Edisi: Minggu, 30 Agustus 2026
Lokasi Terbit: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Dari Hambalang, Satuan Nelayan ETH Ingatkan Kebijakan Harga Khusus BBM Harus Benar-Benar Terasa Sampai ke Kapal dan Pelabuhan

HAMBALANG, BOGOR — Persoalan bahan bakar minyak kembali menjadi salah satu isu strategis yang menentukan keberlangsungan usaha penangkapan ikan di Indonesia. Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memastikan kebijakan BBM untuk sektor perikanan tidak berhenti pada regulasi dan sistem administrasi, tetapi benar-benar mudah diakses oleh nelayan yang berhak.

Dorongan tersebut relevan menyusul implementasi kebijakan pemerintah mengenai BBM harga khusus bagi kapal perikanan berukuran 30 sampai 200 GT.

Kebijakan itu berawal dari arahan Presiden Prabowo Subianto setelah rapat terbatas di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada 13 Juli 2026. Pemerintah menetapkan harga khusus sebesar Rp15.000 per liter untuk kelompok kapal 30–200 GT. Pemerintah juga menyatakan nelayan dengan kapal di bawah 30 GT telah memperoleh BBM bersubsidi dengan harga Rp6.800 per liter.

KKP Perbarui Mekanisme Pengajuan BBM

Perkembangan terbaru menunjukkan implementasi kebijakan tersebut telah memasuki tahap teknis.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP pada 18 Agustus 2026 mengingatkan pelaku usaha kapal 30–200 GT agar teliti dalam mengajukan pembelian BBM harga khusus melalui mekanisme Request Order (RO) pada aplikasi e-PIT.

KKP meminta jumlah BBM yang diajukan disesuaikan dengan kapasitas tangki kapal, kebutuhan aktual operasi kapal, serta lokasi pengisian BBM. Langkah ini bertujuan agar penyaluran berlangsung tertib dan tepat sasaran.

Bagi Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang, perkembangan tersebut menjadi momentum untuk memastikan digitalisasi pelayanan justru mempermudah nelayan dan pelaku usaha perikanan, bukan menciptakan hambatan administrasi baru.

Jangan Sampai Kapal Ada, Ikan Ada, tetapi Solar Sulit

BBM mempunyai kedudukan sangat penting karena merupakan salah satu komponen terbesar dalam biaya operasi penangkapan ikan.

Ketika harga bahan bakar tinggi atau pasokannya sulit diperoleh, dampaknya dapat merambat mulai dari keberangkatan kapal, biaya operasi, keuntungan nelayan hingga harga ikan yang sampai kepada masyarakat.

Karena itu, Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong lima hal untuk menjadi perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan perikanan:

1. memastikan ketersediaan BBM pada sentra-sentra nelayan dan pelabuhan perikanan;
2. menyederhanakan pelayanan administrasi tanpa mengurangi pengawasan;
3. menyediakan pendampingan bagi nelayan yang mengalami kesulitan menggunakan sistem digital;
4. memperketat pengawasan agar BBM yang diperuntukkan bagi nelayan tidak disalahgunakan; dan
5. membuka kanal pengaduan yang cepat ketika nelayan kesulitan memperoleh BBM.

Hambalang Harus Ikut Mendengar Suara Pesisir

Hambalang memiliki arti tersendiri dalam kebijakan BBM perikanan tahun ini karena arahan mengenai harga khusus kapal 30–200 GT tersebut diputuskan setelah rapat pemerintah di Hambalang.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang ingin menjadikan momentum itu sebagai pengingat bahwa keputusan yang dibuat di tingkat pusat akhirnya harus dinilai dari perubahan yang dirasakan masyarakat di pelabuhan, tempat pelelangan ikan, kampung nelayan dan kapal-kapal yang setiap hari mencari penghidupan di laut.

Draf sikap organisasi untuk persetujuan pengurus:

“Bagi nelayan, BBM bukan sekadar komoditas. BBM adalah penentu apakah kapal dapat berangkat mencari nafkah. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang benar-benar mudah dirasakan nelayan di lapangan.”

Satuan Nelayan ETH juga mendorong pemerintah pusat, KKP, Pertamina, pemerintah daerah dan organisasi nelayan untuk membangun mekanisme evaluasi distribusi BBM berdasarkan laporan nyata dari setiap wilayah pesisir.

Bukan Hanya Membela Nelayan Besar

Satuan Nelayan ETH menilai perhatian terhadap kapal 30–200 GT tidak boleh mengurangi perlindungan terhadap nelayan kecil dan tradisional.

Nelayan kecil membutuhkan kepastian yang sama mengenai ketersediaan solar, fasilitas pengisian, keselamatan melaut, harga jual ikan, alat tangkap legal, akses pembiayaan serta perlindungan sosial.

Dengan demikian, kebijakan energi sektor perikanan harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan Indonesia.

Dari Hambalang untuk Laut Indonesia

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang ingin mengambil posisi sebagai penyampai aspirasi, bukan sekadar komentator persoalan nelayan.

Organisasi dapat membuka ruang bagi nelayan dari Aceh hingga Papua untuk menyampaikan persoalan BBM yang mereka alami: ketersediaan, antrean, prosedur mendapatkan rekomendasi, lokasi SPBUN, sistem digital maupun dugaan penyimpangan distribusi.

Setiap laporan selanjutnya dapat dihimpun dan diteruskan kepada instansi terkait berdasarkan bukti serta data yang dapat diverifikasi.

“Dari Hambalang, mendengar suara nelayan Indonesia.”

SATUAN NELAYAN ELANG TIGA HAMBALANG
KUAT BERSAMA, TANGGUH DI LAUT

Hambalang — Kabupaten Bogor, Jawa Barat