Elangtigaglobalnews. || Jambi – Tabir carut-marut tata kelola penganggaran infrastruktur di Kota Jambi kembali terbongkar secara benderang.

Perdebatan mengenai efektivitas forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan terjawab secara matematis setelah dilakukan audit sinkronisasi antara data publikasi nasional SiRUP LKPP.

Dengan dokumen perencanaan internal berbentuk file Excel pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi.

Berdasarkan data resmi SiRUP LKPP, Dinas PUPR Kota Jambi merilis sebanyak 273 paket pekerjaan fisik khusus Jalan Lingkungan (Jaling) berskala kecil di bawah Rp400 juta.

Namun, saat seluruh baris data di dalam file Excel perencanaan disisir secara kumulatif, ditemukan fakta mengejutkan bahwa mayoritas paket konstruksi tersebut telah dikavling habis oleh syahwat politik anggaran legislatif.

Pembedahan Data:

Gurita Pokir Sisakan Ruang Sempit Bagi Rakyat
Rekapitulasi total dari dokumen file Excel memperlihatkan dominasi mutlak anggota parlemen dalam mengunci kuota proyek penunjukan langsung Total Seluruh Paket Jaling di Kota Jambi (SiRUP LKPP): 273 Paket.

Akumulasi Total Paket Pokir Seluruh Anggota & Pimpinan DPRD: 187 Paket.

Porsi 4 Unsur Pimpinan (Ketua & Para Wakil): 92 Paket.

Porsi Anggota Dewan Lainnya: 95 Paket.

Sisa Paket Jaling Murni Hasil Usulan Musrenbang: 86 Paket.

Angka sisa yang hanya menyisakan 86 paket jaling untuk dibagi rata ke puluhan kelurahan di 11 kecamatan se-Kota Jambi ini memicu ketimpangan pembangunan yang sangat radikal.

Banyak usulan skala prioritas dari tingkat RT yang diajukan masyarakat secara berjenjang lewat Musrenbang terpaksa dicoret dan mental dari draf anggaran karena kuota dinas telah habis terserap untuk mengakomodasi dokumen titipan dewan.

Musrenbang Pemborosan Negara, Aktivis Desak Audit Hukum
Fenomena jomplangnya perbandingan antara 187 paket Pokir berbanding 86 paket Musrenbang ini langsung memantik kritik pedas dari aliansi aktivis peduli transparansi anggaran Jambi.

Agenda Musrenbang tahunan yang menelan biaya operasional besar dari uang pajak rakyat dinilai hanya menjadi pajangan atau kosmetik dekoratif birokrasi semata.

“Untuk apa ada seremonial Musrenbang kalau pada akhirnya penentuan semenisasi jalan lingkungan didikte oleh sebaran basis suara politik anggota dewan? Ini murni pemborosan uang negara untuk membiayai rapat-rapat yang hasilnya sudah dikunci oleh ploting pemborong binaan legislatif.

Sistem penunjukan langsung di bawah Rp400 juta sengaja dipelihara agar proyek bisa dibagi-bagi di ruang gelap tanpa tersentuh pengawasan publik,

”Kecam perwakilan pergerakan pemuda Jambi.

Elemen sipil mendesak aparat penegak hukum (APH) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk segera melakukan audit forensik terhadap ke-273 paket jaling di SiRUP LKPP tersebut.

Pemeriksaan menyeluruh diperlukan guna memastikan ketebalan serta kualitas beton di lapangan, sekaligus membedah indikasi transaksi haram berupa fee komitmen proyek yang merugikan keuangan daerah.

Undang-Undang Pers dan Hak Jawab
berkomitmen menjalankan pilar jurnalisme yang sehat, objektif, berimbang, dan berintegritas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Demi mematuhi asas keadilan informasi (cover both sides),

Redaksi membuka ruang konfirmasi seluas-luasnya bagi pimpinan fungsional dan jajaran anggota DPRD Kota Jambi,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Kepala Dinas PUPR Kota Jambi untuk menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi resmi guna memberikan klarifikasi hukum atas pemetaan sisa paket jaling ini.

Catatan Redaksi:
Pemberitaan investigasi komparasi data ini disusun berbasis sinkronisasi portal publikasi nasional SiRUP LKPP dengan lembar dokumen internal perencanaan kerja dinas.

Redaksi senantiasa mengedepankan asas praduga tak bersalah bagi seluruh instansi dan personal terkait.
Pawarta : Syukur.s sinuhaji