Hambalang — Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Elang Tiga Hambalang (ETH) meminta pemerintah memastikan penanganan masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur tidak berhenti setelah berakhirnya masa tanggap darurat pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelumnya menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, terhitung sejak 15 hingga 28 Agustus 2026. Status tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor 305/KEP/HK/2026 setelah gempa M7,7 mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026. ([Antara News Kupang][1])

Memasuki penghujung masa tanggap darurat, fokus penanganan mulai bergerak menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. BNPB pada 27 Agustus menyatakan mempercepat pendataan rumah terdampak di Kabupaten Manggarai sebagai dasar proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Kabupaten Nagekeo juga mengevaluasi status tanggap darurat sekaligus memastikan pemulihan infrastruktur, distribusi bantuan, penanganan trauma dan kebutuhan tempat tinggal warga terus berjalan. ([BNPB][2])

H. SAFRIZAL: SELESAINYA MASA DARURAT BUKAN BERARTI SELESAINYA TANGGUNG JAWAB NEGARA

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, H. Safrizal, mengatakan fase setelah tanggap darurat justru sangat menentukan masa depan masyarakat terdampak bencana.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai tempat tinggal, sekolah, fasilitas kesehatan, pekerjaan, dokumen kependudukan dan pemulihan kehidupan ekonomi keluarga.

“Berakhirnya masa tanggap darurat bukan berarti berakhir pula tanggung jawab kita kepada masyarakat terdampak. Justru setelah keadaan mulai stabil, pekerjaan besar berikutnya adalah memastikan warga dapat membangun kembali rumah, pekerjaan dan kehidupannya,” ujar H. Safrizal.

DPN ETH menilai pembangunan kembali tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur fisik.

Pemulihan psikologis, pendidikan anak, kesehatan masyarakat serta mata pencaharian warga juga harus menjadi bagian dari program rehabilitasi.

INFRASTRUKTUR VITAL MULAI PULIH

BNPB sebelumnya melaporkan perkembangan signifikan dalam pemulihan infrastruktur vital.

Hingga 21 Agustus, kelistrikan di wilayah layanan PLN UP3 Flores Bagian Timur dan UP3 Flores Bagian Barat dilaporkan telah pulih 100 persen. Sebanyak 11 trafo gardu induk, 59 penyulang dan 3.478 gardu distribusi kembali beroperasi.

BNPB juga menyatakan sembilan ruas jalan nasional yang terdampak, termasuk lokasi longsoran dan patahan jalan, telah kembali fungsional. Akses utama Ende–Nagekeo yang sebelumnya terganggu juga telah kembali dapat digunakan untuk mendukung mobilitas dan distribusi logistik. ([BNPB][3])

DPN ETH mengapresiasi kerja pemerintah pusat dan daerah, BNPB/BPBD, TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan, PLN, petugas lapangan serta masyarakat yang terlibat dalam penanganan bencana.

Namun pemulihan infrastruktur dasar harus dilanjutkan dengan penyelesaian persoalan permukiman masyarakat.

SEKJEN GANDA SATRIA DHARMA: PENDATAAN RUMAH RUSAK HARUS AKURAT DAN TRANSPARAN

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, menilai pendataan kerusakan merupakan salah satu tahapan paling menentukan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.

Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan bentuk penanganan dan bantuan kepada masyarakat.

Karena itu, proses verifikasi harus dilakukan secara transparan dan menyediakan mekanisme koreksi apabila masyarakat menemukan ketidaksesuaian.

“Jangan sampai ada keluarga yang benar-benar kehilangan rumah tetapi terlambat mendapatkan bantuan karena persoalan pendataan. Verifikasi memang harus teliti, tetapi prosedurnya juga harus mudah dipahami masyarakat,” ujar Ganda Satria Dharma.

BNPB pada 27 Agustus menyatakan berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam pendataan rumah akibat gempa, termasuk melalui bimbingan teknis di Manggarai. ([BNPB][2])

DPN ETH mendorong pemerintah membuka informasi mengenai kategori kerusakan, mekanisme verifikasi, bentuk bantuan serta tahapan penyalurannya.

RIBUAN RUMAH DAN KELUARGA MASIH MEMBUTUHKAN PERHATIAN

Dampak gempa juga dirasakan kawasan transmigrasi.

Kementerian Transmigrasi pada 27 Agustus menyatakan melakukan realokasi anggaran untuk menangani 13 kawasan transmigrasi di empat kabupaten terdampak.

Menurut Kementerian Transmigrasi, sebanyak 1.043 kepala keluarga transmigran terdampak dan lebih dari 1.500 rumah mengalami kerusakan. ([ANTARA News Jambi][4])

DPN ETH menilai data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pemulihan masih besar meskipun fase tanggap darurat berakhir.

Program rehabilitasi harus memastikan masyarakat tidak terlalu lama tinggal dalam kondisi hunian yang tidak layak.

PEMULIHAN EKONOMI WARGA JANGAN DILUPAKAN

DPN Elang Tiga Hambalang meminta program rehabilitasi dan rekonstruksi juga memberikan perhatian terhadap mata pencaharian masyarakat.

Gempa tidak hanya merusak rumah dan fasilitas umum. Bencana dapat menghentikan kegiatan perdagangan, pertanian, perikanan, UMKM dan pekerjaan masyarakat.

Menurut H. Safrizal, bantuan kepada warga harus diarahkan agar masyarakat secara bertahap dapat kembali mandiri.

“Bantuan darurat menjaga masyarakat bertahan setelah bencana. Tahap berikutnya adalah membuat mereka mampu berdiri kembali. Petani harus bisa kembali bertani, nelayan kembali melaut, pedagang kembali berusaha dan anak-anak kembali belajar dengan aman,” katanya.

DPN ETH mendorong kementerian dan pemerintah daerah memetakan sektor ekonomi masyarakat yang terdampak sehingga program pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik.

PENDIDIKAN DAN PERGURUAN TINGGI IKUT BERGERAK

Pada 28 Agustus, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan memperkuat dukungan perguruan tinggi dalam penanganan dampak gempa NTT.

Kementerian menyebut sivitas akademika dari sejumlah perguruan tinggi telah turun membantu masyarakat terdampak. ([Antara News Kupang][5])

DPN ETH menilai keterlibatan perguruan tinggi dapat diperluas pada tahap pemulihan, mulai dari pendampingan psikososial, pemeriksaan bangunan, kesehatan, pendidikan, teknologi tepat guna hingga pemberdayaan ekonomi.

Kampus-kampus di NTT dan daerah lain dapat menjadi mitra pemerintah dalam memastikan proses rehabilitasi berbasis ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

PEMERINTAH PASTIKAN PEMULIHAN TIDAK BERHENTI

Pemerintah menyatakan penanganan warga terdampak gempa Flores tidak akan berhenti setelah masa tanggap darurat selesai dan akan terus dikawal sampai kehidupan masyarakat pulih. ([Babel ANTARA News][6])

DPN ETH meminta komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam program, anggaran dan target waktu yang dapat dipantau masyarakat.

Menurut ETH, keterbukaan penting untuk memastikan bantuan sampai kepada penerima dan mencegah munculnya persoalan pada masa rehabilitasi.

LIMA DORONGAN DPN ELANG TIGA HAMBALANG

Pertama, percepat verifikasi rumah dan fasilitas umum yang rusak dengan tetap menjaga akurasi data.

Kedua, prioritaskan pembangunan hunian bagi keluarga yang rumahnya rusak berat atau tidak lagi aman ditempati.

Ketiga, pulihkan mata pencaharian masyarakat melalui dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, pedagang dan kelompok produktif lainnya.

Keempat, pastikan sekolah, fasilitas kesehatan, air bersih, listrik, jalan dan telekomunikasi berfungsi secara aman dan berkelanjutan.

Kelima, buka informasi anggaran, penerima bantuan dan perkembangan rehabilitasi secara berkala agar masyarakat dapat ikut mengawasi.

H. SAFRIZAL DAN GANDA SATRIA DHARMA: PEMULIHAN HARUS MEMBANGUN NTT LEBIH TANGGUH

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang H. Safrizal bersama Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma menegaskan bahwa proses rekonstruksi harus memperhatikan ketahanan terhadap bencana pada masa mendatang.

Rumah, sekolah, fasilitas kesehatan dan bangunan publik yang dibangun kembali harus memperhatikan standar keselamatan serta risiko kegempaan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

“Jangan sekadar membangun kembali seperti sebelumnya. Kita harus mengambil pelajaran dari bencana ini dan membangun kembali dengan lebih aman. Keselamatan masyarakat harus menjadi investasi utama,” tegas H. Safrizal.

Ganda Satria Dharma menambahkan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian dari proses pemulihan, bukan hanya sebagai penerima bantuan.

“Dengarkan kebutuhan warga. Transparansikan pendataan dan bantu masyarakat kembali produktif. Pemulihan yang berhasil adalah ketika warga bukan hanya mempunyai rumah kembali, tetapi juga mempunyai masa depan,” ujarnya.

DPN Elang Tiga Hambalang menyampaikan solidaritas kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa serta mengajak seluruh elemen bangsa terus bergotong royong membantu proses pemulihan.

MASA DARURAT BOLEH BERAKHIR — KEPEDULIAN JANGAN BERAKHIR

PULIHKAN RUMAH — PULIHKAN EKONOMI — BANGUN NTT LEBIH TANGGUH

DPN ELANG TIGA HAMBALANG

H. Safrizal
Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang

Ganda Satria Dharma
Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang

“Dari Hambalang, Bersama Rakyat Mengawal Pemulihan Nusa Tenggara Timur.”

Redaksi: Elang Tiga Hambalang