Medan, Sumatera Utara — Rabu, 26 Agustus 2026. Aksi massa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Selasa (25/8/2026), menjadi perhatian setelah penyampaian aspirasi yang berlangsung sejak siang berkembang menjadi situasi tegang antara massa dan aparat keamanan.

Berdasarkan keterangan kepolisian, aksi tersebut diikuti ratusan orang. Sejumlah tuntutan yang disuarakan berkaitan dengan kebijakan dan fasilitas anggota DPR, persoalan upah, serta kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Situasi kemudian memanas. Polda Sumatera Utara menyatakan terjadi pelemparan batu dan petasan ke arah petugas serta melaporkan adanya personel yang mengalami luka. Informasi mengenai kronologi lengkap kejadian tetap perlu dilihat dari keterangan berbagai pihak agar pemberitaan mengenai peristiwa tersebut berimbang.

Bahar Effendi Pulungan: Aspirasi Masyarakat Jangan Diabaikan

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Elang Tiga Hambalang (ETH) Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, SH, menilai substansi aspirasi yang disampaikan masyarakat harus mendapatkan perhatian serius dari para pemangku kebijakan.

Menurut Bahar, penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu membuka ruang komunikasi sehingga keresahan masyarakat tidak berhenti hanya sebagai suara di jalan.

“Ketika masyarakat turun menyampaikan aspirasi, yang harus dilihat bukan hanya jumlah massanya, tetapi apa yang mereka suarakan. Pemerintah dan wakil rakyat perlu mendengar serta memberikan jawaban yang jelas terhadap persoalan yang menjadi keresahan masyarakat,” kata Bahar.

Ia menilai persoalan upah dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup merupakan isu penting yang tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi daerah.

ETH Sumut Minta Semua Pihak Menahan Diri

Bahar juga meminta semua pihak menjaga situasi Sumatera Utara tetap aman dan kondusif. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi seharusnya berlangsung secara damai, sementara aparat keamanan tetap mengedepankan pendekatan profesional dan terukur.

“Kekerasan dari pihak mana pun tidak boleh menjadi jalan keluar. Massa harus menjaga ketertiban, aparat menjalankan tugas secara profesional, dan pemerintah serta DPRD harus membuka komunikasi. Jangan sampai substansi tuntutan masyarakat justru tenggelam karena kericuhan,” ujarnya.

Menurut Bahar, apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum dalam rangkaian aksi, penyelesaiannya harus dilakukan secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Isu Upah dan Fasilitas Pejabat Perlu Dijawab Terbuka

DPP ETH Sumut menilai tuntutan mengenai kesejahteraan pekerja dan fasilitas pejabat memiliki dimensi kepentingan publik yang luas.

Bahar mengatakan masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai kebijakan yang menggunakan uang negara. Pada saat yang sama, kebijakan pengupahan harus memperhatikan kondisi pekerja, kemampuan dunia usaha, produktivitas serta kebutuhan hidup masyarakat.

“Rakyat membutuhkan kebijakan yang bisa mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika harga kebutuhan meningkat dan masyarakat mempertanyakan kesejahteraan mereka, pemerintah harus hadir dengan penjelasan, data dan kebijakan yang nyata,” kata Bahar.

Minta DPRD Buka Ruang Dialog

Bahar menilai dialog antara DPRD Sumut, pemerintah daerah, perwakilan pekerja, mahasiswa dan kelompok masyarakat dapat menjadi langkah penting untuk mencegah persoalan berkembang menjadi ketegangan berkepanjangan.

DPP Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara menyatakan akan mengikuti perkembangan pascaaksi dan berharap penyelesaian dilakukan melalui komunikasi terbuka serta mekanisme demokratis.

“Sumatera Utara harus tetap aman, tetapi keamanan tidak berarti aspirasi masyarakat boleh diabaikan. Dengarkan tuntutannya, buka ruang dialog dan jelaskan kepada publik apa yang bisa dilakukan pemerintah maupun DPRD,” tegas Bahar Effendi Pulungan, SH.

ETH Sumut berharap seluruh pihak menjaga ketertiban sekaligus memastikan kebebasan menyampaikan pendapat tetap dihormati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.