BONTANG, Jumat, 13 November 2026

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Lembaga Pemantau Elang Tiga Hambalang (ETH) Kalimantan Timur, Andi Ansong, melontarkan kritik keras terhadap tindakan Pemerintah Kota Bontang yang memasang lima spanduk pengawasan di kawasan Lapangan HOP VII.

Pemasangan spanduk yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Bontang, Sony Suwito, bersama unsur TNI, Polri, Denpom, Satpol PP, BPN, dan KPKNL tersebut justru memunculkan pertanyaan serius mengenai dasar kewenangan, prosedur administrasi, serta kepastian status hukum tanah yang dipasangi spanduk.

JANGAN BAWA-BAWA NAMA DJKN JIKA TIDAK ADA MANDAT!

Andi Ansong menegaskan bahwa ETH Kaltim telah melakukan konfirmasi langsung kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Berdasarkan keterangan yang diterima ETH Kaltim, kedua institusi tersebut menyatakan tidak melakukan peninjauan lapangan maupun memberikan perintah pemasangan spanduk sebagaimana yang dilakukan Pemkot Bontang.

Bahkan, DJKN disebut masih memastikan apakah objek tanah HOP VII benar-benar merupakan aset negara atau bukan.

“Ini yang harus dijawab oleh Pemerintah Kota Bontang! Siapa yang memerintahkan pemasangan spanduk tersebut? Atas dasar surat apa? Siapa yang memberikan kewenangan menggunakan narasi pengawasan DJKN dan Kementerian Keuangan?”

“Jangan seenaknya membawa nama institusi pemerintah pusat untuk membangun kesan seolah-olah status tanah sudah final dan seluruh tindakan sudah mendapatkan legitimasi. Kalau memang ada mandat, tunjukkan! Kalau ada surat perintah, buka kepada publik!”

JANGAN GUNAKAN KEKUATAN APARAT UNTUK MENGGANTIKAN KEPASTIAN HUKUM!

Menurut Andi Ansong, pengerahan berbagai unsur aparat dalam kegiatan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa tindakan pemasangan spanduk telah sesuai prosedur hukum.

Kehadiran aparat tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pertanyaan mengenai legalitas tindakan pemerintah daerah.

“Jangan sampai masyarakat dibuat takut hanya karena melihat banyaknya aparat yang turun ke lapangan. Persoalan tanah tidak diselesaikan dengan menunjukkan kekuatan personel, tetapi dengan dokumen, kewenangan, dan kepastian hukum.”

“Kalau status tanah masih diverifikasi DJKN, mengapa sudah ada tindakan yang seolah-olah memastikan status dan pengawasannya? Jangan mendahului proses yang bahkan institusi terkait sendiri masih melakukan pemeriksaan.”

DUA HARI! BUKA SPANDUK ATAU HADAPI LAPORAN RESMI!

ETH Kaltim memberikan batas waktu maksimal dua hari sejak pernyataan ini disampaikan kepada Pemerintah Kota Bontang untuk membuka spanduk yang dipersoalkan atau memberikan klarifikasi resmi beserta dasar hukum dan dokumen kewenangannya.

Apabila tidak ada tindakan maupun penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, ETH Kaltim akan mengambil langkah hukum dengan melayangkan laporan resmi kepada:

1. KPK RI, untuk meminta pemeriksaan apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan kewenangan yang menjadi kewenangannya.
2. Ombudsman RI, untuk menguji dugaan maladministrasi dalam tindakan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Mabes Polri, untuk meminta penelaahan dan penyelidikan apabila ditemukan dugaan tindak pidana.

ETH Kaltim juga akan meminta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengambil keputusan, memberikan perintah, dan melaksanakan pemasangan spanduk tersebut.

ANDI ANSONG: JANGAN MERASA KEBAL HUKUM HANYA KARENA MEMILIKI JABATAN!

“Jabatan wali kota, sekretaris daerah, maupun jabatan apa pun bukanlah kekebalan hukum. Setiap tindakan pejabat publik harus dapat dipertanggungjawabkan.”

“Kami tidak akan berhenti hanya karena yang berhadapan dengan kami adalah pemerintah daerah. Justru pejabat publik harus menjadi contoh dalam menaati aturan, bukan mempertontonkan tindakan yang kewenangannya masih dipertanyakan.”

“Jangan sampai pemerintah daerah berbicara tentang pengamanan aset negara, tetapi prosedur dan dasar kewenangannya sendiri tidak transparan.”

Andi Ansong menegaskan ETH Kaltim tidak meminta perlakuan istimewa. ETH hanya menuntut transparansi, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban atas tindakan penyelenggara pemerintahan.

KAMI TIDAK TAKUT MENGUJI KEWENANGAN SIAPA PUN DI HADAPAN HUKUM!

Persoalan HOP VII tidak boleh ditutup dengan pemasangan spanduk, pengerahan aparat, atau pernyataan sepihak. Status tanah harus dibuktikan melalui dokumen resmi dan proses administrasi yang sah.

ETH KALTIM AKAN MENGAWAL PERSOALAN INI SAMPAI TUNTAS.

Andi Ansong
Ketua DPP Lembaga Pemantau Elang Tiga Hambalang (ETH) Kalimantan Timur

ELANG TIGA HAMBALANG KALTIM
Kontrol Sosial. Pengawasan. Penegakan Kepastian Hukum.