HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Minggu, 30 Agustus 2026

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menaruh perhatian serius terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari.

Bagi DPN ETH, persoalan harga pangan tidak cukup dilihat hanya dari sisi konsumen. Kebijakan juga harus melindungi petani, peternak, nelayan, pedagang kecil serta pelaku usaha yang menjadi bagian dari rantai produksi dan distribusi pangan nasional.

Perhatian itu menjadi relevan setelah Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di Pasar Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Perdagangan, sejumlah barang kebutuhan pokok yang diperiksa berada pada atau di sekitar Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan pemerintah. (kemendag.go.id)

Dalam pemantauan tersebut, harga daging ayam ras tercatat sekitar Rp38.000-Rp40.000 per kilogram, mendekati harga acuan pemerintah sebesar Rp40.000 per kilogram.

Harga beras medium terpantau sekitar Rp13.500 per kilogram, beras premium Rp14.900 per kilogram, sedangkan beras SPHP Bulog berada di kisaran Rp11.500 per kilogram.

Untuk komoditas lain, minyak goreng curah tercatat sekitar Rp19.000 per liter dan MINYAKITA Rp15.700 per liter. Telur ayam ras berada sekitar Rp24.000 per kilogram, bawang merah Rp28.000 per kilogram, bawang putih Rp28.000 per kilogram, sementara cabai rawit merah tercatat sekitar Rp55.000 per kilogram. (kemendag.go.id)

Data tersebut merupakan hasil pemantauan di Pasar Rogojampi, Banyuwangi, sehingga tidak boleh langsung dianggap mewakili kondisi seluruh Indonesia. Harga kebutuhan pokok dapat berbeda antardaerah karena pasokan, produksi, distribusi, cuaca maupun kondisi pasar setempat.

DPN ETH: Harga di Pasar Langsung Menyentuh Kehidupan Rakyat

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang H. Safrizal memandang pengendalian harga kebutuhan pokok perlu menjadi perhatian berkelanjutan pemerintah pusat maupun daerah.

Draf kutipan — untuk persetujuan H. Safrizal sebelum dipublikasikan:

“Persoalan harga pangan sangat dekat dengan kehidupan rakyat. Ketika harga beras, telur, ayam, cabai atau minyak goreng berubah, masyarakat langsung merasakan dampaknya di dapur. Karena itu stabilitas harga harus menjadi kerja nyata yang dapat dirasakan sampai pasar-pasar rakyat dan desa,” ujar H. Safrizal.

DPN ETH menilai stabilisasi harga tidak semestinya dimaknai hanya sebagai upaya membuat harga serendah mungkin.

Jika harga di tingkat produsen terlalu rendah dan tidak sebanding dengan biaya produksi, petani, peternak maupun pelaku usaha kecil dapat ikut dirugikan.

Sebaliknya, apabila harga di tingkat konsumen terlalu tinggi, masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi kelompok yang paling cepat merasakan tekanan.

Karena itu, menurut DPN ETH, kebijakan pangan harus menjaga keseimbangan antara harga yang layak bagi produsen dan harga yang terjangkau bagi konsumen.

Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Kementerian Perdagangan bahwa HET dan Harga Acuan digunakan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan harga pasar sehingga produsen tetap memperoleh nilai yang layak tanpa membebani konsumen. (kemendag.go.id)

Inflasi Nasional 2,88 Persen, Daya Beli Tetap Perlu Dijaga

Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Indonesia pada Juli 2026 berada di angka 2,88 persen secara tahunan atau year-on-year.

Secara bulanan, Juli 2026 justru mencatat deflasi sebesar 0,14 persen, sedangkan inflasi sepanjang Januari-Juli 2026 tercatat sebesar 1,65 persen. (bps.go.id)

DPN Elang Tiga Hambalang menilai data inflasi nasional tetap perlu dibaca bersama kondisi riil masyarakat.

Bagi keluarga Indonesia, ukuran ekonomi yang paling terasa sering kali sangat sederhana: apakah kebutuhan makan dapat dibeli, apakah biaya rumah tangga masih terjangkau, dan apakah pendapatan masih cukup memenuhi kebutuhan dasar.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma menilai pengawasan harga pangan perlu semakin kuat hingga tingkat daerah.

Draf kutipan — untuk persetujuan Ganda Satria Dharma sebelum dipublikasikan:

“Angka ekonomi nasional harus bertemu dengan realitas masyarakat. Ukuran sederhananya adalah apakah rakyat masih mampu membeli kebutuhan sehari-hari, apakah petani mendapatkan harga yang layak dan apakah pedagang kecil tetap bisa menjalankan usahanya,” kata Ganda Satria Dharma.

Ia menilai pemerintah juga perlu memperhatikan disparitas harga antardaerah, terutama apabila perbedaan tersebut disebabkan hambatan distribusi yang sebenarnya dapat diperbaiki.

DPN ETH Dorong Pengawasan Harga Sampai Pasar Tradisional

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat pemantauan harga kebutuhan pokok secara konsisten.

Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa pemantauan harga dan ketersediaan pasokan dilakukan bersama pemerintah daerah melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok atau SP2KP. (kemendag.go.id)

Menurut DPN ETH, sistem tersebut dapat menjadi lebih efektif apabila masyarakat juga mempunyai akses yang mudah untuk melaporkan persoalan kelangkaan, lonjakan harga tidak wajar atau gangguan distribusi.

Ada lima hal yang dinilai penting untuk menjadi perhatian.

Pertama, pemerintah perlu memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia di seluruh wilayah.

Kedua, distribusi antardaerah harus berjalan lancar sehingga daerah surplus dapat membantu daerah yang mengalami kekurangan pasokan.

Ketiga, intervensi pasar perlu dilakukan secara tepat dan terukur apabila muncul kenaikan harga yang tidak wajar.

Keempat, pengawasan harus mencegah praktik penimbunan atau permainan distribusi yang merugikan masyarakat maupun produsen.

Kelima, petani, peternak, nelayan dan pelaku UMKM pangan harus tetap memperoleh harga yang layak atas produk yang mereka hasilkan.

Jangan Sampai Konsumen Membeli Mahal, Petani Tetap Menjual Murah

DPN ETH turut menyoroti persoalan klasik dalam tata niaga pangan: masyarakat membayar harga tinggi, tetapi produsen justru menerima harga yang rendah.

Menurut organisasi tersebut, situasi seperti itu menunjukkan pentingnya pembenahan rantai distribusi.

Draf pernyataan organisasi untuk persetujuan sebelum publikasi:

“Jangan sampai masyarakat membeli mahal sementara petani menjual murah. Kalau kondisi itu terjadi, berarti ada mata rantai distribusi yang perlu diperbaiki.”

DPN ETH mendorong penguatan pasar rakyat, koperasi, badan usaha milik desa serta model distribusi langsung dari sentra produksi sebagai bagian dari upaya memperpendek rantai perdagangan.

H. Safrizal: Organisasi Harus Mendengar Suara Pasar dan Desa

DPN Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa organisasi masyarakat perlu hadir pada persoalan yang benar-benar dirasakan warga.

** kutipan H. Safrizal:**

“Elang Tiga Hambalang tidak ingin berbicara hanya tentang persoalan besar yang jauh dari masyarakat. Harga beras di pasar, pupuk bagi petani, hasil tangkapan nelayan, pekerjaan buruh dan kehidupan pedagang kecil adalah persoalan nasional karena menyangkut jutaan rakyat Indonesia,” kata H. Safrizal.

Ia mendorong jajaran Elang Tiga Hambalang di berbagai daerah untuk mendengar aspirasi masyarakat secara langsung, kemudian menyampaikannya kepada pemerintah melalui mekanisme yang sah, konstruktif dan berbasis fakta.

Ganda Satria Dharma juga menilai Hambalang dapat menjadi titik lahirnya berbagai gagasan organisasi yang membawa persoalan masyarakat menuju ruang publik nasional.

kutipan dari Ganda Satria Dharma:

“Kami ingin membangun budaya organisasi yang hadir karena manfaatnya. Ketika masyarakat menghadapi persoalan, Elang Tiga Hambalang harus mampu mendengar, mengumpulkan fakta dan menyuarakannya secara bertanggung jawab.”

Dari Hambalang untuk Dapur Rakyat Indonesia

DPN Elang Tiga Hambalang mendukung langkah pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus mengingatkan bahwa pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan di seluruh daerah.

Harga yang relatif terkendali di satu pasar belum tentu menggambarkan situasi nasional.

Karena itu, kondisi lokal, biaya distribusi, pasokan, produksi serta kemampuan daya beli masyarakat perlu terus menjadi bahan evaluasi.

Dari Hambalang, DPN Elang Tiga Hambalang menyampaikan satu prinsip:

“Harga terjangkau bagi rakyat, harga layak bagi petani dan pedagang, serta distribusi yang adil bagi seluruh Indonesia.”

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang:
H. Safrizal

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang:
Ganda Satria Dharma