Hambalang — Jum’at 28 Agustus 2026 Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Elang Tiga Hambalang (ETH) meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau setelah jumlah titik panas kembali menunjukkan kondisi yang perlu mendapat perhatian serius.

Berdasarkan informasi resmi Pemerintah Provinsi Riau yang dipublikasikan Jumat (28/8/2026), BMKG memantau 171 titik panas di Riau. Upaya pemadaman oleh tim gabungan terus digencarkan. Kebakaran di kawasan Kerumutan dilaporkan telah berdampak pada sekitar 969 hektare lahan. ([Media Center Riau][1])

Persoalan tersebut bukan kejadian yang berdiri sendiri. Data Kementerian Kehutanan yang diberitakan ANTARA menunjukkan luas karhutla di Riau sepanjang Januari–Juli 2026 telah mencapai 15.738,9 hektare, dengan sekitar 14.423,5 hektare di antaranya berada pada ekosistem gambut. ([ANTARA News Kalbar][2])

DPN ETH menilai kondisi tersebut harus dipandang sebagai persoalan kemanusiaan, lingkungan, kesehatan dan ekonomi yang memerlukan penanganan terpadu.

H. Safrizal: Jangan Tunggu Asap Semakin Parah

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang H. Safrizal meminta seluruh unsur pemerintah dan aparat terkait mengutamakan keselamatan masyarakat.

Menurutnya, pengalaman panjang Indonesia menghadapi karhutla seharusnya membuat sistem penanganan semakin cepat ketika titik panas meningkat.

“Jangan menunggu asap semakin tebal dan masyarakat semakin banyak terdampak baru kita bergerak besar-besaran. Ketika titik panas meningkat, seluruh sumber daya yang diperlukan harus segera dikerahkan untuk melindungi rakyat,” ujar H. Safrizal.

Ia mengatakan pemadaman merupakan kebutuhan mendesak, tetapi penyelesaian persoalan tidak boleh berhenti setelah api berhasil dikendalikan.

Pemerintah juga perlu mengetahui penyebab setiap kebakaran agar langkah pencegahan dapat dilakukan secara tepat.

Pelalawan Menjadi Salah Satu Wilayah yang Perlu Diwaspadai

Beberapa hari sebelumnya, data BMKG menunjukkan persoalan karhutla di Riau memang sedang mengalami tekanan.

Pada 24 Agustus, BMKG mendeteksi 491 titik panas di Riau. Dari jumlah tersebut, Pelalawan tercatat paling banyak dengan 239 titik, disusul Indragiri Hilir sebanyak 166 titik. ([ANTARA News Jambi][3])

Tim gabungan sebelumnya juga melakukan pemadaman karhutla di kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan habitat Harimau Sumatera. Operasi melibatkan unsur Polri, TNI, masyarakat dan pihak perusahaan. ([ANTARA News][4])

DPN ETH menilai kebakaran pada kawasan bernilai ekologis tinggi memperlihatkan bahwa dampak karhutla bukan hanya terhadap manusia, tetapi juga terhadap keanekaragaman hayati Indonesia.

Sekjen Ganda Satria Dharma: Perlindungan Masyarakat Harus Berjalan Bersamaan dengan Pemadaman

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, meminta penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman titik api.

Pemerintah daerah, menurutnya, harus memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai kualitas udara, layanan kesehatan dan tindakan perlindungan yang perlu dilakukan ketika kabut asap memburuk.

“Pemadaman harus dipercepat, tetapi masyarakat yang menghirup udara terdampak juga membutuhkan perlindungan. Informasi kualitas udara harus mudah diperoleh, fasilitas kesehatan harus siap dan kelompok rentan harus menjadi perhatian utama,” ujar Ganda Satria Dharma.

Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil serta masyarakat yang mempunyai gangguan pernapasan perlu mendapatkan perhatian khusus ketika kualitas udara memburuk.

ETH: Selidiki Penyebab Berdasarkan Bukti

DPN Elang Tiga Hambalang juga mendorong aparat penegak hukum menyelidiki penyebab kebakaran pada setiap lokasi.

Namun, ETH menegaskan proses tersebut harus berdasarkan fakta, bukti dan hasil penyelidikan, bukan tuduhan terhadap individu, perusahaan ataupun kelompok tertentu sebelum terdapat dasar hukum.

H. Safrizal menegaskan bahwa apabila ditemukan unsur kesengajaan atau pelanggaran hukum, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau berdasarkan penyelidikan ditemukan kesengajaan membakar lahan atau pelanggaran hukum lainnya, proses sesuai hukum. Tetapi jangan menuduh pihak tertentu tanpa bukti. Penegakan hukum harus tegas sekaligus objektif,” katanya.

Jangan Korbankan Petani Kecil

DPN ETH mengingatkan bahwa strategi pencegahan karhutla juga harus memperhatikan kondisi masyarakat desa dan petani.

Larangan pembakaran lahan harus dibarengi edukasi, pendampingan serta alternatif pembukaan dan pengelolaan lahan yang aman dan terjangkau.

Masyarakat sekitar hutan dan lahan gambut justru dapat menjadi kekuatan utama dalam pencegahan apabila diberikan pelatihan, peralatan dan sistem pelaporan dini.

Karena itu, ETH mendorong penguatan Masyarakat Peduli Api serta kelompok masyarakat lokal lainnya.

Karhutla Mengancam Ekonomi dan Aktivitas Masyarakat

Dampak karhutla dapat meluas jauh melampaui lokasi kebakaran.

Kabut asap dapat mengganggu kesehatan, kegiatan belajar, transportasi, penerbangan, aktivitas perdagangan dan produktivitas masyarakat.

Kondisi udara di sejumlah wilayah Riau dalam beberapa hari terakhir juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Di Siak, pemerintah daerah menyatakan kualitas udara terus dipantau menyusul dampak asap dari karhutla wilayah lain. ([Media Center Riau][5])

Karena itu, menurut DPN ETH, penanganan karhutla merupakan investasi untuk melindungi perekonomian sekaligus kesehatan masyarakat.

Lima Dorongan DPN Elang Tiga Hambalang

DPN ETH menyampaikan lima langkah yang dinilai perlu diperkuat dalam menghadapi karhutla Riau:

1. Percepat pemadaman dan cegah perluasan api. Kerahkan personel, peralatan darat serta dukungan udara sesuai kebutuhan dan keputusan instansi berwenang.
2. Lindungi kesehatan masyarakat. Pemerintah harus memperkuat pemantauan kualitas udara, layanan kesehatan dan perlindungan kelompok rentan.
3. Selidiki penyebab kebakaran. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana berdasarkan bukti, aparat harus menindaklanjutinya secara profesional.
4. Libatkan masyarakat dan petani. Pencegahan harus disertai edukasi, peralatan dan solusi pembukaan lahan tanpa membakar.
5. Buka informasi kepada masyarakat. Data titik panas, kualitas udara, wilayah terdampak dan perkembangan pemadaman perlu disampaikan secara berkala.

H. Safrizal dan Ganda Satria Dharma: Karhutla Harus Ditangani dari Hulu sampai Hilir

Ketua Umum DPN ETH H. Safrizal bersama Sekretaris Jenderal DPN ETH Ganda Satria Dharma menilai Indonesia membutuhkan strategi jangka panjang agar siklus karhutla tidak terus berulang.

Pemadaman merupakan tindakan darurat. Setelah itu, pemerintah perlu memperkuat pengelolaan gambut, restorasi kawasan, sistem deteksi dini, kesiapan sumber air, patroli, pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum.

“Api harus dipadamkan, rakyat harus dilindungi dan penyebabnya harus ditemukan. Setelah keadaan terkendali, kita harus memastikan pencegahannya semakin kuat supaya persoalan yang sama tidak terus berulang,” tegas H. Safrizal.

DPN Elang Tiga Hambalang menyatakan mendukung kerja terpadu pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah kabupaten/kota, BNPB/BPBD, BMKG, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, Manggala Agni, tenaga kesehatan dan masyarakat dalam mengendalikan karhutla.

ETH juga mengajak masyarakat tidak menyebarkan informasi mengenai lokasi kebakaran, kualitas udara ataupun pihak yang dituding sebagai penyebab sebelum informasi tersebut terverifikasi.

PADAMKAN API — LINDUNGI RAKYAT — SELAMATKAN HUTAN INDONESIA

DPN ELANG TIGA HAMBALANG

H. Safrizal
Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang

Ganda Satria Dharma
Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang

“Dari Hambalang, Bersama Rakyat Menjaga Lingkungan dan Masa Depan Indonesia.”

Redaksi: Elang Tiga Hambalang