Hambalang — Kamis, 27 Agustus 2026, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Elang Tiga Hambalang (ETH) menyambut positif langkah pemerintah memperkuat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui peningkatan dukungan anggaran lebih dari 100 persen untuk tahun 2027.

DPN ETH menilai penguatan PPATK menjadi langkah strategis karena pemberantasan kejahatan modern tidak cukup hanya mengejar pelakunya. Negara juga harus memiliki kemampuan yang semakin kuat untuk menelusuri aliran uang, mengidentifikasi transaksi mencurigakan, menemukan aset hasil kejahatan dan meneruskan hasil analisis kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

PPATK dalam keterangan resminya pada 26 Agustus 2026 menyebut dukungan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penguatan kapasitas lembaga dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), serta berbagai kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat.

H. Safrizal: Jangan Biarkan Pelaku Menikmati Uang Hasil Kejahatan

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang H. Safrizal mengatakan peningkatan kemampuan intelijen keuangan merupakan bagian penting dalam membangun penegakan hukum yang lebih modern.

“Kejahatan harus dilawan bukan hanya dengan mengejar pelakunya, tetapi juga dengan mengikuti ke mana uangnya bergerak. Jangan sampai seseorang diproses hukum, tetapi uang dan aset hasil kejahatannya tetap dapat dinikmati atau disembunyikan,” ujar H. Safrizal.

Menurutnya, penguatan PPATK harus menghasilkan peningkatan kemampuan teknologi, analisis transaksi dan koordinasi antarlembaga sehingga aliran dana yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana dapat semakin cepat terdeteksi.

Namun, ETH mengingatkan bahwa setiap tindakan terhadap rekening dan aset masyarakat harus tetap berlandaskan hukum, prosedur yang jelas serta perlindungan terhadap hak warga negara.

PPATK Harus Menjadi Mata Intelijen Keuangan Negara

DPN ETH memandang perkembangan teknologi finansial membuat pola kejahatan ekonomi semakin kompleks.

Uang hasil kejahatan dapat berpindah melalui berbagai rekening, perusahaan, aset maupun instrumen keuangan. Karena itu, kemampuan negara membaca pola transaksi menjadi semakin penting.

PPATK memiliki posisi strategis sebagai pusat intelijen keuangan Indonesia.

Penguatan lembaga tersebut diharapkan dapat membantu negara menghadapi pencucian uang, korupsi, perjudian daring, perdagangan narkotika, penipuan keuangan dan berbagai tindak pidana lain yang menghasilkan keuntungan ekonomi ilegal.

Judi Online Jadi Salah Satu Tantangan

Besarnya perputaran dana perjudian daring menunjukkan tantangan yang dihadapi negara.

Dalam keterangan resmi pada Agustus 2026, PPATK mengungkap aktivitas perjudian online yang memanfaatkan momentum Piala Dunia 2026 menghasilkan deposit sekitar Rp1,02 triliun melalui lebih dari enam juta transaksi selama periode pertengahan Juni hingga Juli 2026.

PPATK juga melakukan penghentian sementara transaksi terhadap 2.815 rekening dengan total saldo sekitar Rp325,43 miliar terkait aktivitas yang diidentifikasi tersebut.

Bagi DPN ETH, angka tersebut memperlihatkan pentingnya kemampuan teknologi dan analisis transaksi yang semakin maju.

“Kalau jaringan kejahatan menggunakan teknologi, negara tidak boleh tertinggal. Negara harus mempunyai teknologi, sumber daya manusia dan sistem analisis yang jauh lebih kuat,” kata H. Safrizal.

Anggaran Besar Harus Diikuti Akuntabilitas Besar

DPN Elang Tiga Hambalang menegaskan dukungan terhadap peningkatan anggaran PPATK harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas.

Setiap peningkatan anggaran negara harus dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kinerja yang dapat diukur.

ETH mendorong adanya indikator yang jelas, antara lain peningkatan kualitas hasil analisis dan pemeriksaan, penguatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta semakin efektifnya koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Jangan Samakan Transaksi Mencurigakan dengan Tindak Pidana

DPN ETH juga mengingatkan masyarakat bahwa adanya laporan atau analisis transaksi mencurigakan tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana.

Hasil analisis intelijen keuangan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan pembuktian oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Prinsip tersebut penting agar pemberantasan kejahatan keuangan tetap berjalan kuat tanpa mengorbankan kepastian hukum dan hak masyarakat.

“Negara harus tegas terhadap kejahatan, tetapi ketegasan harus berjalan bersama keadilan. Jangan sampai instrumen pemberantasan kejahatan justru digunakan tanpa kontrol dan merugikan warga yang tidak bersalah,” tegas H. Safrizal.

Lima Dorongan DPN Elang Tiga Hambalang

DPN Elang Tiga Hambalang menyampaikan lima dorongan terhadap penguatan PPATK:

1. Perkuat teknologi intelijen keuangan untuk mendeteksi pola transaksi kejahatan yang semakin kompleks.
2. Tingkatkan koordinasi PPATK dengan Polri, KPK, Kejaksaan Agung dan lembaga terkait agar hasil analisis dapat ditindaklanjuti secara efektif sesuai hukum.
3. Prioritaskan pengejaran aset hasil kejahatan, sehingga pelaku tidak dapat menikmati keuntungan dari tindak pidana.
4. Jamin perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum, termasuk mekanisme yang jelas terhadap tindakan penghentian sementara transaksi atau langkah hukum lainnya.
5. Pastikan peningkatan anggaran disertai transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat melihat manfaat penguatan PPATK bagi negara.

ETH: Bangun Sistem “Follow the Money”

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong paradigma follow the money semakin diperkuat dalam penegakan hukum Indonesia.

Pelacakan aliran dana dapat membantu aparat menemukan jaringan, aset maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan suatu dugaan tindak pidana.

Penguatan PPATK juga dinilai semakin relevan apabila nantinya Indonesia memiliki perangkat hukum perampasan aset yang lebih komprehensif.

Dengan kemampuan intelijen keuangan yang kuat, koordinasi penegakan hukum yang efektif dan aturan perampasan aset yang memberikan kepastian hukum, negara diharapkan semakin mampu memulihkan kerugian akibat kejahatan.

H. Safrizal: Uang Negara Harus Kembali untuk Rakyat

H. Safrizal menegaskan bahwa tujuan akhir pemberantasan kejahatan ekonomi bukan sekadar menghasilkan banyak perkara, tetapi juga melindungi kekayaan negara dan masyarakat.

“Setiap rupiah hasil kejahatan yang berhasil diselamatkan harus memberikan manfaat kembali kepada negara dan rakyat. Karena itu, kita mendukung PPATK diperkuat, aparat penegak hukum diperkuat dan sistem pengawasan juga diperkuat,” ujarnya.

DPN Elang Tiga Hambalang berharap peningkatan dukungan terhadap PPATK menjadi momentum pembangunan sistem intelijen keuangan nasional yang semakin modern, profesional, independen dan akuntabel.

DPN ELANG TIGA HAMBALANG

“Kejar Pelakunya, Telusuri Uangnya, Selamatkan Aset Negara.”

“Dari Hambalang, Mengawal Kepentingan Rakyat dan Masa Depan Bangsa.”

Redaksi: Elang Tiga Hambalang