkan menyusun dan menyampaikan LPDH sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah laporan dikirimkan, BGN akan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian format dan substansi.

Apabila laporan dinyatakan memenuhi persyaratan, status penangguhan dapat dicabut sehingga SPPG memperoleh kesempatan kembali menjalankan kegiatan pelayanan.

Namun, selama masa penangguhan berlangsung, insentif ketersediaan dan mutu layanan tidak diberikan kepada SPPG yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai insentif tersebut harus dibedakan dari seluruh komponen pembiayaan operasional maupun hak pekerja yang diatur melalui hubungan kerja masing-masing.

BGN belum mengumumkan dalam keterangan yang diperiksa bahwa seluruh kewajiban pembayaran kepada pekerja atau pemasok otomatis dihapus akibat sanksi tersebut.

DPN ETH menilai pemerintah perlu memperjelas konsekuensi administratif dan keuangan selama masa penangguhan.

Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak.

DPN Elang Tiga Hambalang: Setiap Rupiah Anggaran Harus Dipertanggungjawabkan

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, dalam rancangan pernyataan organisasi menegaskan bahwa pengawasan anggaran Program MBG harus menjadi bagian utama dalam penyelenggaraan kebijakan nasional.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang menyangkut kesehatan dan masa depan generasi bangsa. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah harus memastikan pengelolaan dana berjalan transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Jangan sampai program yang bertujuan membantu rakyat justru menghadapi persoalan tata kelola yang dapat dicegah sejak awal.”

Safrizal menilai keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur berdasarkan besarnya anggaran atau banyaknya fasilitas yang beroperasi.

Keberhasilan juga harus dilihat dari kemampuan pemerintah memastikan pelayanan dilaksanakan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Menurutnya, pelaporan penggunaan dana merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan.

Namun, kebijakan pengawasan harus tetap mempertimbangkan tujuan utama Program MBG.

“Kami mendukung penegakan disiplin terhadap pengelolaan keuangan negara. Tetapi pemerintah harus memastikan tindakan administratif tidak menimbulkan persoalan baru bagi anak-anak yang menjadi penerima manfaat. Pengawasan harus tegas, pelayanan harus tetap dijaga, dan setiap kelemahan sistem harus segera diperbaiki.”

DPN ETH berpandangan bahwa kedisiplinan administrasi dan perlindungan penerima manfaat bukan dua kepentingan yang saling bertentangan.

Justru keduanya harus berjalan bersama agar program mempunyai tata kelola yang kuat.

Safrizal: Jangan Sampai Anak-Anak Menanggung Akibat Kelemahan Pengelolaan

Safrizal juga menekankan pentingnya keberlanjutan pelayanan makanan bergizi bagi anak-anak.

Program MBG mempunyai tujuan meningkatkan pemenuhan gizi dan mendukung kualitas kesehatan generasi muda.

Karena itu, setiap perubahan operasional harus mempertimbangkan dampaknya terhadap penerima manfaat.

“Anak-anak Indonesia tidak boleh menjadi pihak yang menanggung akibat kelemahan administrasi pengelola. Apabila pemerintah harus menghentikan sementara suatu dapur karena pelanggaran ketentuan, harus disiapkan langkah perlindungan agar penerima manfaat tetap memperoleh pelayanan yang aman. Negara harus mampu memperbaiki tata kelola tanpa meninggalkan kepentingan rakyat.”

Menurut Safrizal, pemerintah membutuhkan sistem pengendalian yang memberikan kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab ketika pelayanan mengalami gangguan.

Pemerintah juga perlu memastikan sekolah dan orang tua memperoleh informasi yang benar.

DPN ETH menilai koordinasi BGN dengan pemerintah daerah serta satuan pendidikan harus diperkuat untuk menghadapi kemungkinan perubahan operasional mulai 2 November 2026.

Namun, sampai terdapat data mengenai lokasi dan status aktual masing-masing SPPG, tidak dapat disimpulkan bahwa seluruh penerima manfaat dari 6.097 dapur tersebut akan kehilangan layanan pada hari yang sama.

Penangguhan Administratif Bukan Bukti Telah Terjadi Korupsi

DPN Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa ketidakpatuhan pelaporan harus dibedakan dari tindak pidana.

Keterlambatan, ketidaklengkapan, ataupun ketidaksesuaian laporan dapat menjadi persoalan administratif yang memerlukan perbaikan.

Namun, perbuatan tersebut tidak otomatis membuktikan adanya penggelapan, korupsi, atau penyalahgunaan anggaran.

Untuk menentukan adanya tindak pidana, aparat penegak hukum harus melakukan pemeriksaan berdasarkan unsur hukum dan alat bukti yang sah.

Sebaliknya, apabila pemeriksaan menemukan indikasi penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan dan memenuhi dasar penanganan hukum, temuan tersebut harus diteruskan kepada lembaga berwenang.

DPN ETH menilai pemerintah perlu membangun mekanisme penanganan yang membedakan tingkat persoalan.

Kesalahan administratif yang dapat diperbaiki harus memperoleh tindak lanjut yang sesuai.

Sementara itu, dugaan pelanggaran berat yang didukung bukti harus diperiksa secara lebih mendalam.

Tidak boleh ada penghakiman terhadap seluruh pengelola SPPG hanya berdasarkan status penangguhan administratif.

Namun, hak memperoleh perlakuan yang adil tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban pertanggungjawaban anggaran.

Ganda Satria Dharma: Pemerintah Harus Membuka Data dan Penyebab Ketidakpatuhan

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, dalam rancangan pernyataan organisasi mempertegas pentingnya transparansi dan pengawasan pelaksanaan program.

“Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka dasar penangguhan ribuan SPPG, kategori ketidakpatuhan yang ditemukan, serta mekanisme perbaikannya. Pengawasan tidak boleh hanya berhenti pada pengumuman jumlah dapur yang dikenai sanksi. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana pemerintah memastikan persoalan tersebut dapat diselesaikan dan pelayanan kembali berjalan sesuai ketentuan.”

Ganda menilai pengawasan harus didasarkan pada informasi yang dapat diperiksa.

Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan administratif mempunyai dasar dan dokumentasi yang jelas.

Selain itu, pengelola SPPG harus memperoleh informasi mengenai dokumen yang perlu diperbaiki serta mekanisme penyampaiannya.

“BGN perlu membangun sistem verifikasi yang mampu membedakan kesalahan pengisian laporan, ketidaklengkapan dokumen, kendala teknologi, dan dugaan penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan. Setiap persoalan membutuhkan penanganan yang tepat. Jangan sampai seluruh keadaan diperlakukan sama tanpa pemeriksaan yang objektif.”

DPN ETH menilai penguatan pengawasan akan lebih efektif apabila disertai pembinaan administrasi dan pendampingan teknis.

Pemerintah juga perlu memastikan terdapat saluran pengaduan apabila pengelola mengalami kendala dalam menggunakan sistem pelaporan.

Ganda Satria Dharma: Jangan Biarkan Sanksi Mengganggu Hak Penerima MBG

Ganda Satria Dharma juga menekankan perlunya sistem mitigasi untuk menjaga keberlanjutan program.

“Pemerintah harus menyiapkan langkah operasional sebelum sanksi berlaku, terutama untuk memastikan sekolah dan kelompok penerima manfaat memperoleh kepastian pelayanan. Apabila diperlukan pengalihan layanan kepada SPPG lain yang memenuhi persyaratan, mekanismenya harus jelas, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Menurut Ganda, koordinasi perlu mencakup kapasitas dapur pengganti, jarak distribusi, kesiapan bahan pangan, serta standar keamanan makanan.

Setiap perubahan pelayanan harus memperhatikan kondisi penerima manfaat.

“Pengawasan anggaran harus berjalan bersama pengawasan kualitas pelayanan. Jangan sampai laporan keuangan menjadi tertib, tetapi distribusi makanan justru menimbulkan persoalan baru karena perubahan operasional tidak direncanakan secara matang. Pemerintah harus memastikan perbaikan administrasi menghasilkan pelayanan yang lebih baik.”

DPN ETH memandang perlindungan penerima manfaat harus menjadi indikator utama dalam mengevaluasi kebijakan penangguhan.

BGN dan Kemendikdasmen Siapkan Sistem Digital Pengadaan Loka MBG

Di tengah penguatan pengawasan, pemerintah juga menyiapkan pembenahan sistem pengadaan bahan pangan.

Pada Jumat (30/10/2026), BGN menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengembangkan sistem pembelanjaan SPPG melalui aplikasi Loka MBG.

Pengembangan tersebut mengadaptasi pengalaman Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah atau SIPLah.

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa pemanfaatan sistem yang telah berjalan di sektor pendidikan diharapkan dapat membantu membangun tata kelola pengadaan bahan pangan yang lebih baik.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyambut baik kerja sama tersebut dan berharap peningkatan pengelolaan dapat memperbaiki kualitas pelayanan kepada siswa.

Berdasarkan keterangan resmi Kemendikdasmen, pengembangan Loka MBG telah memasuki tahap uji coba dengan melibatkan 40 SPPG dan sekitar 200 pemasok.

Sistem tersebut menjalani peluncuran awal pada 30 Oktober 2026, dengan peluncuran lebih luas direncanakan pada Desember 2026.

Implementasi secara menyeluruh ditargetkan pada Januari 2027.

Namun, target tersebut masih merupakan rencana pemerintah.

Pengumuman peluncuran awal tidak berarti seluruh SPPG telah menggunakan Loka MBG atau persoalan pelaporan dana otomatis terselesaikan.

DPN ETH menilai digitalisasi pengadaan dapat menjadi langkah positif apabila benar-benar meningkatkan keterlacakan transaksi dan pengawasan harga.

Namun, sistem baru harus didukung kesiapan pengguna, keamanan data, serta prosedur pelayanan ketika jaringan mengalami gangguan.

Pengembangan Teknologi Harus Memperkuat Pengawasan, Bukan Menambah Beban Administrasi

DPN Elang Tiga Hambalang memandang digitalisasi merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas tata kelola.

Namun, keberhasilan sistem tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi yang dibuat pemerintah.

Sistem harus mudah digunakan, mampu mencatat transaksi secara akurat, dan menyediakan informasi yang diperlukan pengawasan.

Pengelola SPPG harus memperoleh pelatihan yang memadai.

Pemerintah juga perlu memastikan integrasi antarsistem dilakukan secara bertahap dan aman.

Jika sistem pencatatan belanja dan sistem pelaporan penggunaan dana menggunakan mekanisme yang berbeda, perlu ada koordinasi agar informasi dapat diperiksa tanpa menciptakan duplikasi pekerjaan yang tidak diperlukan.

DPN ETH menilai pemerintah harus memastikan setiap perubahan teknologi mempunyai tujuan yang jelas dan dapat diukur hasilnya.

Teknologi pengawasan harus membantu mencegah penyimpangan, mempercepat pekerjaan, dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana publik.

Dasar Hukum Pengawasan Program MBG

Pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis mempunyai landasan dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis mengatur penyelenggaraan program, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pendanaan, serta pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu, Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 13 Tahun 2026 mengatur Hari Pelayanan Efektif Program MBG dan Pemberian Insentif Ketersediaan serta Mutu Layanan SPPG.

Adapun kebijakan penangguhan yang diumumkan BGN pada 30 Oktober 2026 dinyatakan mengacu pada Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Hari Pelayanan Efektif dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG.

DPN ETH menilai pelaksanaan ketentuan tersebut harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, transparansi, proporsionalitas, dan pertanggungjawaban.

Setiap sanksi administratif harus mempunyai dasar yang jelas dan memberikan kesempatan perbaikan sesuai ketentuan.

Pada saat yang sama, pemerintah mempunyai tanggung jawab menjaga tujuan pelayanan gizi kepada masyarakat.

DPN Elang Tiga Hambalang Mendorong Sepuluh Langkah Perbaikan Nasional

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat, Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah melaksanakan sepuluh langkah konkret.

Pertama, Melakukan Verifikasi Menyeluruh terhadap 6.097 SPPG

BGN perlu memastikan seluruh data penangguhan telah diperiksa berdasarkan kondisi terbaru.

Verifikasi harus membedakan SPPG yang belum melapor, terlambat melapor, atau menyampaikan laporan yang belum memenuhi ketentuan.

Kedua, Membuka Mekanisme Perbaikan Laporan

Pemerintah perlu menjelaskan dokumen yang harus dilengkapi, prosedur pengajuan, mekanisme verifikasi, dan pemberitahuan hasil pemeriksaan.

Ketiga, Menjamin Keberlangsungan Pelayanan MBG

BGN bersama pemerintah daerah dan sekolah perlu menyiapkan langkah mitigasi apabila terdapat SPPG yang tidak dapat menjalankan pelayanan selama masa penangguhan.

Keempat, Memperkuat Pengawasan Penggunaan Anggaran

Setiap transaksi harus mempunyai dokumentasi yang dapat diperiksa berdasarkan ketentuan.

Pemeriksaan perlu mencakup kesesuaian belanja, laporan, dan kegiatan pelayanan.

Kelima, Meningkatkan Pendampingan Administrasi

Pengelola SPPG perlu memperoleh pelatihan mengenai pencatatan, penyusunan laporan, penggunaan sistem digital, dan pertanggungjawaban belanja.

Keenam, Memperkuat Sistem Informasi SIPGN

Pemerintah perlu memastikan sistem pelaporan mempunyai kemampuan yang memadai, prosedur penanganan kendala, dan perlindungan keamanan data.

Ketujuh, Mengawasi Implementasi Loka MBG

Pengembangan sistem pengadaan harus memastikan keterlacakan transaksi, pengawasan pemasok, dan kemampuan membandingkan harga sesuai ketentuan.

Kedelapan, Melindungi Hak Pekerja dan Mitra yang Sah

Pemerintah perlu memperjelas konsekuensi penangguhan terhadap hubungan kontraktual dan pembayaran sesuai ketentuan.

Persoalan administratif suatu SPPG tidak boleh otomatis dijadikan dasar mengabaikan hak pekerja atau pemasok yang telah timbul secara sah.

Kesembilan, Memperkuat Transparansi kepada Sekolah dan Orang Tua

Penerima manfaat harus memperoleh informasi yang benar mengenai perubahan jadwal atau mekanisme pelayanan apabila terjadi penangguhan operasional.

Kesepuluh, Membuka Evaluasi Nasional secara Berkala

BGN perlu menyampaikan perkembangan jumlah SPPG yang telah memperbaiki laporan, jumlah sanksi yang dicabut, serta dampaknya terhadap pelayanan.

Laporan harus menggunakan data yang akurat dan tetap memperhatikan perlindungan informasi yang tidak dapat dibuka kepada publik.

DPN ETH menilai langkah tersebut penting agar kebijakan penegakan disiplin dapat diukur keberhasilannya.

Pemerintah Harus Memperbaiki Sistem, Bukan Hanya Memberikan Sanksi

DPN Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa penguatan tata kelola Program MBG merupakan kebutuhan penting.

Namun, kebijakan sanksi harus menjadi bagian dari proses pembenahan yang lebih luas.

Pemerintah perlu memastikan setiap pengelola mempunyai pemahaman yang memadai mengenai kewajiban administrasi.

Sistem pengawasan juga harus mampu mendeteksi ketidakpatuhan sebelum menjadi persoalan besar.

Di sisi lain, penegakan aturan tetap diperlukan untuk melindungi penggunaan anggaran negara.

Apabila suatu SPPG tidak memenuhi kewajiban setelah memperoleh penjelasan dan kesempatan perbaikan sesuai ketentuan, pemerintah mempunyai kewenangan mengambil tindakan administratif yang proporsional.

Namun, keberhasilan pengawasan tidak boleh hanya diukur dari jumlah sanksi.

Keberhasilan harus terlihat dari meningkatnya kepatuhan, membaiknya kualitas laporan, dan terjaminnya pelayanan kepada masyarakat.

DPN Elang Tiga Hambalang: Uang Rakyat Harus Diawasi, Masa Depan Anak Harus Dilindungi

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa keputusan BGN menangguhkan 6.097 SPPG harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap pelaksanaan Program MBG.

Pemerintah perlu memastikan seluruh tindakan administratif mempunyai dasar dan prosedur yang jelas.

Setiap pengelola harus menjalankan kewajiban pelaporan penggunaan anggaran.

Namun, pemerintah juga harus menjamin bahwa perlindungan penerima manfaat tetap menjadi perhatian utama.

Program MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan.

Program tersebut juga mempunyai hubungan dengan kualitas gizi, kesehatan, pendidikan, serta kegiatan ekonomi masyarakat.

Karena itu, setiap perubahan operasional membutuhkan perencanaan dan koordinasi yang memadai.

DPN ETH menilai pemerintah harus mampu membangun keseimbangan antara disiplin pengelolaan keuangan dan keberlangsungan pelayanan.

Setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap penerima manfaat harus memperoleh perlindungan. Dan setiap kelemahan tata kelola harus menjadi dasar perbaikan, bukan dibiarkan terus berulang.

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah agar pengawasan MBG dilaksanakan secara transparan, profesional, dan berkelanjutan.

Pengelolaan anggaran harus bersih. Laporan harus tertib. Pengawasan harus tegas. Pelayanan gizi harus terjamin. Dan kepentingan anak-anak Indonesia harus tetap menjadi prioritas negara.

DPN Elang Tiga Hambalang: Selamatkan Anggaran, Perkuat Pengawasan, Lindungi Masa Depan Generasi Bangsa!

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang

Safrizal
Ketua Umum

Ganda Satria Dharma
Sekretaris Jenderal

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sabtu, 31 Oktober 2026

Mengawal Kebijakan, Menegakkan Keadilan, dan Memperjuangkan Kepentingan Rakyat Indonesia.