GORONTALO UTARA — Minggu, 30 Agustus 2026

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Gorontalo Utara memasuki tahap penting. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp65 miliar untuk pembangunan kawasan yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat nelayan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Gorontalo Utara, Faizal Piu, menyebut terdapat 16 titik KNMP dari total 78 kawasan desa pesisir di wilayah tersebut. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan sejumlah lokasi menjadi kawasan inti dan lainnya berfungsi sebagai penyangga.

Peletakan batu pertama pembangunan KNMP Tahap III dilakukan di Desa Tolinggula Pantai, Kecamatan Tolinggula, Kamis, 27 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyatakan daerah tersebut memperoleh alokasi 16 titik pembangunan setelah program itu diperjuangkan ke pemerintah pusat.

Program dengan nilai anggaran besar tersebut mendapat perhatian Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Elang Tiga Hambalang (ETH) Sulawesi Utara–Gorontalo, Ardiansyah Inde.

Menurut Ardiansyah, pembangunan KNMP merupakan kesempatan penting untuk memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Namun keberhasilannya tidak boleh hanya dinilai berdasarkan besarnya anggaran ataupun banyaknya infrastruktur yang berhasil dibangun.

“Anggaran sekitar Rp65 miliar ini harus benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan nelayan. Ukurannya bukan seberapa megah fasilitas yang dibangun, tetapi apakah biaya melaut menjadi lebih efisien, hasil tangkapan memiliki nilai jual lebih baik, pasar semakin terbuka dan pendapatan keluarga nelayan meningkat,” kata Ardiansyah Inde.

Bukan sekadar proyek fisik

Sejumlah fasilitas direncanakan dalam pengembangan KNMP, antara lain cold storage, dermaga, fasilitas tambat labuh atau tambatan perahu, pabrik es serta sarana pendukung aktivitas perikanan lainnya.

Keberadaan fasilitas tersebut berpotensi menjadi titik perubahan bagi perekonomian nelayan apabila dikelola secara tepat.

Cold storage dan pabrik es, misalnya, dapat membantu menjaga kualitas hasil tangkapan. Nelayan tidak lagi berada dalam tekanan untuk segera menjual ikan karena keterbatasan fasilitas penyimpanan.

Dermaga dan fasilitas tambat perahu juga diharapkan dapat memperlancar kegiatan produksi, bongkar muat dan distribusi hasil perikanan.

Ardiansyah menilai pemerintah harus memastikan fasilitas yang dibangun benar-benar berdasarkan kebutuhan nelayan di lapangan.

“Jangan sampai fasilitas dibangun hanya untuk memenuhi target proyek, tetapi setelah selesai justru tidak optimal digunakan. Sebelum pembangunan selesai, pemerintah sudah harus mempunyai sistem pengelolaan dan memastikan nelayan menjadi pengguna sekaligus penerima manfaat utama,” ujarnya.

Rp65 miliar harus transparan dan tepat sasaran

Besarnya anggaran pembangunan membuat transparansi dan pengawasan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.

Pemerintah daerah, pelaksana pekerjaan dan pihak terkait harus memastikan pembangunan sesuai spesifikasi teknis, memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, selesai sesuai ketentuan serta menghasilkan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat pesisir.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara juga telah melakukan konsultasi dengan BPKP Perwakilan Gorontalo terkait rencana penganggaran KNMP dan rehabilitasi tambatan perahu dalam APBD Perubahan 2026. Konsultasi tersebut antara lain berkaitan dengan aspek penganggaran dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

DPP ETH Sulawesi Utara–Gorontalo menilai pengawasan harus dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga fasilitas beroperasi.

“Transparansi harus dibuka sejak awal. Masyarakat perlu mengetahui apa yang dibangun, berapa anggarannya, bagaimana kualitas pekerjaannya dan nantinya siapa yang mengelola. Anggaran publik harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegas Ardiansyah.

Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan tidak boleh hanya dilakukan ketika muncul persoalan. Pencegahan sejak awal jauh lebih penting agar potensi penyimpangan, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi maupun fasilitas yang tidak tepat guna dapat diminimalkan.

Nelayan harus menjadi penerima manfaat utama

Keberhasilan KNMP nantinya tidak cukup diukur berdasarkan jumlah bangunan yang selesai.

Program tersebut harus mampu menjawab persoalan nyata masyarakat pesisir, mulai dari ketersediaan sarana produksi, penyimpanan ikan, pemasaran hasil tangkapan, stabilitas harga, akses permodalan hingga peningkatan pendapatan keluarga nelayan.

Konsep pengelolaan berbasis koperasi juga dapat menjadi salah satu instrumen agar nelayan memiliki posisi lebih kuat dalam rantai ekonomi perikanan, mulai dari pengadaan kebutuhan produksi, penyimpanan, pengolahan hingga pemasaran hasil tangkapan.

Namun kelembagaan tersebut harus dikelola secara profesional, transparan dan memberikan akses yang adil kepada nelayan kecil.

Menurut Ardiansyah, masyarakat nelayan perlu dilibatkan sejak proses pembangunan hingga penyusunan sistem pengelolaan.

“Nelayan jangan hanya ditempatkan sebagai penerima fasilitas setelah semuanya selesai. Mereka harus diajak menentukan apa yang dibutuhkan dan bagaimana fasilitas itu nantinya dikelola. Mereka yang setiap hari berada di laut tentu memahami kebutuhan sebenarnya,” katanya.

Jangan sampai fasilitas berdiri tetapi tidak produktif

Persoalan penting lainnya adalah keberlanjutan pengelolaan setelah pembangunan selesai.

Pemerintah perlu memastikan sejak awal siapa yang akan mengelola cold storage, pabrik es, dermaga dan fasilitas lainnya, bagaimana pembiayaan operasional dan pemeliharaan dilakukan serta bagaimana nelayan kecil memperoleh akses secara adil.

Tanpa sistem pengelolaan yang matang, infrastruktur bernilai besar berisiko tidak memberikan dampak ekonomi maksimal.

Sebaliknya, apabila dikelola secara transparan dan profesional, KNMP berpotensi membangun rantai ekonomi baru dari penangkapan, penyimpanan, pengolahan hingga pemasaran hasil perikanan sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pesisir.

DPP ETH Sulawesi Utara–Gorontalo mengusulkan sedikitnya empat hal menjadi perhatian: transparansi penggunaan anggaran, pengawasan kualitas pembangunan, keterlibatan nelayan dalam pengelolaan, serta evaluasi berkala terhadap dampak ekonomi program.

“Setelah beroperasi harus dievaluasi. Apakah harga jual ikan nelayan membaik? Apakah biaya operasional turun? Apakah hasil tangkapan lebih mudah dipasarkan? Apakah pendapatan nelayan meningkat? Kalau indikator-indikator itu tidak bergerak, berarti ada yang harus diperbaiki dalam pengelolaannya,” ujar Ardiansyah.

Menurutnya, pembangunan KNMP harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, bukan sekadar pembangunan infrastruktur.

“Rp65 miliar adalah anggaran yang besar. Pertanggungjawabannya bukan hanya laporan administrasi dan bangunan yang berdiri. Yang paling penting adalah perubahan nyata yang dirasakan nelayan dan keluarganya. Nelayan harus menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo Utara,” tutup Ardiansyah Inde.

Sumber: ANTARA News Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, BPKP, dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.