Medan, Sumatera Utara — Rabu, 26 Agustus 2026. Upaya menjaga stabilitas harga beras di Sumatera Utara terus dilakukan. Perum Bulog meningkatkan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Sumut sebagai langkah memperkuat pasokan sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Berdasarkan perkembangan yang diberitakan hari ini, penyaluran beras SPHP di Sumatera Utara ditingkatkan hingga sekitar 450 ton per hari. Beras tersebut disalurkan melalui berbagai jaringan distribusi dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

Kebijakan ini menjadi penting di tengah kebutuhan masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau. Namun, keberhasilan program tidak cukup hanya dilihat dari besarnya volume yang disalurkan. Ketersediaan barang dan harga yang benar-benar diterima konsumen di pasar juga perlu menjadi ukuran.

Bahar Effendi Pulungan: cek harga sampai ke tingkat konsumen

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang (ETH) Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, SH, menilai peningkatan distribusi beras SPHP perlu disertai pengawasan di lapangan.

Menurutnya, pemerintah bersama Bulog dan pemerintah daerah perlu memastikan beras tersebut tersedia secara merata, termasuk bagi masyarakat di kabupaten/kota yang jauh dari pusat distribusi.

“Yang paling penting bukan hanya berapa ton beras yang disalurkan. Masyarakat harus benar-benar mendapatkan barangnya dengan harga yang telah ditetapkan. Jangan sampai pasokan besar di atas kertas, tetapi masyarakat masih kesulitan mendapatkan beras murah di lapangan,” kata Bahar.

Ia meminta adanya pengecekan rutin terhadap pasar tradisional, kios pangan dan jaringan pengecer yang menjadi tempat penjualan beras SPHP.

Distribusi harus merata hingga daerah

Bahar mengatakan Sumatera Utara memiliki wilayah yang luas sehingga distribusi pangan tidak boleh terkonsentrasi hanya di Medan dan kota-kota besar.

Kabupaten dan wilayah pedesaan juga harus memperoleh pasokan yang memadai, terutama daerah yang mengalami kenaikan harga atau keterbatasan pasokan beras.

“Masyarakat di daerah mempunyai hak yang sama mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. Distribusinya harus merata dan jalurnya harus jelas sehingga tidak terjadi permainan harga di tengah jalan,” ujarnya.

Menurut ETH Sumut, pemerintah daerah juga perlu memantau perbedaan antara harga resmi dengan harga yang ditemukan masyarakat di tingkat pengecer.

Jangan beri ruang penyelewengan
DPP ETH Sumut meminta pengawasan dilakukan terhadap seluruh rantai distribusi. Program stabilisasi pangan menggunakan kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat sehingga pelaksanaannya harus transparan dan tepat sasaran.

Bahar menilai apabila ditemukan dugaan penimbunan, pengalihan distribusi atau penjualan yang tidak sesuai ketentuan, persoalan tersebut harus diperiksa berdasarkan aturan yang berlaku.

“Beras SPHP diperuntukkan membantu masyarakat dan menjaga harga. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dengan memanfaatkan program pemerintah. Kalau ditemukan pelanggaran, periksa dan tindak sesuai ketentuan,” kata Bahar.

ETH Sumut minta masyarakat ikut mengawasi

ETH Sumut juga meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan harga yang tidak wajar atau kesulitan mendapatkan beras SPHP di wilayahnya.

Menurut Bahar, laporan masyarakat dapat menjadi bahan bagi pemerintah dan instansi terkait untuk mengetahui kondisi distribusi yang sebenarnya.

“Stabilitas pangan berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Harga beras sangat menentukan pengeluaran rumah tangga. Karena itu, kebijakan pangan harus benar-benar terasa manfaatnya sampai ke meja makan masyarakat,” tegas Bahar Effendi Pulungan, SH.

DPP Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara berharap peningkatan penyaluran SPHP dapat menjaga ketersediaan beras, menahan gejolak harga serta membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.