Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Kamis, 12 November 2026

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menekankan pentingnya perlindungan privasi dan martabat tenaga kerja dalam pelaksanaan pemeriksaan tas serta barang pribadi di lingkungan perusahaan.

Pemeriksaan keamanan dapat dilakukan untuk melindungi aset perusahaan. Namun, pelaksanaannya harus memiliki prosedur yang jelas, tidak diskriminatif, dan tidak merendahkan pekerja.

Perusahaan perlu memastikan petugas keamanan menjalankan pemeriksaan secara profesional dengan menghormati hak pekerja.

1. Persoalan utama

Risiko pelanggaran privasi dan perlakuan tidak adil dalam pemeriksaan tas atau barang pribadi pekerja.

2. Pihak terkait

Pekerja, perusahaan, petugas keamanan, bagian sumber daya manusia, serikat pekerja, dan dinas ketenagakerjaan.

3. Waktu pemberitaan

Kamis, 12 November 2026.

4. Wilayah perhatian

Seluruh Indonesia, khususnya kawasan industri, pergudangan, perdagangan, dan perusahaan jasa.

5. Alasan persoalan penting

Pemeriksaan yang dilakukan tanpa prosedur dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, konflik, dan dugaan perlakuan diskriminatif.

6. Langkah penyelesaian

Perusahaan perlu menetapkan prosedur pemeriksaan tertulis, menjelaskan tujuannya kepada pekerja, dan menyediakan mekanisme pengaduan apabila terjadi tindakan yang tidak pantas.

PANDANGAN DAN SARAN ORGANISASI

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang memandang bahwa keamanan perusahaan harus berjalan seimbang dengan penghormatan terhadap privasi pekerja.

Organisasi menyampaikan sejumlah masukan:

1. Kementerian Ketenagakerjaan meningkatkan edukasi mengenai perlindungan martabat pekerja.
2. Perusahaan menetapkan prosedur pemeriksaan barang yang transparan dan proporsional.
3. Petugas keamanan menghindari tindakan mempermalukan, mengintimidasi, atau mendiskriminasi pekerja.
4. Bagian sumber daya manusia menyediakan mekanisme pengaduan yang aman.
5. Serikat pekerja dilibatkan dalam pembahasan kebijakan pemeriksaan keamanan.
6. Pekerja mengikuti prosedur yang sah dan melaporkan dugaan perlakuan tidak pantas.

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya menjadi salah satu dasar perlindungan hak pekerja.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi relevan apabila pemeriksaan melibatkan pengumpulan atau pemrosesan data pribadi pekerja.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi rujukan penghormatan terhadap martabat dan hak pribadi.

Pemeriksaan barang pribadi tidak otomatis melanggar hukum. Penilaiannya bergantung pada tujuan, kewenangan, prosedur, serta cara pelaksanaannya.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang berharap perusahaan menerapkan sistem keamanan yang adil tanpa mengabaikan hak dan martabat pekerja Indonesia.

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Rapi