Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Kamis, 12 November 2026

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menekankan pentingnya kejelasan aturan penggantian kartu identitas karyawan yang hilang atau rusak.

Kartu identitas perusahaan sering digunakan untuk absensi, akses masuk pabrik, dan keamanan lingkungan kerja. Namun, persoalan dapat muncul ketika pekerja diwajibkan membayar biaya penggantian yang tidak transparan atau dikenai pemotongan upah secara sepihak.

Perusahaan perlu memastikan kebijakan penggantian kartu diterapkan secara adil dan sesuai ketentuan hukum.

1. Persoalan utama

Potensi pembebanan biaya penggantian kartu identitas perusahaan tanpa aturan dan rincian biaya yang jelas.

2. Pihak terkait

Pekerja, perusahaan, bagian sumber daya manusia, petugas keamanan, serikat pekerja, dan dinas ketenagakerjaan.

3. Waktu pemberitaan

Kamis, 12 November 2026.

4. Wilayah perhatian

Seluruh Indonesia, khususnya kawasan industri, perkantoran, pergudangan, dan perusahaan jasa.

5. Alasan persoalan penting

Biaya penggantian kartu yang tidak transparan dapat menimbulkan perselisihan dan mengurangi penghasilan pekerja.

6. Langkah penyelesaian

Perusahaan perlu menetapkan prosedur penggantian kartu secara tertulis, menjelaskan biaya yang dikenakan, serta menyediakan mekanisme keberatan bagi pekerja.

Setiap pemotongan upah harus mengikuti ketentuan pengupahan yang berlaku.

PANDANGAN DAN SARAN ORGANISASI

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang memandang bahwa kebijakan penggantian kartu identitas harus mengutamakan transparansi dan keadilan.

Organisasi menyampaikan sejumlah masukan:

1. Kementerian Ketenagakerjaan meningkatkan edukasi mengenai ketentuan pemotongan upah.
2. Perusahaan menetapkan biaya penggantian kartu secara wajar dan transparan.
3. Bagian sumber daya manusia menjelaskan prosedur penggantian kartu kepada seluruh pekerja.
4. Petugas keamanan menyediakan mekanisme akses sementara apabila kartu hilang.
5. Serikat pekerja mengawal kebijakan perusahaan agar tidak merugikan anggota.
6. Pekerja segera melaporkan kehilangan kartu dan menyimpan bukti pembayaran apabila dikenai biaya.

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan beserta perubahannya mengatur persyaratan pemotongan upah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pengenaan biaya penggantian kartu tidak otomatis melanggar hukum. Namun, dasar pembebanan dan mekanisme pemotongan upah harus sesuai ketentuan yang berlaku.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang berharap perusahaan menerapkan kebijakan administrasi yang adil tanpa menimbulkan beban biaya yang tidak jelas bagi pekerja.

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Rapi